24.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Izin Tambang Mas Sangihe Misterius, Bupati Sangihe: Sudah Ditolak, Kami Tidak Tahu dari Mana, Sehingga Izin itu Keluar

MANADOPOST.ID – Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, super misterius. Menurut Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana (JEG) Pemerintah Kabupaten Sangihe dan dirinya secara pribadi sudah menolak adanya operasi PT TMS dari sebelum izin keluar. Sikap penolakan ini dibuktikan sejak awal tahun 2018, dengan adanya rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe nomor 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 terhadap permohonan dari Direktur PT TMS untuk diterbitkannya rekomendasi Bupati tentang kesesuaian ruang kegiatan pertambangan.

 

“Hal itu juga dapat dibuktikan dengan AMDAL, itu tidak keluar dari Kabupaten, padahal itu kewenangan Kabupaten. Mereka urus, kami tidak tahu dari mana, sehingga izin itu keluar,” sambungnya.

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjut Gaghana, di samping itu sikap Pemkab yang menolak sejak izin belum keluar yaitu dalam kapasitas untuk melakukan pengawalan terkait dengan lingkungan hidup. Sehingga dengan keberpihakan Pemkab dalam hal menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup di Sangihe, maka meminta adanya pertimbangan kembali terkait dengan izin PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 660.3/24/2345 Tanggal 22 September 2020 Perihal Peninjauan Kembali Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL PT TMS.

 

“Jadi sikap menolak selaku Pemerintah Daerah sudah dilakukan dari awal ketika ijin itu berproses, bukan ketika ijin operasi keluar baru menolak. Tetapi ketika persetujuan ijin ini keluar dari Pemerintah Pusat, walaupun itu tidak direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten, ya mau tidak mau Pemerintah Daerah harus tunduk kepada Pemerintah Pusat, Karena hal Itu diatur oleh Undang-undang. Disitulah letak persoalannya,” bebernya seraya menambahkan kewenangan dalam hal izin pengelolaan tambang pada prinsipnya ada pada Pemerintah Pusat. Dan wilayah Sangihe dalam kesatuan negara, otomatis masuk juga ke dalam batas-batas kewenangan tersebut. “Kami mengambil sikap harus menyeimbangkan antara pimpinan pemerintahan dan keterwakilan sebagai masyarakat Sangihe,” pungkasnya. (wan)

MANADOPOST.ID – Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, super misterius. Menurut Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana (JEG) Pemerintah Kabupaten Sangihe dan dirinya secara pribadi sudah menolak adanya operasi PT TMS dari sebelum izin keluar. Sikap penolakan ini dibuktikan sejak awal tahun 2018, dengan adanya rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe nomor 050/28/63 tanggal 10 Januari 2018 terhadap permohonan dari Direktur PT TMS untuk diterbitkannya rekomendasi Bupati tentang kesesuaian ruang kegiatan pertambangan.

 

“Hal itu juga dapat dibuktikan dengan AMDAL, itu tidak keluar dari Kabupaten, padahal itu kewenangan Kabupaten. Mereka urus, kami tidak tahu dari mana, sehingga izin itu keluar,” sambungnya.

 

Lanjut Gaghana, di samping itu sikap Pemkab yang menolak sejak izin belum keluar yaitu dalam kapasitas untuk melakukan pengawalan terkait dengan lingkungan hidup. Sehingga dengan keberpihakan Pemkab dalam hal menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup di Sangihe, maka meminta adanya pertimbangan kembali terkait dengan izin PT TMS di Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 660.3/24/2345 Tanggal 22 September 2020 Perihal Peninjauan Kembali Prosedur Penyusunan dan Penilaian Dokumen AMDAL PT TMS.

 

“Jadi sikap menolak selaku Pemerintah Daerah sudah dilakukan dari awal ketika ijin itu berproses, bukan ketika ijin operasi keluar baru menolak. Tetapi ketika persetujuan ijin ini keluar dari Pemerintah Pusat, walaupun itu tidak direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten, ya mau tidak mau Pemerintah Daerah harus tunduk kepada Pemerintah Pusat, Karena hal Itu diatur oleh Undang-undang. Disitulah letak persoalannya,” bebernya seraya menambahkan kewenangan dalam hal izin pengelolaan tambang pada prinsipnya ada pada Pemerintah Pusat. Dan wilayah Sangihe dalam kesatuan negara, otomatis masuk juga ke dalam batas-batas kewenangan tersebut. “Kami mengambil sikap harus menyeimbangkan antara pimpinan pemerintahan dan keterwakilan sebagai masyarakat Sangihe,” pungkasnya. (wan)

Most Read

Artikel Terbaru

/