25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Megawati: Kalian Berikan Saya Hak Prerogatif Tentukan Calon Presiden

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Sebagai partai penguasa yang menguasai mayoritas kursi di DPR-RI, membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) paling siap menghadapi Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Karena PDI Perjuangan satunya partai yang bisa mengusung sendiri Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa campur tangan partai lain.

Kekuatan ini menjadi modal kuat partai yang melanjutkan perjuangan Presiden pertama RI Soekarno ini, memenangkan Pilpres 2024 nanti siapa pun calon presiden yang diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kekuatan ini juga membuat Megawati sebagai pendiri , pejuang, dan pemilik partai ini, punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden.

- Advertisement -

“Saya punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden. Kalian juga yang memberikan saya hak prerogatif, ” kata Presiden ke-5 RI ini saat menyampaikan pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan kemarin (21/6).

Dia meminta para kader tidak melakukan manuver politik. Tapi di sisi lain, Mega memberikan sinyal mengusung calon presiden (Capres) perempuan pada Pemilu 2024 mendatang.

Dalam pembukaan rakernas yang dihadiri Presiden Joko Widodo kemarin, Megawati melontarkan pertanyaan kepada para kader, kenapa mereka masuk PDIP? Menurut dia, apakah karena melihat partainya sekarang dalam posisi yang mapan, karena memiliki elektabilitas tinggi.

Mereka berpikir, lanjut Megawati, dengan masuk PDIP, mereka bisa berada di zona nyaman. “Maka saya akan selalu mengatakan orang itu mundur dari PDI Perjuangan, tidak ada gunanya,” kata Megawati sebagaimana dilansir dari Jawa Pos (Grup Manadopost).

Dia menegaskan bahwa partainya didirikan untuk mengorganisir kekuatan rakyat dan maju bersama untuk Indonesia Raya. Jika ada yang tidak setuju, ia mempersilahkan mereka mundur.
Presiden Kelima RI itu meminta para kader tidak terlena dengan hasil survei elektabilitas. Menurut dia, kader tidak boleh terlalu berpegang pada hasil survei. Sebab, yang utama adalah gerak partai politik di tengah-tengah rakyat. Itulah yang menjadi inti utama partai politik.
Dia juga meminta semua kader taat dalam menjalankan instruksi partai. Jika dia memberikan perintah, maka harus dijalankan, kemudian dilaporkan. Itu berlaku bagi semua kader. “Kalau saya bilang instruksi jalankan, jalankan. Laporan, laporan. Itu sudah mulai dilupakan,” tegasnya.
Selanjutnya, Megawati menyoroti manuver-manuver politik yang dilakukan menjelang Pemilu 2024. Dengan lantang, dia meminta kader partainya tidak melakukan manuver politik untuk menjadi capres. Bagi kader yang melakukan manuver politik, dia mempersilahkannya untuk keluar dari PDIP.
Dia menegaskan, di dalam PDIP, tidak ada yang bermain dua kaki atau tiga kaki. “Kalian siapa yang berbuat manuver, manuver, keluar,!” tegas Megawati dengan suara lantang disambut tepuk tangan para peserta rakernas.
Sebagai ketua umum, dirinya diberikan hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres dari PDIP. Jadi, mereka yang masih melakukan manuver politik, lebih baik segera keluar dari PDIP. “Ingat lho, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu,” ucapnya disambut gemuruh tepuk tangan.

Dia sengaja secara terbuka menyampaikan peringatan keras itu kepada para kader, agar semua orang bisa mengetahui bagaimana sistem organisasi yang diterapkan PDIP. Semua kader harus selalu taat kepada aturan partai

Selain melarang kader bermanuver politik, Megawati juga meminta kadernya tidak mengubar pernyataan terkait koalisi. Dia terus mengikuti perkembangan koalisi-koalisi yang dilakukan sejumlah partai. Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensil, bukan parlementer.

Dalam sistem presidensil, lanjut Megawati, tidak dikenal istilah koalisi, yang ada hanya kerja sama. Dia mengajak semua pihak untuk kembali ke sistem ketatanegaraan yang benar. “Kalau di PDI Perjuangan masih ada yang ngomong urusan koalisi-koalisi, out!. Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” ungkapnya.

Dia menyampaikannya secara terus terang, karena sudah tidak kuat lagi menahannya. Dalam perpolitik, semua pihak harus mengikuti sistem ketatanegaraan yang sudah ditetapkan. “Ini kritik membangun, jangan main-main. Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia,” ucapnya.

Di sisi lain, Megawati menyingung terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki. Menurut dia, masih banyak kaum perempuan yang tidak diberikan kesempatan dalam berbagai bidang. Padahal, Indonensia sudah merdeka, berdaulat, bebas, dan aktif.

Menurut dia, walaupun dia sebagai perempuan, tapi dia pernah menjadi anggota DPR, wakil presiden, bahkan sampai menjadi presiden. Artinya, kaum perempuan bisa menjadi seperti dirinya. Maka, dia meminta agar jangan membeda-bedakan antara kaum perempuan dan laki-laki. Bahkan, ajaran agama Islam tidak membedakan-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam berperan di berbagai bidang.

Jika ada kader PDIP yang tidak sepakat dengan pemikiran itu dan masih membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, maka Megawati mempersilahkan mereka keluar dari partainya. “Kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out!. Nah gitu wae,” kata Megawati.

Pernyataan Megawati terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki itu seolah menjadi sinyal bahwa PDIP ingin mengusung capres perempuan. Puan Maharani, anak Megawati merupakan calon yang digadang-gadang untuk diusung menjadi capres.

Ketika Puan ditanya apakah PDIP akan mengusung dirinya sebagai capres? Puan mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa yang akan diusung sebagai capres. Sesuai amanat kongres, ketua umumlah yang mempunyai hak prerogratif untuk menentukan capres dari PDIP.

Terkait peluang kerja sama dengan partai lain, Puan mengatakan bahwa pihak sudah melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Apalagi di DPR, partainya selalu melakukan komunikasi dengan partai lain.

Soal peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKB, Puan menegaskan, peluang kerja sama itu mungkin saja terjadi. “Ketua umum sudah mengatakan bahwa membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,” paparnya saat ditemui usai pembukaan rakernas kemarin.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait capres dan cawapres, Ketua Umum Megawati masih melakukan pertimbangan dan kajian. Megawati juga akan melakukan kotemplasi dalam menentukan nama capres dan cawapres. Dalam momentum yang tepat, Megawati akan menyampaikan calon yang akan diusung.

Penentuan capres-cawapres itu, lanjut Hasto, bisa disampaikan dalam tiga bulan atau lima bulan mendatang, atau bahkan dalam beberapa hari ke depan. “Yang pasti, itu semua ada dalam kajian ibu ketua umum dan beliaulah yang akan menyampaikan hal itu,” urainya.

Dalam rakernas kali ini, pihaknya akan melakukan kalkulasi secara mendalam terkait pilpres. Nanti akan disampaikan sinyal-sinyal siapa yang akan diusung sebagai Capres 2024. Seperti ketika PDIP akan mengumumkan nama Jokowi yang diusung menjadi capres pada 2014. Dia meminta masyarakat menunggu momen yang tepat dalam pengumuman capres PDIP.
Soal kriteria capres, Hasto mengatakan, yang paling utama adalah terkait ideologi. Pemimpin harus kokoh dalam prinsip. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar,” ujarnya. Seorang pemimpin juga harus berani mengambil sikap.
Diketahui PDI Perjuangan memiliki modal mumpuni dalam pilpres nanti. Tiga pilar partai yang dimiliki PDI Perjuangan solid. Di mana dari 34 provinsi, partai berlambang banteng moncong putih ini menempatkan lima kader di posisi top eksekutif atau gubernur. Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Tengah Sugiarto Sabran, dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Diketahui sedikitnya 215 kepala daerah se-Indonesia berseragam PDI Perjuangan. Kemudian diketahui PDI Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPR RI yakni 128 kursi.(***)

 

 

MANADOPOST.ID—Sebagai partai penguasa yang menguasai mayoritas kursi di DPR-RI, membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) paling siap menghadapi Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Karena PDI Perjuangan satunya partai yang bisa mengusung sendiri Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa campur tangan partai lain.

Kekuatan ini menjadi modal kuat partai yang melanjutkan perjuangan Presiden pertama RI Soekarno ini, memenangkan Pilpres 2024 nanti siapa pun calon presiden yang diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kekuatan ini juga membuat Megawati sebagai pendiri , pejuang, dan pemilik partai ini, punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden.

“Saya punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden. Kalian juga yang memberikan saya hak prerogatif, ” kata Presiden ke-5 RI ini saat menyampaikan pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan kemarin (21/6).

Dia meminta para kader tidak melakukan manuver politik. Tapi di sisi lain, Mega memberikan sinyal mengusung calon presiden (Capres) perempuan pada Pemilu 2024 mendatang.

Dalam pembukaan rakernas yang dihadiri Presiden Joko Widodo kemarin, Megawati melontarkan pertanyaan kepada para kader, kenapa mereka masuk PDIP? Menurut dia, apakah karena melihat partainya sekarang dalam posisi yang mapan, karena memiliki elektabilitas tinggi.

Mereka berpikir, lanjut Megawati, dengan masuk PDIP, mereka bisa berada di zona nyaman. “Maka saya akan selalu mengatakan orang itu mundur dari PDI Perjuangan, tidak ada gunanya,” kata Megawati sebagaimana dilansir dari Jawa Pos (Grup Manadopost).

Dia menegaskan bahwa partainya didirikan untuk mengorganisir kekuatan rakyat dan maju bersama untuk Indonesia Raya. Jika ada yang tidak setuju, ia mempersilahkan mereka mundur.
Presiden Kelima RI itu meminta para kader tidak terlena dengan hasil survei elektabilitas. Menurut dia, kader tidak boleh terlalu berpegang pada hasil survei. Sebab, yang utama adalah gerak partai politik di tengah-tengah rakyat. Itulah yang menjadi inti utama partai politik.
Dia juga meminta semua kader taat dalam menjalankan instruksi partai. Jika dia memberikan perintah, maka harus dijalankan, kemudian dilaporkan. Itu berlaku bagi semua kader. “Kalau saya bilang instruksi jalankan, jalankan. Laporan, laporan. Itu sudah mulai dilupakan,” tegasnya.
Selanjutnya, Megawati menyoroti manuver-manuver politik yang dilakukan menjelang Pemilu 2024. Dengan lantang, dia meminta kader partainya tidak melakukan manuver politik untuk menjadi capres. Bagi kader yang melakukan manuver politik, dia mempersilahkannya untuk keluar dari PDIP.
Dia menegaskan, di dalam PDIP, tidak ada yang bermain dua kaki atau tiga kaki. “Kalian siapa yang berbuat manuver, manuver, keluar,!” tegas Megawati dengan suara lantang disambut tepuk tangan para peserta rakernas.
Sebagai ketua umum, dirinya diberikan hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres dari PDIP. Jadi, mereka yang masih melakukan manuver politik, lebih baik segera keluar dari PDIP. “Ingat lho, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu,” ucapnya disambut gemuruh tepuk tangan.

Dia sengaja secara terbuka menyampaikan peringatan keras itu kepada para kader, agar semua orang bisa mengetahui bagaimana sistem organisasi yang diterapkan PDIP. Semua kader harus selalu taat kepada aturan partai

Selain melarang kader bermanuver politik, Megawati juga meminta kadernya tidak mengubar pernyataan terkait koalisi. Dia terus mengikuti perkembangan koalisi-koalisi yang dilakukan sejumlah partai. Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensil, bukan parlementer.

Dalam sistem presidensil, lanjut Megawati, tidak dikenal istilah koalisi, yang ada hanya kerja sama. Dia mengajak semua pihak untuk kembali ke sistem ketatanegaraan yang benar. “Kalau di PDI Perjuangan masih ada yang ngomong urusan koalisi-koalisi, out!. Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” ungkapnya.

Dia menyampaikannya secara terus terang, karena sudah tidak kuat lagi menahannya. Dalam perpolitik, semua pihak harus mengikuti sistem ketatanegaraan yang sudah ditetapkan. “Ini kritik membangun, jangan main-main. Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia,” ucapnya.

Di sisi lain, Megawati menyingung terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki. Menurut dia, masih banyak kaum perempuan yang tidak diberikan kesempatan dalam berbagai bidang. Padahal, Indonensia sudah merdeka, berdaulat, bebas, dan aktif.

Menurut dia, walaupun dia sebagai perempuan, tapi dia pernah menjadi anggota DPR, wakil presiden, bahkan sampai menjadi presiden. Artinya, kaum perempuan bisa menjadi seperti dirinya. Maka, dia meminta agar jangan membeda-bedakan antara kaum perempuan dan laki-laki. Bahkan, ajaran agama Islam tidak membedakan-bedakan antara perempuan dan laki-laki dalam berperan di berbagai bidang.

Jika ada kader PDIP yang tidak sepakat dengan pemikiran itu dan masih membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, maka Megawati mempersilahkan mereka keluar dari partainya. “Kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out!. Nah gitu wae,” kata Megawati.

Pernyataan Megawati terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki itu seolah menjadi sinyal bahwa PDIP ingin mengusung capres perempuan. Puan Maharani, anak Megawati merupakan calon yang digadang-gadang untuk diusung menjadi capres.

Ketika Puan ditanya apakah PDIP akan mengusung dirinya sebagai capres? Puan mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa yang akan diusung sebagai capres. Sesuai amanat kongres, ketua umumlah yang mempunyai hak prerogratif untuk menentukan capres dari PDIP.

Terkait peluang kerja sama dengan partai lain, Puan mengatakan bahwa pihak sudah melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Apalagi di DPR, partainya selalu melakukan komunikasi dengan partai lain.

Soal peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKB, Puan menegaskan, peluang kerja sama itu mungkin saja terjadi. “Ketua umum sudah mengatakan bahwa membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,” paparnya saat ditemui usai pembukaan rakernas kemarin.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait capres dan cawapres, Ketua Umum Megawati masih melakukan pertimbangan dan kajian. Megawati juga akan melakukan kotemplasi dalam menentukan nama capres dan cawapres. Dalam momentum yang tepat, Megawati akan menyampaikan calon yang akan diusung.

Penentuan capres-cawapres itu, lanjut Hasto, bisa disampaikan dalam tiga bulan atau lima bulan mendatang, atau bahkan dalam beberapa hari ke depan. “Yang pasti, itu semua ada dalam kajian ibu ketua umum dan beliaulah yang akan menyampaikan hal itu,” urainya.

Dalam rakernas kali ini, pihaknya akan melakukan kalkulasi secara mendalam terkait pilpres. Nanti akan disampaikan sinyal-sinyal siapa yang akan diusung sebagai Capres 2024. Seperti ketika PDIP akan mengumumkan nama Jokowi yang diusung menjadi capres pada 2014. Dia meminta masyarakat menunggu momen yang tepat dalam pengumuman capres PDIP.
Soal kriteria capres, Hasto mengatakan, yang paling utama adalah terkait ideologi. Pemimpin harus kokoh dalam prinsip. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar,” ujarnya. Seorang pemimpin juga harus berani mengambil sikap.
Diketahui PDI Perjuangan memiliki modal mumpuni dalam pilpres nanti. Tiga pilar partai yang dimiliki PDI Perjuangan solid. Di mana dari 34 provinsi, partai berlambang banteng moncong putih ini menempatkan lima kader di posisi top eksekutif atau gubernur. Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Tengah Sugiarto Sabran, dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Diketahui sedikitnya 215 kepala daerah se-Indonesia berseragam PDI Perjuangan. Kemudian diketahui PDI Perjuangan memiliki kursi terbanyak di DPR RI yakni 128 kursi.(***)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/