28 C
Manado
Sabtu, 5 Desember 2020

Relaksasi Pajak Ditolak, Hasrat Punya `Mobil` Murah Buyar

MANADOPOST.ID—Rencana penghapusan pajak mobil baru akibat dampak Coronavirus Disease (Covid-19), buyar. Sempat disambut baik oleh masyarakat Sulut karena berkesempatan membeli mobil murah, nyatanya rencana ini ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Relaksasi pajak mobil baru itu, awalnya diusulkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. “Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Menkeu melalui video conference, Senin kemarin (19/10).

Menkeu menjelaskan, sebelum ada permohonan relaksasi pajak mobil baru, pihaknya telah memberikan dukungan kepada industri melalui beberapa insentif. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai insentif yang telah diberikan ke berbagai sektor agar tetap  menjunjung prinsip keadilan. “Setiap insentif yang kita berikan akan kita evaluasi lengkap, sehingga jangan sampai kita berikan insentif, di satu sisi berikan negatif ke kegiatan ekonomi yang lain,” tegasnya.

Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng pun ikut menanggapinya. “Yah keputusan yang diambil pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan sudah melewati kajian pastinya sehingga membatalkan pengajuan pajak mobil baru menjadi 0 persen,” kata Atten, kemarin.

Diakuinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipastikan berpengaruh jika pengajuan tersebut disetujui. “Salah satu pemasukan PAD terbesar adalah dari pajak kendaraan. Untuk itu keputusan ini saya rasa tepat,” ujarnya.

Di sisi lain rencana tersebut dibuat guna menggairahkan kembali industri otomotif. Sebab terjadi penurunan penjualan dirasakan para pelaku industri otomotif. Hal itu diakui PT Suzuki Indomobil Sales. Sonny Tangkere selaku Marcomm PT SGP Manado menyebutkan, di awal kemunculan pandemi kemarin, penjualan memang sangat terdampak. Bahkan menurun hingga 90 persen.

“Tapi saat ini penurunan tinggal di angka 10 persen. Artinya jumlah pembelian semakin banyak dan berangsur naik,” sebutnya diwawancarai belum lama ini. Dia pun bersyukur, periode Juli hingga Agustus lalu, penjualan sampai +- 80 persen.

“Walaupun belum kembali seperti semula tapi Suzuki Sulut yakin penjualan akan kembali bergeliat seperti dulu bahkan akan melebihi,” ungkapnya yakin. Tangkere menyebutkan, pihaknya akan terus mengacu pada keputusan pusat. “Intinya apa pun itu, kami yang di daerah siap menjalankan dan mendukung aturan yang ditetapkan pusat,” tukasnya.

Ekonom Sulut Dr Robert Winerungan mengakui, kebijakan ini jika diterapkan bakal menggairahkan industri mobil. Karena banyak tenaga kerja dan perusahaan suporting yang terkait dengan industri otomotif.  “Ini kebijakan saat ini dan tentunya pemerintah akan bisa meraih pendapatan di tahun- tahun yang akan datang,” yakin Akademisi Unima tersebut.

Dia menegaskan, saat ini, pemerintah daerah belum akan mendapatkan penerimaan untuk menyelamatkan industri otomotif. Namun tahun yang akan datang saat ekonomi membaik, pasti akan meraih pendapatan pajak otomotif itu. “Jika aturan ini resmi diberlakukan, industry otomotif akan kembali meningkat,” tutupnya.

Lanjut penjelasan Sri Mulyani. Seperti diketahui, pemerintah pusat memang tidak bisa asal-asalan dalam menggeber insentif. Sebab, realisasi penerimaan pajak hingga September 2020 tercatat masih mengalami kontraksi 16,9 persen. Kontraksi penerimaan pajak tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar 15,6 persen.

Penyebabnya, apalagi kalau bukan tekanan dari sisi pendapatan negara yang masih dipengaruhi pelemahan ekonomi akibat Covid-19. “Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayar pajak mengalami tekanan,” jelas Sri Mulyani, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Menanggapi penolakan wacana relaksasi pajak tersebut, pelaku industri otomotif mengaku dapat memahami keputusan tersebut. Meski diakui bahwa stimulus berpotensi mempengaruhi penjualan otomotif secara umum, namun pemerintah memiliki prioritas untuk memulihkan ekonomi di semua sektor.

“Apa yang diputuskan pemerintah itu untuk perbaikan ekonomi kita semua. Menkeu fokus memberikan stimulus ke semua sektor terdampak, tidak hanya satu sisi. Karena harapannya roda ekonomi dapat bergerak. Kalau ekonomi bergerak diharapkan otomotif nanti juga bergerak maju,” ujar Direktur Marketing & Inovasi Bisnis dan Penjualan PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

Billy menambahkan bahwa pembatalan tersebut bakal berdampak pada minat konsumen yang tengah menantikan realisasi relaksasi pajak. Bahkan, lanjut Billy, sudah ada beberapa konsumen yang mulai gencar menanyakan ketersediaan unit ketika wacana tersebut kali pertama berhembus. “Belum sampai pesan, tapi sudah banyak yang tanya. Mungkin mereka ingin memastikan jika ada relaksasi pajak unit yang mereka inginkan ada. Tapi dengan batal ini tentu ada kemungkinan batal (minat konsumen, red),” beber Billy.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan bahwa wacana pajak nol persen telah membuat calon konsumen menunda untuk melakukan pembelian mobil. Kukuh menyebutkan bahwa hal tersebut terlihat dari trafik penjualan yang menurun di diler. Gaikindo sendiri sangat mengapresiasi wacana relaksasi pajak yang diinisiasi Kementerian Perindustrian. ”Kalau pajak nol persen kita realistis saja itu mungkin agak berat. Namun relaksasi dalam bentuk apapun sekarang ini akan sangat membantu.

Bukan sekedar (relaksasi, red) penjualan, tapi menyelamatkan ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia,” ujar Kukuh. Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, penolakan Ani tentu beralasan. Meski, Piter pun mengaku mendukung wacana pemberian relaksasi pajak mobil baru itu. “Saya sebenarnya sangat mendukung usulan penghapusan pajak itu sebagai insentif. Tapi saya juga memahami posisi bu menteri (Menkeu),” jelasnya kepada Jawa Pos (grup Manado Post).

Piter menyebut, posisi pemerintah terbilang dilematis. Di satu sisi, seluruh pihak berharap pemerintah memberikan banyak stimulus. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga mengkritisi kondisi fiskal pemerintah yang defisit dan berujung pada kenaikan utang pemerintah. “Kalau kita ingin memberikan insentif stimulus pada perekonomian, maka di sisi lain ya kita harus merelakan kondisi defisit APBN yang melebar. Kalau defisitnya melebar, utangnya kan naik. Nah Menperin ingin ada insentif, tapi kata Menkeu ‘nanti dulu’,” jelas Piter.

Menurut dia, apabila menkeu mengabulkan permintaan relaksasi pajak mobil baru, maka penerimaan pajak akan makin anjlok. Kondisi pemerintah yang terus menerus disudutkan dengan polemik utang pemerintah menjadikan pemerintah terbelenggu dan tidak leluasa dalam memberikan insentif. Padahal, seluruh pihak harus melihat kebijakan pemerintah dari banyak sisi. Pemerintah tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat kebijakan.(cw-01/ayu/gnr)

-

Artikel Terbaru

Para Pelaku Pariwisata Berharap Pada Vaksin

MANADOPOST.ID- Kehadiran vaksin menjadi penting ketika angka positif COVID-19 menunjukkan penambahan kasus setiap hari. Angka-angka kasus positif yang terus bertambah ini tidak hanya terjadi di Indonesia

50 Persen ASN Mitra WFH

MANADOPOST.ID—Mulai pekan depan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Minahasa Tenggara (Mitra), akan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Hal ini dikatakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) David Lalandos, Jumat (4/12).

Oknum Hukumtua Segera Ditahan Kejaksaan

MANADOPOST.ID—Oknum Hukum tua (Kumtua) Desa Malenos Baru, berinisial ST alias Sjeny dalam waktu dekat dipastikan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana desa (Dandes).

Bertarung Nyawa, 40 Menit GSVL Dihantam Gelombang

MANADOPOST.ID-Cuaca buruk yang disertai dengan angin kencang dan gelombang tinggi selang 2 hari berturut-turut di kota Manado

DPR RI: Tarif Tol Manado-Bitung Mahal

MANADOPOST.ID—Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melaksanakan agenda rutin tahunan dengan mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (4/12).