29.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Koruptor di Sulut Panik, Kejati Godok Penuntutan Tersangka, Restorative Justice jika Penuhi Syarat

MANADOPOST.ID-Semua warga kejaksaan memperingati 62 Tahun Hari Bhakti Adhyaksa, tepat 22 Juli 2022. Berbagai pencapaian diukir Korps Adhyaksa. Tak terkecuali dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Kajati Sulut Edy Birton SH MH.

 

Data dirangkum Manado Post, selang beberapa bulan terakhir, beragam kasus diungkap Kejati Sulut dan jajaran yang ada di 15 kabupaten/kota. Pengungkapan kasus korupsi masih menjadi prioritas Kejati Sulut di bawah komando Kajati Edy Birton.

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Di sisi lain, Kejati Sulut dan jajaran juga terus menjalankan penegakan hukum secara humanis. Ada beberapa kasus yang dituntaskan secara Restorative Justice sesuai instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

 

Berikut sejumlah kasus yang ditangani Kejati Sulut: Pertengahan Juli 2022, Tim Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut menyita 169 hektare bidang tanah. Terungkap, penyitaan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan hak atas tanah negara Eks HGU Puskud Provinsi Sulut kepada PT Sulenco dan dialihkan lagi kepada PT Conch di Kabupaten Bolaang Mongondow.

 

Masih di bulan Juli, Kasus dugaan korupsi di BRI unit Ulu Siau berlanjut. Rabu (13/7) lalu, tim penuntut umum Kejati Sulut menerima penyerahan tersangka JAG berserta barang bukti tahap dua, dari jaksa penyidik.

 

Diketahui hal ini terkait dengan dugaan korupsi biaya operasional kantor BRI Unit Ulu Siau, yang menyebabkan kerugian sekira Rp2 miliar. Tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mundur sedikit ke Bulan Juni. Selasa, 21 Juni 2022 Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menerima penyerahan tersangka MNL Alias Mohammad dan barang bukti (tahap II) dari penyidik Polda Sulut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan atau Pasal 3 j.o Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHPidana.

 

Dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, yang diduga dilakukan oleh tersangka MNL bersama-sama dengan tersangka RRJL Alias ICAD/mantan PJS Direktur PDAM Duasudara Bitung (dalam berkas perkara

terpisah).

 

Diketahui, tersangka MNL selaku Regional Manager 6 Wilayah II pada PT. SUCOFINDO (Persero) Tahun 2017 yang menandatangani Berita Acara Verifikasi untuk Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2017 di Kota Bitung sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp14 miliar.

 

Berpindah ke Minahasa Utara. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 Minut, Selasa (24/5) lalu, tim penuntut umum Kejati Sulut, juga telah menerima penyerahan tiga tersangka dari penyidik Polda Sulut.

 

Tersangka pertama JNM alias Nontje, tersangka kedua MMO alias Maxi, dan tersangka ketiga SE alias Ino. Tak hanya itu, barang bukti tahap dua juga diserahkan penyidik.

 

Diketahui, dugaan korupsi ini terkait dana penanganan dampak ekonomi covid-19, di Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Minut tahun 2020 lalu. Pun diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

 

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Edy Birton SH MH, melalui Kasi Penkum Theodorus Rumampuk SH MH. “Kasus posisi perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka JNM alias Nontje, MMO alias Maxi dan tersangka SE alias Ino berawal pada tahun 2020 lalu. Dimana Pemkab Minut mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD, terkait penanganan covid-19 kepada beberapa OPD,” tegasnya menambahkan didalam ada Dinas Pangan dan Setda.

 

Tambah Rumampuk, anggaran tersebut dikelola oleh tersangka JNM selaku KPA/PPK pada Dinas Pangan, dengan anggaran sekirs Rp62,75 miliar. Sedangkan tersangka MMO adalah selaku KPA pada Setda Minut dengan anggaran sekira Rp4,9 miliar. “Sehingga total anggaran pada dua OPD tersebut ada Rp67.737.000.000,” tegasnya.

 

Lanjutnya untuk proses pengadaan dari kedua OPD tersebut, hanya menggunakan satu perusahaan yang sama. Yakni CV DEWI dengan Direktur Perusahaan adalah tersangka SE. “Yang perusahaan tersebut hanya di pinjam dengan komitmen fee antara tersangka SE dengan tersangka JNM. Selanjutnya pencairan dana tersebut di kelola oleh tersangka JNM selaku Kadis Pangan dan tersangka SE selaku direktur CV Dewi, hanya di berikan fee oleh tersangka JNM,” terangnya Mei lalu.

 

Tak hanya itu, kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan pangan dalam penanganan covid-19 di Minut ini, disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan nota pesanan. Hal ini, kata Rumampuk dalam keterangan pers, membuat dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh ketiga tersangka. “Dan berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sulut, menyatakan bahwa kegiatan penanganan covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Minut tahun anggaran 2020, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 61.021.406.385,22,” tegasnya.

 

Selain, penuntasan kasus korupsi, jajaran Kejati Sulut juga ikut membantu menangkap buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Yaitu terpidana Oldy Arthur Mumu, Sabtu (18/6/2022) pukul 20.15 WIB, bertempat di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berhasil diamankan Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Manado. Arthur Mumu diketahui merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi (Kejati) Utara.

 

Penangkapan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 117/PID/2021/PT.Mnd tanggal 02 Desember 2021, Terpidana OLDY ARTHUR MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

 

Restorative Justice:

Senin, (26/4/2022) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton, SH., MH, Bersama Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry Paultje Maukar, SH., MH, Koordinator Anthoni Nainggolan, SH., MH, Kasi Oharda Cherdjariah, S.H., M.H, Kasi KAMNEGTIIBUM Yudi Aryanto, SH., MH, melaksanakan ekspose perkara Restorative Justice (RJ) secara virtual dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI.

 

Perkara Restorative Justice tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yaitu perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas nama tersangka Josua Dumat alias Dede yang diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana memberikan persetujuan untuk dilakukan Restorative Justice dan selanjutnya dilakukan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Perkara Tindak Pidana tersebut pun ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice, karena telah memenuhi syarat.

 

Itulah beberapa rangkuman penggodokan kasus yang dilakukan oleh Kejati Sulut dan jajarannya. Hingga saat ini upaya yang dilakukan penyidik harus tetap didukung. Meski begitu, kasus-kasus yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ atau PR, diharapkan cepat dituntaskan. Agar bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.(gnr)

 

MANADOPOST.ID-Semua warga kejaksaan memperingati 62 Tahun Hari Bhakti Adhyaksa, tepat 22 Juli 2022. Berbagai pencapaian diukir Korps Adhyaksa. Tak terkecuali dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Kajati Sulut Edy Birton SH MH.

 

Data dirangkum Manado Post, selang beberapa bulan terakhir, beragam kasus diungkap Kejati Sulut dan jajaran yang ada di 15 kabupaten/kota. Pengungkapan kasus korupsi masih menjadi prioritas Kejati Sulut di bawah komando Kajati Edy Birton.

 

Di sisi lain, Kejati Sulut dan jajaran juga terus menjalankan penegakan hukum secara humanis. Ada beberapa kasus yang dituntaskan secara Restorative Justice sesuai instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

 

Berikut sejumlah kasus yang ditangani Kejati Sulut: Pertengahan Juli 2022, Tim Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut menyita 169 hektare bidang tanah. Terungkap, penyitaan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan hak atas tanah negara Eks HGU Puskud Provinsi Sulut kepada PT Sulenco dan dialihkan lagi kepada PT Conch di Kabupaten Bolaang Mongondow.

 

Masih di bulan Juli, Kasus dugaan korupsi di BRI unit Ulu Siau berlanjut. Rabu (13/7) lalu, tim penuntut umum Kejati Sulut menerima penyerahan tersangka JAG berserta barang bukti tahap dua, dari jaksa penyidik.

 

Diketahui hal ini terkait dengan dugaan korupsi biaya operasional kantor BRI Unit Ulu Siau, yang menyebabkan kerugian sekira Rp2 miliar. Tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mundur sedikit ke Bulan Juni. Selasa, 21 Juni 2022 Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menerima penyerahan tersangka MNL Alias Mohammad dan barang bukti (tahap II) dari penyidik Polda Sulut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan atau Pasal 3 j.o Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHPidana.

 

Dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) TA. 2017 di Lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung, yang diduga dilakukan oleh tersangka MNL bersama-sama dengan tersangka RRJL Alias ICAD/mantan PJS Direktur PDAM Duasudara Bitung (dalam berkas perkara

terpisah).

 

Diketahui, tersangka MNL selaku Regional Manager 6 Wilayah II pada PT. SUCOFINDO (Persero) Tahun 2017 yang menandatangani Berita Acara Verifikasi untuk Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2017 di Kota Bitung sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp14 miliar.

 

Berpindah ke Minahasa Utara. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 Minut, Selasa (24/5) lalu, tim penuntut umum Kejati Sulut, juga telah menerima penyerahan tiga tersangka dari penyidik Polda Sulut.

 

Tersangka pertama JNM alias Nontje, tersangka kedua MMO alias Maxi, dan tersangka ketiga SE alias Ino. Tak hanya itu, barang bukti tahap dua juga diserahkan penyidik.

 

Diketahui, dugaan korupsi ini terkait dana penanganan dampak ekonomi covid-19, di Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Minut tahun 2020 lalu. Pun diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

 

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Edy Birton SH MH, melalui Kasi Penkum Theodorus Rumampuk SH MH. “Kasus posisi perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka JNM alias Nontje, MMO alias Maxi dan tersangka SE alias Ino berawal pada tahun 2020 lalu. Dimana Pemkab Minut mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD, terkait penanganan covid-19 kepada beberapa OPD,” tegasnya menambahkan didalam ada Dinas Pangan dan Setda.

 

Tambah Rumampuk, anggaran tersebut dikelola oleh tersangka JNM selaku KPA/PPK pada Dinas Pangan, dengan anggaran sekirs Rp62,75 miliar. Sedangkan tersangka MMO adalah selaku KPA pada Setda Minut dengan anggaran sekira Rp4,9 miliar. “Sehingga total anggaran pada dua OPD tersebut ada Rp67.737.000.000,” tegasnya.

 

Lanjutnya untuk proses pengadaan dari kedua OPD tersebut, hanya menggunakan satu perusahaan yang sama. Yakni CV DEWI dengan Direktur Perusahaan adalah tersangka SE. “Yang perusahaan tersebut hanya di pinjam dengan komitmen fee antara tersangka SE dengan tersangka JNM. Selanjutnya pencairan dana tersebut di kelola oleh tersangka JNM selaku Kadis Pangan dan tersangka SE selaku direktur CV Dewi, hanya di berikan fee oleh tersangka JNM,” terangnya Mei lalu.

 

Tak hanya itu, kegiatan pengadaan dan penyaluran bahan pangan dalam penanganan covid-19 di Minut ini, disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan nota pesanan. Hal ini, kata Rumampuk dalam keterangan pers, membuat dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh ketiga tersangka. “Dan berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sulut, menyatakan bahwa kegiatan penanganan covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Minut tahun anggaran 2020, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 61.021.406.385,22,” tegasnya.

 

Selain, penuntasan kasus korupsi, jajaran Kejati Sulut juga ikut membantu menangkap buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Yaitu terpidana Oldy Arthur Mumu, Sabtu (18/6/2022) pukul 20.15 WIB, bertempat di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berhasil diamankan Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Manado. Arthur Mumu diketahui merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi (Kejati) Utara.

 

Penangkapan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 117/PID/2021/PT.Mnd tanggal 02 Desember 2021, Terpidana OLDY ARTHUR MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas perbuatannya, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

 

Restorative Justice:

Senin, (26/4/2022) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Edy Birton, SH., MH, Bersama Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry Paultje Maukar, SH., MH, Koordinator Anthoni Nainggolan, SH., MH, Kasi Oharda Cherdjariah, S.H., M.H, Kasi KAMNEGTIIBUM Yudi Aryanto, SH., MH, melaksanakan ekspose perkara Restorative Justice (RJ) secara virtual dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI.

 

Perkara Restorative Justice tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yaitu perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas nama tersangka Josua Dumat alias Dede yang diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana memberikan persetujuan untuk dilakukan Restorative Justice dan selanjutnya dilakukan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Perkara Tindak Pidana tersebut pun ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice, karena telah memenuhi syarat.

 

Itulah beberapa rangkuman penggodokan kasus yang dilakukan oleh Kejati Sulut dan jajarannya. Hingga saat ini upaya yang dilakukan penyidik harus tetap didukung. Meski begitu, kasus-kasus yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ atau PR, diharapkan cepat dituntaskan. Agar bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.(gnr)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/