32C
Manado
Kamis, 21 Januari 2021

Awas! Bakal Dipidana, Buzzer Pilkada Masuk Radar Polda-Bawaslu

MANADOPOST.ID—Dugaan keterlibatan buzzer (penggiring opini negatif) selama tahapan Pilkada 2020 di Provinsi Sulut, dalam sorotan. Semakin dekat hari pencoblosan, terpantau makin banyak berita bohong seliweran di medsos. Menjatuhkan paslon. Disinyalir sengaja dimainkan oknum buzzer yang memakai akun anonim (identitas tak jelas).

Ancaman tersebut masuk radar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bagaimana reaksi Polda Sulut di bawah pimpinan Kapolda Irjen Pol Panca Putra? “Saat ini kita sedang menjalani Tahapan Pilkada Serentak 2020. Mari gunakan hak pilih anda dengan sebaik-baiknya,” sebut Kabid Humas Polda Kombes Jules Abast saat dikonfirmasi kemarin.

“Hindari isu SARA, ujaran kebencian, dan penyebaran berita hoax. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Mari jaga persatuan dan kesatuan di Sulawesi Utara. Ciptakan Pilkada Serentak 2020 yang aman, damai dan sejuk. Dan mari kita tetap patuhi protokol Kesehatan,” paparnya.

Lanjutnya, warga harus bijak dalam menanggapi berita di medsos. Jangan langsung mempercayai. Lakukan klarifikasi kepada sumber-sumber terpercaya atau instansi terkait. Hal itu harus dilakukan agar warga tidak salah persepsi terhadap informasi atau berita yang diterima. “Karena di era digital ini berita yang beredar di medsos tersebut belum tentu dari sumber yang benar atau masih diragukan kebenarannya alias hoax,” sorot Abast.

Abast menegaskan, sanksi pidana menanti pembuat dan penyebar hoax. “Jadi, bagi siapa saja yang menyebarkan informasi hoax dan atau berita bohong diancam dengan pidana. Saring sebelum sharing,” ujar Abast. Dia mengingatkan warganet tidak bisa seenaknya menggunakan medsos. Sebab, unggahan di medsos bisa berujung penjara. “Hanya meneruskan berita dan itu terbukti bohong juga bisa dipidana,” tandas Kombes Abast.

Terpisah, disampaikan Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn Malonda, masyarakat yang makin jelih, seharusnya tak mudah percaya berita bohong atau hoax. “Masyarakat juga melerai bila mendapati isu-isu hoax terkait Pilkada. Terkait politisasi SARA. Kami harap tidak berkembang apalagi di medsos, jika didapati tentu kami tetap memproses sesuai ketentuan,” jelas dia belum lama ini.

Malonda mengatakan deklarasi bersama para paslon beberapa waktu lalu, menekankan agar peserta Pilkada Serentak bersama masyarakat Sulut, bisa memerangi hoax, isu SARA, hingga politik uang. “Politik uang, hoax, serta politisasi suku, agama dan ras harus diperangi bersama. Bukan saja peserta tapi semua elemen masyarakat yang ada di daerah Sulawesi Utara,” tegas Malonda.

Rilis Bawaslu RI sepanjang Oktober 2020, Bawaslu menerima 106 laporan kampanye negatif dan 32 isu hoax. “Data dari Kominfo per 26 Oktober, 106 jumlah temuan kampanye negatif dan 32 jumlah isu hoax,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dalam keterangannya. Ia menyebut kampanye negatif tersebut ada yang berupa ujaran kebencian dan disinformasi.

Sementara itu, Bawaslu juga sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut berupa take down dan diteruskan ke tim siber kepolisian. “Kampanye negatif ini berupa ujaran kebencian dan disinformasi. Bisa juga pelanggaran prokes (protokol kesehatan) yang diupload,” kata Fritz.

Laporan tersebut diterima Bawaslu dari Ditjen Aptika Kominfo sejak 26 September 2020. Selain itu Bawaslu juga menerima laporan dari website Bawaslu melalui konten ‘laporkan’ sejak 10 Oktober 2020, serta melalui form A online khusus pengawas pemilu) dan dari whatsapp. Selain itu Bawaslu telah menganalisa 87 url yang diadukan melalui Kominfo. Fritz menyebut sebanyak 15 url melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada dan ada 2 url yang melanggar Pasal 28 UU ITE.

Bawaslu juga sedang memproses laporan yang diduga melanggar Pasal 62 PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang kampanye di media massa dilakukan pada sebelum dimulai masa tenang, juncto Pasal 187 ayat 1 UU Pilkada. “Iklan sedang di proses beberapa pelanggaran pasal 187 (1),” kata Fritz.

Bawaslu juga menerima 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui form A online. Serta ada 47 iklan kampanye aktif di ad library Facebook. Sebelumnya, masa kampanye Pilkada 2020 telah memasuki sebulan. Bawaslu RI mencatat kampanye tatap muka lebih banyak dilakukan pasangan calon kepala daerah, ada 306 pelanggaran protokol kesehatan.

Bawaslu mencatat, pada 10 hari ketiga kampanye, pertemuan terbatas dan/atau tatap muka terdapat 13.646 kegiatan. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan pada 10 hari kedua kampanye yaitu sebanyak 16.468 kegiatan.

“Dalam belasan ribu kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas itu, Bawaslu menemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, dalam keterangannya. Selama ini, Bawaslu sudah melayangkan banyak peringatan terkait protokol kesehatan. Simak datanya di halaman selanjutnya.

Sementara itu kampanye dengan metode daring di 270 daerah mengalami penurunan jumlah dibandingkan 10 hari sebelumnya. Pada periode 16 hingga 25 Oktober 2020, ada sebanyak 80 kegiatan kampanye metode daring, turun dibandingkan pada periode 6 hingga 15 Oktober yaitu sebanyak 98 kegiatan.(cw-01/gnr)

Hindari Hoax:

  1. Bila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs resmi lainnya.
  2. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.
  3. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.
  4. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto/video untuk memprovokasi pembaca/penonton.
  5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

*Sumber: Kominfo

Artikel Terbaru