31 C
Manado
Rabu, 28 Oktober 2020

Pilkada tak Tunggu Pandemi

Esok, Paslon Dilarang Bawa Massa

MANADOPOST.ID—Desakan penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi dipastikan kandas. Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu sepakat tahapan dilanjutkan dan pemungutan suara tetap digelar 9 Desember 2020.

Sulawesi Utara yang memiliki pilkada di 7 kabupaten/kota serta provinsi, dipastikan ikut regulasi pusat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melalui Komisioner Salman Saelangi, menyebutkan hingga kini pihaknya belum menerima edaran terkait penundaan Pilkada 2020. “Sepanjang tak ada regulasi yang berubah dan mengharuskan menunda, kita jalan terus,” tegas Saelangi, Senin (21/9).

Disebutkan, KPU tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lanjutan tahapan pilkada. Sebab sampai sekarang belum ada regulasi penundaan pilkada. “KPU Sulut itu, komisionernya diambil sumpah dan janji. Maka harus taat pada regulasi yang ada,” tegasnya. “Saat ini KPU akan menghadapi tahapan penetapan calon pada 23 September dan pengundian nomor urut 24 September,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Sulut Olly Dondokambey ketika diwawancarai menyebutkan, kewenangan pilkada dilanjutkan atau ditunda ada pada pemerintah pusat. Namun dirinya memastikan apapun keputusan dari pusat pihaknya akan selalu mendukung. “Pilkada mau ditunda atau tidak itu bukan keputusan kami di daerah. Apapun keputusan pemerintah pusat yang pasti akan selalu kami dukung,” ucap OD, Senin (21/9) di lobi kantor gubernur.

Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Stefanus Sampe turut berkomentar. Menurutnya sebaiknya pilkada tetap dilaksanakan dan tidak perlu dilakukan penundaan. Karena pilkada ini kata dia merupakan satu pilar penting yang harus ada dalam menopang sistem demokrasi di tingkat lokal yang dianut oleh Indonesia. “Dan dalam pilkada ini juga kedaulatan rakyat ditingkat daerah bisa diwujudkan. Karena itu pilkada itu sangat penting dalam tata pemerintahan yang menganut sistem demokrasi,” katanya.

Apalagi kata Sampe, pelaksanaan pilkada ini sudah ditetapkan perangkat dan anggarannya yang harus dilaksanakan. Selanjutnya bahwa pilkada itu tidak perlu ditunda lagi karena alasan Covid-19, karena sampai saat ini tidak ada seorangpun di dunia yang bisa menjamin dan memastikan kapan wabah Covid-19 ini berakhir sehingga pilkada bisa dilaksanakan setelah wabah ini redah. “Banyak pendapat yang menginginkan penundaan pilkada, tetapi tidak dapat mengusulkan waktu yang tepat dan memungkinkan dilaksanakan pilkada itu dengan situasi dimana wabah Covid-19 telah berakhir serta tidak dapat menjamin pada waktu tersebut wabah Covid-19 telah selesai,” jelasnya.

Ditegaskannya lagi, tidak seorangpun yang mampu menjamin bahwa setelah penundaan, maka wabah Covid-19 akan berakhir. Karena itu disarankan akademisi Unsrat ini sebaiknya penundaan pilkada itu tidak dilakukan lagi. “Karena hanya mengulur waktu saja, dan juga bisa menjerumuskan negara ini dalam ketidakstabilan politik yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah,” ujar dia.

Lanjut Sampe, sebaiknya semua berkaca dan mengambil pelajaran yang berharga dari pemilu 1955. Ketika itu Indonesia baru saja lahir dan masih berada dalam situasi darurat. Di mana harus menghadapi tekanan dan serangan. Baik dari luar yaitu dari serangan tentara Belanda dan Sekutu dan dari dalam yaitu separatisme dan minimnya anggaran. “Tetapi pemilu 1955 bisa terlaksana dan bahkan disebut sebagai pemilu yang paling jurdil. Ini membuktikan bahwa sekalipun dalam keadaan darurat, agenda pemilihan umum bisa terlaksana,” tambah dia menjelaskan.

Jadi, disebutkannya penundaan pilkada tidak perlu dilakukan. Hanya saja perlu dibuat aturan yang mengatur bagaimana pilkada itu dilaksanakan dengan aman sehingga masyarakat bisa memilih dengan selamat dan terhindar dari Covid-19. “Prosedur atau protokol Covid-19 harus dijalankan dengan ketat kalau perlu diberikan sanksi yang mendidik bagi yang melanggarnya,” saran Sampe.

Hal yang sama disampaikan Pengamat Politik Sulut Dr Goinpeace Tumbel. Dikatakan dia, regulasi yang ada saat ini memang memberi peluang untuk menunda pilkada apabila cenderung pandemi Covid-19 terus mengancam. Namun demikian juga kata dia tidak serta merta hal tersebut sebagai pilihan satu-satunya. “Ada alternatif lain yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tapi juga sanksi yang tegas,” sebut Tumbel.

Di samping itu. Dia berujar perlu diantisipasi untuk bagaimana pemilih mendapatkan akses tanpa harus datang ke TPS. Yaitu dengan TPS mobile, terutama pada wilayah yang rawan atau daerah zona merah saat masuk tahapan pemungutan suara. “Kemudian untukk tahapan kampanye harus benar-benar protokol kesehatan wajib di terapkan termasuk penyiapan APD bagi penyelenggara baik KPPS, PPS, PPK hingga KPUD, demikian juga jajaran Bawaslu,” sarannya, sembari menegaskan terkait kebijakan pengaturan harus diikuti dengan penegakkan sanksi yang tegas dan tepat. “Tidak lagi hanya imbauan atau edukasi,” tandasnya.

Keputusan kelanjutan tahapan pilkada sesuai dengan sikap Presiden Joko Widodo yang kekeuh Pilkada tetap dilangsungkan di masa pandemi. Sikap presiden sendiri disampaikan juru bicara presiden Fadjroel Rachman dalam keterangannya kemarin (21/9). Dia menjelaskan, pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas. Agar tidak muncul klaster baru. “Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020,’’ terangnya.

Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil. Sejumlah negara seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, tidak ada negara yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Termasuk Indonesia. “Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir,’’ lanjutnya.

KPU, tutur Fadjroel, sudah menerbitkan PKPU nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana Covid-19. “Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah,’’ tuturnya. Artinya, aturan untuk semua daerah penyelenggara pilkada disamakan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, pernyataan presiden soal pilkada tetap lanjut tidak tepat. ’’Bukan kewenangan presiden untuk menunda atau melanjutkan (pilkada). itu wewenangnya KPU,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Menurut UU, Pilkada hanya bisa ditunda bila KPU -setelah mendapat pertimbangan dari Bawaslu- memutuskan menunda.

Mengenai desakan banyak pihak untuk menunda pilkada, Ray justru bertanya balik. Apakah pihak-pihak yang meminta pilkada ditunda itu sudah punya solusi kapan pilkada akan dilaksanakan. ’’Jangan menganggap pilkada itu persoalan seperti orang makan ke restoran atau tidak,’’ lanjut Ray. Pilkada, sambung Ray, adalah amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan. Bisa ditunda bila ada alasan urgen. Salah satunya karena pandemi. Namun, kerangka penundaan harus benar-benar lengkap. Khususnya dari sisi ketatanegaraan. Bila pilkada diundur ke 2021, tidak mungkin juga dilaksanakan di awal tahun. Pasti paling cepat pertengahan tahun.

Dampaknya, kepala daerah terpilih baru bisa dilantik awal 2022. Sementara, pada 2024 Indoensia masih berencana menggelar pemilu serentak yang berbarengan dengan pilkada. Tidak mungkin juga kepala daerah hasil pilkada 2021 hanya menjabat selama dua tahun. Jumlahnya tidak sedikit.

Penundaan juga membuat banyak daerah yang mengalami kekosongan kekuasaan karena masa jabatan kepala daerah habis. Itu akan sangat merugikan daerah, terutama dalam upaya penanganan Covid-19. Mitigasi Covid-19 memerlukan keputusan politik, dan itu hanya bisa diambil oleh kepala daerah definitif. Plt kepala daerah wewenangnya amat terbatas. Menurut Ray, pilkada sebenarnya bisa dilanjutkan dengan berbagai cara. Dimulai dari merevisi PKPU yang terkait dengan Covid-19. Yang utama adalah mengurangi semaksimal mungkin pengumpulan massa di salam tahapan. ’’Termasuk di dalamnya adalah tidak memperkenankan kampanye terbuka,’’ ujar pria kelahiran Mandailing Natal, Sumatera Utara itu.

Alasan KPU bahwa metode kampanye sudah diatur UU menurut Ray tidak tepat. ’’Mereka (KPU) lupa, bahwa di Perppu diberi kewenangan kepada mereka untuk mengatur sebaik mungkin pelaksanaan pilkada, sesuai dengan situasi dan kondisi Covid,’’ ucapnya. Pilkada bisa dilanjutkan kalau KPU mau memaksimalkan wewenang yang diberikan Perppu, yang kini menjadi UU nomor 6 Tahun 2020 itu. Selama ini wewenang tersebut tidak digunakan dengan baik oleh KPU. Akibatnya, muncul banyak celah yang memungkinkan pelanggaran protokol kesehatan.

Kemudian, pada masa pandemi, rekapitulasi pilkada tidak perlu dilakukan secara berjenjang. “Langsung saja dari TPS ke KPU,’’ imbuhnya. Bisa saja menggunakan rekapitulasi secara elektronik, bisa juga metode lain. Yang penting jenjang rekapitulasi di desa/kelurahan dan kecamatan dihilangkan.

Untuk mendisiplinkan para kandidat, KPU juga harus memperbarui regulasi menjadi lebih ketat. Bila perlu, ada sanksi diskualifikasi bagi kandidat yang perbuatannya berakibat pelanggaran protokol kesehatan. Dengan cara tersebut, pilkada akan tetap bisa dilaksanakan di tengah pandemi.

Sementara itu, proses pengambilan keputusan di DPR berjalan relatif mudah. Setelah mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, forum sepakat untuk melanjutkan tahapan Pilkada sesuai rencana. Hanya saja, forum memberikan catatan untuk memperketat ketentuan protokol kesehatan dan penegakkannya.

Konsekuensinya, Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi direvisi ulang. Ada lima norma krusial yang akan mengalami perubahan. Yang pertama, kampanye yang melibatkan banyak masa akan dilarang. “Seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Sebagai gantinya,dalam poin kedua menyebut kampanye akan dimaksimalkan secara daring.

Poin ketiga, sejumlah alat pelindung kesehatan seperti masker, handsanitizer, sabun dan lainnya digunakan sebagai alat peraga kampanye. Kemudian pada poin keempat, penegakkan hukum dan sanksi pelanggar protokol diatur dengan menggunakan sejumlah ketentuan perundang-undangan. Di antaranya UU Pilkada, UU Karantina Wilayah, UU Wabah Penyakit Menular dan KUHP.

Selain itu, forum juga sepakat untuk Kelompok Kerja (Pokja) penegakkan disiplin protokol kesehatan menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Pokja sendiri terdiri dari Bawaslu, KPU, DKPP, TNI/Polri, Kejaksaan, dan Satgas Covid-19. “Terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran,” imbuhnya. Setidaknya, ada enam tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Yakni penetapan pasangan calon, penyelesaian sengketa calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara dan penyelesaian sengketa hasil.

Terakhir, forum juga sepakat untuk meminta Satgas Covid-19 memberikan penjelasan yang rinci dan berkelanjutan kepada jajaran penyelenggara, DPR dan pemerintah. Khususnya terkait status zonasi dan resiko penyebaran covid di daerah-daerah Pilkada. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, optimis Indonesia tidak perlu menunda Pilkada untuk kedua kalinya.

Tito mengklaim pelaksanaan Pilkada sejauh ini masih terkendali dan belum menyebabkan penyebaran covid yang fatal. Dia mencontohkan, sejak Pilkada kembali dimulai pada pertengahan Juni 2020, belum ditemukan cluster baru penyebaran covid-19. Padahal, sudah ada dua tahapan besar yang dijalankan. Yakni verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih. “Kita gak mendengar ada cluster dari sini yang signifikan,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang terjadi selama masa pendaftaran, dia menilai hal itu terjadi akibat minimnya proses sosialisasi. Pasalnya, PKPU terkait pilkada di masa covid baru disahkan pada dua hari sebelum pendaftaran dibuka sehingga banyak yang tidak paham dan memunculkan pelanggaran. Namun ke depannya, Tito optimis semua tahapan bisa dikendalikan lebih baik. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder mulai dari partai politik, penegak hukum hingga jajaran pemda. “Mudah-mudahan di tahapan yang cukup rawan 23 penetapan, 24 pengundian nomor ini tidak terjadi kerumunan,” cetusnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra sendiri pada awalnya mengehendaki adanya perppu untuk mengatur lebih ketat. Sebab jika hanya sebatas PKPU, dasar hukumnya tidak terlampau kuat. Namun karena sudah menjadi kesepakatan, KPU siap merevisi PKPU tentang Pilkada di masa pandemi yang menjadi kesepakatan RDP.

Kemudian terkait kesiapan menghadapi masa penetapan paslon besok (23/9) dan pengundian nomor urut lusa (24/9) yang rawan kerumunan, Ilham mengaku sudah mengeluarkan pemberitahuan ke paslon. “Kami sudah sosialisasi untuk tidak membawa masa saat penetapan dan pengundian,” ujarnya. Untuk menghindari potensi penularan, KPU menegaskan paslon yang hadir dalam pengundian nomor harus membawa keterangan negatif covid.(cw-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

Warga Minut Kepulauan Antusias Sambut VAP

Calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP) dan Dr Hendry Runtuwene STh (HR), terus mendapat dukungan.

Samsung Home Appliances Hadirkan Solusi Hidup Sehat

MANADOPOST.ID—Samsung Electronics Indonesia hari ini resmi meluncurkan rangkaian Home Appliances terbaru untuk mendukung konsumen Indonesia yang kini melakukan sebagian besar kegiatan di rumah. Samsung Refrigerator Multidoor RF60 ciptakan kemudahan penyimpanan banyak bahan makanan dengan pengaturan suhu spesifik sesuai tipe makanan untuk menjaga kesegarannya.

Operasi Zebra di Minahasa Jaring Puluhan Pelanggar

MANADOPOST.ID--Senin (26/10) kemarin adalah hari pertama digelarnya Operasi Zebra Samrat 2020. Khusus untuk wilayah Polres Minahasa, puluhan personil terlibat dalam operasi tersebut.

80-an Pasangan Bulutangkis Ramaikan GOR Betania Teling

Pecinta bulutangkis Sulawesi Utara memang dahaga. Terbukti, 80-an pasangan ikut serta dalam iven bertitel Manado Post Open 2020.

Belum 17 Tahun Bisa Memilih, Begini Penjelasan KPU

MANADOPOST.ID--Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, saat ini tengah memasuki pelaksanaan tahapan kampanye. Meski begitu, literasi dan edukasi, tentang data pemilih terus menjadi concern KPU Kota Tomohon.