26C
Manado
Senin, 19 April 2021

Kasus Stadion Duasudara, Kejati Bakal Periksa BPN Bitung

MANADOPOST.ID – Kasus pembayaran kembali lahan Stadion Duasudara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) mulai mengendus kejanggalan dalam kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Salah satu yang diperiksa terinformasi adalah kerabat Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban yaitu Anita Lomban, yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bitung.

Reinhard Tololiu SH MH, Kepala Tata Usaha (KTU) Kejati Sulut membenarkan institusinya sementara melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Menurutnya, dia tidak hafal semua saksi yang dipanggil karena sudah banyak yang dimintai keterangan.

“Ada laporan masyarakat, sudah kita tindaklanjuti dalam penyelidikan. Sudah diambil keterangan beberapa orang terkait itu. Salah satunya Ramoy Luntungan,” beber Tololiu kepada Manado Post, Selasa (23/3) kemarin.

Dia juga mengaku, pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan termasuk untuk Badan Pertanahan Negara (BPN) Bitung yang mengeluarkan sertifikat. “Kita sudah jadwalkan, termasuk BPN,” katanya.

Lanjut Tololiu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, selalu mengikuti perkembangan kasus di setiap daerah lewat pemberitaan Koran. “Ibu Kajati selalu ada kepedulian dengan kondisi yang ada, termasuk berita koran. Ibu selalu perintahkan tindak lanjuti jika ada indikasi korupsi di dalamnya,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bitung Meiva Woran mengaku sudah mengetahui kasus Stadion Duasudara sementara menjadi atensi Kejati Sulut. “Torang so dengar. So ada pejabat yang dipanggil. Kadis Pemuda dan Olahraga,” kata Woran.

Namun sayang, Woran tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena mengaku sedang sibuk. “Kita ada rapat ini,” singkatnya.

Kadis Pemuda dan Olahraga Bitung Anita Lomban juga tidak merespon ketika berusaha dikonfirmasi lewat telepon dan WhatsApp.

Sementara itu, Ramoy Markus Luntungan (RML), salah satu saksi kunci dalam kasus ini membenarkan sudah dipanggil penyidik Kejati Sulut. Mantan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) ini juga mengaku sudah buka-bukaan di hadapan penyidik.

“Kemarin pemilik tanah, saya sebagai saksi dan dari pihak eksekutif sudah diperiksa,” beber RML.

Dia mengaku, keterangannya masih sama seperti yang dia sampaikan seperti di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bitung waktu lalu. Bahwa saat pembelian lahan Stadion Duasudara saat itu, dia masih menjabat sebagai Camat Bitung Tengah, dengan status Bitung masih Kota Administrasi. Di 1986-1987, dia bersama almarhum Sinyo Harry Sarundajang (wali kota saat itu) mencari lahan untuk rencana pembangunan sarana olahraga atau stadion.

Didapatlah tanah milik Keluarga Luntungan-Wulur dan Keluarga Rompis-Pate yang kebetulan masih kerabat dekatnya. Pembayaran dilakukan Pemkot dengan cara mencicil dari 1986 sampai lunas pada 1987 kepada pihak keluarga. Kemudian, pembangunan Stadion Duasudara dimulai 1987 sampai 1988 dengan cara mapalus oleh masyarakat. Selanjutnya Stadion Duasudara diresmikan Menpora kala itu.

Yang dia heran, tiba-tiba di 1992 muncul sertifikat pribadi atas lahan tersebut, yang baru diketahui di kemudian hari.

“Saya diminta tanggapan soal itu, saya bilang, tahun 1990 saya sudah pindah. Tapi untuk minta pendapat, saya beri keterangan. Karena saya hampir 10 tahun camat. Jadi tahu PPAT dan surat-surat tanah,” jelasnya.

RML mengatakan, harusnya pihak BPN tidak boleh mengeluarkan sertifikat saat itu.
“Ini baru empat tahun basa-basa masyarakat kerja bakti, tiba-tiba sudah atas nama orang lain. Seharusnya BPN jangan otomatis buat sertifikat. Harus kroscek dulu. Saat peresmian stadion pasti ada staf BPN hadir. Jadi seharusnya tahu,” bebernya.

Yang lebih mengherankan lagi, lanjutnya, tiba-tiba Pemkot Bitung sesudah 28 tahun, diam-diam membayar kembali lahan stadion.

“Ada 15 poin pertanyaan ke saya, saya buka-bukaan. Saya bersaksi betul, keluarga sudah lunas, sudah terima uangnya. Karena saya yang bermohon kepada keluarga supaya tanah itu dijual. Karena keluarga saya. Saya yang membujuk supaya keluarga berpartisipasi dalam pembangunan stadion, karena untuk mempersiapkan Kota Madya Bitung, waktu itu. Yaitu harus tersedia fasilitas olahraga yang representatif antara lain stadion,” paparnya.
RML menduga ada konspirasi tingkat tinggi dalam pembuatan sertifikat atas nama pribadi tersebut.

“Kenapa 1992 buat sertifikat atas nama pribadi? Ini rekayasa tingkat tinggi. Itu istilah saya. Ini permainan. Saya bilang, saya juga pernah bupati. Kesempatan ada, power ada, tapi niat tidak ada, jadi tidak jadi kejahatan. Orang yang tidak punya niat, walaupun dia penguasa pasti tidak lakukan. Di samping itu, BPN harus jago, harus teliti, harus kroscek. Karena itu hak dari suatu tanah. Saya tahu karena pernah disumpah PPAT semasa menjadi camat,” pungkasnya.

Sayangnya, Kepala BPN Bitung Hendro Robertus Motulo masih memilih bungkam terkait kasus ini. Berusaha dihubungi via telepon genggam dan pesan singkat tidak dibalas hingga berita ini diturunkan. (can)

Artikel Terbaru