26C
Manado
Minggu, 28 Februari 2021

Kapolri Tantang Polda Sikat Mafia Tanah, Tangkap Aktor Intelektual!

MANADOPOST.ID-Warga Sulawesi Utara (Sulut) yang merasa jadi korban praktik mafia tanah, harap melapor ke kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ‘menantang’ jajarannya tidak ragu mengusut tuntas kasus mafia tanah.

Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. “Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta.

Oleh karena itu pihaknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran-nya untuk bekerja secara maksimal dalam memroses hukum kasus-kasus mafia tanah. Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak masyarakat.

“Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah. Kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat, tegakkan hukum secara tegas,” kata mantan Kapolda Banten tersebut.

Dia juga menegaskan jajaran-nya untuk menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah. “Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu, proses tuntas, siapapun beking-nya,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Menurut dia, pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. “Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” kata Sigit.

Pada tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat menyidik 37 perkara. Sementara itu, delapan perkara dalam proses penyelidikan. Dari penyidikan itu, 12 kasus di antaranya sudah dilakukan pelimpahan tahap II, enam perkara dinyatakan lengkap atau P-21 dan empat kasus di antaranya proses P-19 serta tiga kasus SP3.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberantas mafia tanah dengan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus mafia tanah.

“Kita tidak bisa terus membiarkan kasus mafia tanah terjadi. Mafia tanah harus diberantas untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet dalam keterangannya.

Dia mengatakan mafia tanah yang harus diberantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, penyandang dana hingga aparat pemerintah jika terbukti terlibat.

Bamsoet menilai perintah Presiden Jokowi menumpas mafia tanah, bukti pemerintah hadir untuk menuntaskan masalah masyarakat terkait hak kepemilikan tanah. “Upaya penindakan terhadap mafia tanah, juga perlu diikuti dengan pembenahan sejumlah regulasi dalam pengurusan kepemilikan tanah,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan pengurusan kepemilikan tanah masih dirasa lambat dan berbelit sehingga harus juga dibenahi misalnya dengan pemangkasan dan pembenahan birokrasi. Langkah itu menurut dia agar masyarakat bisa mengurus kepemilikan tanah dengan cepat serta transparan.

Bamsoet yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menuturkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak kepemilikan tanah masyarakat, salah satunya melalui program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Program PTSL terdiri dari pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya. Baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai,” katanya. Dia menilai tujuan program tersebut sangat baik yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.

Warga Sulut pun menaruh harapan penuh terkait pemberantasan mafia tanah. “Kami harap instruksi kapolri ditindaklanjuti kepolisian. Buktikan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban mafia tanah,” sebut salah satu warga yang menyebutkan, telah melapor ke kepolisian, namun hingga kini perkembangan kasusnya masih tidak jelas.(gnr)

Instruksi Kapolri:

1. Masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Kapolri diperintahkan presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah.

2. Kepolisian diinstruksikan bekerja maksimal dalam memroses hukum kasus mafia tanah. Kapolri menyebut polisi harus menjalankan tugasnya membela hak warga.

3. Menindak siapa pun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah. Kepolisian tidak perlu ragu, proses tuntas, siapapun beking-nya.

4. Pemberantasan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

5. Tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat menyidik 37 perkara. Sementara itu, delapan perkara dalam proses penyelidikan.

*Sumber: Instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Diolah.

Artikel Terbaru