alexametrics
29.4 C
Manado
Kamis, 21 Oktober 2021
spot_img

Rektorat Unsrat Tidak Punya Sense of Crisis

500 Dokter Kans Cuti, Pelayanan di RS Kandou Bisa tak Maksimal

MANADOPOST.ID—Rektorat Unsrat tak peka alias tidak ada sense of crisis di badai pandemi Covid-19. Sebab, 500 residen atau mahasiswa calon dokter spesialis di RS Prof Kandou, tidak diberi kemudahan dan ‘dicekik leher’ wajib membayar Rp24 juta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Jika tidak membayar, mereka dianggap cuti atau dirumahkan. “Kami akan unjuk rasa lagi. 500-an Residen bersujud memohon kiranya kami diberi keringanan UKT. Kasihan kami  tidak memiliki penghasilan. Tapi kami tetap bekerja dengan jiwa dan raga demi membantu orang sakit,” pinta Koordinator Residen dr Jacob Pajan. Senin (20/7) lalu, dr Pajan memimpin aksi demonstrasi di pintu masuk Unsrat.

Menariknya, aksi tersebut berlangsung simpatik. Sebab para dokter itu ikut membagikan masker dan hand sanitizer pada kendaraan yang lewat. Mereka juga jaga jarak dan turut mengampanyekan protokol kesehatan. “Kami akan unjuk rasa lagi, jika aspirasi kami tidak didengar.”

Informasi dihimpun koran ini, 500-an residen atau mahasiswa calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi di RS Prof Kandou ini patut diapresiasi. Setiap hari, mereka mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani orang sakit. Termasuk pasien Covid-19.

Bahkan sejak pandemi Covid-19, sudah tujuh residen terpapar positif. Mereka tidak diberi tunjangan, apalagi digaji. “Bagi kami itu bukan masalah. Inilah tugas dan pengabdian kami sebagai residen, sebagai syarat menperoleh kelulusan dokter spesialis,” kata dr Jacob Pajan.

Hanya saja, dia mewakili rekannya, bermohon ke pihak rektorat. Sebab, tatkala ekonomi sedang sulit-sulitnya, mereka harus membayar Uang Kuliah Tunggal (SPP red) sebesar Rp24 juta. Dan dideadline 26 Juli. “Kami bukannya minta dibebaskan. Berikanlah keringanan. 50% misalnya,” katanya sembari mencontohkan langkah rektorat Unair.

Dikhawatirkan, jika tidak membayar UKT, mereka akan dinyatakan cuti semester. Bisa dibayangkan pelayanan di RS Kandou bakalan terganggu atau tidak maksimal. Sebab merekalah ujung tombak di rumah sakit terbesar kebanggaan Sulut ini.

Para residen telah mengadu ke rektorat, DPR Sulut, Pemprov Sulut, bahkan ke pusat. Sayangnya, rektorat Unsrat berkelit belum ada payung hukum. Padahal, sesuai Permendikbud dan seruan Presiden Jokowi, di badai Pandemi Covid-19 ini, semua institusi pemerintah harus memberikan kemudahan bagi semua yang terdampak.

Sementara, dr Jacob Pajan dan dr Greg Sopacoly memberi apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey dan anggota DPR RI Vanda Sarundajang yang responsif terhadap aspirasi residen.

“Terima kasih Pak Gubernur dan Ibu Vanda Sarundajang. Sebab kami telah dimediasi hingga ke Kementerian Kesehatan dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Tinggal menunggu surat balasan,” kata keduanya sembari menyebut, sebetulnya keputusan ini bisa diambil Rektor Unsrat Prof DR Ellen Kumaat.

Kalkulasi koran ini, UKT Residen menyumbang paling tidak Rp12 M setiap semester ke Rektorat. Padahal, mereka lebih banyak di RS Kandou. Terlebih sejak Covid-19.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Juru Bicara Unsrat Max Rembang mengatakan, keputusan Unsrat sesuai dengan Permendikbud nomor 25. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa program studi spesialis Faked Unsrat, belum bisa dipenuhi. “Jadi intinya Unsrat belum dapat memenuhi tuntutan, karena tidak ada payung hukumnya,” ungkapnya.

Lanjut akademisi Fispol Unsrat ini, tuntutan dari mahasiswa dalam aksi demo tersebut, tidak dapat dilaksanakan Unsrat. Karena akan bertentangan dengan keputusan Menteri. “Sebenarnya kemarin, sudah dijelaskan semuanya ke mereka. Karena persoalannya, permohonan UKT yang diajukan, tidak ada dalam Permen 25. Jadi yang masuk dalam Permen 25, hanya S1 dan D4. Jadi Unsrat pun tidak bisa membuat kebijakan diluar keputusan Menteri,” tegas Rembang.

Tambah pengamat komunikasi politik ini, Unsrat dalam mengambik keputusan, selalu berpedoman pada peraturan. “Kalau seandainya Unsrat membuat kebijakan, nanti Universitas yang lain akan bilang (menilai) apa. Karena dimanapun ada program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia, hanya mengikuti ketentuan dari Kementerian,” tegasnya, menambahkan pimpinan Unsrat sudah menjelaskan bagaimana tuntutan mereka belum bisa dipenuhi.

“Jadi kemarin kan mereka demo, dan sudah diterima oleh pimpinan Unsrat. Baik WR 1, WR 2 dan WR 3 sudah menjelaskan. Jadi sesungguhnya sudah jelas persoalannya. Malah WR 3 sampaikan, kan mereka sudah ke DPR, kenapa tidak minta dukungan. Harusnya disampaikan ke DPR, agar komisi pendidikan dan kesehatan, menyampaikan ke Menteri. Supaya dikeluarkan keputusan Menteri. Jadi ada dasar dan ada payung hukumnya. Karena kalau mengambil kebijakan diluar itu (Permen), bisa berurusan lain lagi ceritanya. Itu intinya,” terang Rembang, sembari mengatakan sebagian dari nilai SPP diberikan ke pihak RS.(ctr-02/gnr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru