31C
Manado
Minggu, 7 Maret 2021

Eks Kapolda Sulut: Ada Upeti di Balik PETI

MANADOPOST.ID-Eks Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa, turut angkat bicara soal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Irjen Lumowa yang menjabat Kapolda Sulut dari Februari hingga September 2020 menegaskan, bahwa PETI bisa ‘bersembunyi’ di balik upeti.

Ini yang patut diwaspadai. Terutama para cukong atau pemodal PETI. Pasalnya selama menjadi Kapolda Sulut dan Maluku, dirinya mengaku pernah ditawari sekira Rp3 miliar/bulan.

Hal ini disampaikannya dalam webinar Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI), dengan mengangkat tema SDGs: Overview 2020 dan Outlook 2021, Rabu (20/1) kemarin.

Dirinya yang tercatat sebagai mahasiswa S3 SIL-UI, melakukan presentasi bersama 9 mahasiswa lainnya. Yang ditanggapi 9 orang penanggap.

Lumowa yang melakukan presentasi pada sesi 3 membawakan materi sekira 3 menit. Dirinya menjelaskan, bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil emas di dunia.

“Saya Royke Lumowa, mahasiswa S3 SIL-UI. Akan membawakan tema pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Perlu diketahui, Indonesia adalah penghasil emas cukup besar. Masuk dalam sepuluh besar di dunia. Hanya saja sangat disayangkan, Indonesia juga marak dengan PETI,” terangnya menambahkan ada sekira 50 sampai 100 lokasi penambangan emas yang tersebar di 26 Provinsi.

Pun ada di 1.000 titik PETI dan 30 ribu penambangan ilegal itu. Dia menilai bahwa PETI sangat membawa dampak merugikan. Dia mencontohkan di beberapa daerah, yakni Bolmong dan Mitra.

“Pertama tentang degradasi lingkungan. Pencemaran, tanah longsor dan lainnya, salah satunya karena PETI. Contohnya di Gunung Botak Maluku serta Ratatotok dan Bolmong, Sulut. Yang sampai saat ini masih terjadi,” katanya menambahkan hasil mercuri juga dapat membawa bencana.

“Tragedi minamata bisa saja terjadi di Indonesia, kalau tidak ditangani dengan baik. Konflik sosial juga dapat terjadi antara mereka para penambang, ataupun dengan kelompok lain. Peluang korupsi bisa saja terjadi oleh aparat atau oknum-oknum di lapangan. Apakah Polri TNI atau pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurut data, lanjut Lumowa, sekira Rp38 triliun negara dirugikan setiap tahun. “Itu gara-gara PETI. Besar sekali Rp38 triliun. Kalau diberikan kerupuk, bisa sambung dari Sabang sampai Merauke,” terangnya sembari bercanda khas Mantan Kakorlantas ini.

“Kemudian terjadi kerusakan dari pada pranata sosial. Tidak disiplin, tidak mau antri dan lain-lain. Oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah berdasarkan tiga pilar utama dan juga lima pilar pembangunan pertambangan yang berkelanjutan,” terangnya.

Tambah Lumowa, langkah-langkah strategi perlu diakukan saat ini, yang pertama adalah regulasi. “Yang memang agak sulit untuk memperoleh izin dari pertambangan rakyat ini. Kita ambil garis resultante antara kesulitan x dan y. Mana untuk rakyat, yang penting tidak terlalu mengganggu lingkungan,” terangnya.

Yang kedua adalah penegakkan hukum. “Pengosongan wajib dilakukan. Apapun alasannya. Ini agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Tegas Lumowa, ketiga adalah peran Kapolda sangat penting. “Karena bagaimanapun ceritanya, setiap ada pertambangan, mau itu di puncak gunung dan di tengah hutan, Kapolda itu pasti tahu. Apalagi yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Setahun atau dua tahun, Kapolda pasti tahu,” tegasnya.

“Jadi kalau ada penambangan di situ, berarti Kapolda boleh dikata, patut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah terlibat atau tidak, ini perlu dilakukan,” tambahnya.

Kemudian bahaya yang paling mengancam, kata Lumowa, karena PETI bisa dikalahkan oleh upeti.

“Saya waktu menjadi Kapolda di Sulut dan Maluku, pernah diiming-imingi. Perbulan mereka para cukong ini, para pemodal ini, bisa memberikan Kapolda itu perbulan Rp3 miliar oleh dari satu pengusaha. Apalagi kalau lima atau enam. Bisa dibayangkan. Sehingga menurut saya bahwa peti bersembunyi di balik upeti. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih,” tegasnya diakhir presentasi yang dibawakan. (ctr-02/gnr)

Artikel Terbaru