alexametrics
25.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Begini Gurita Mafia Tanah, Jaksa Agung-Kapolri Sorot Penyidik Daerah, Korban di Sulut Minta Tolong

MANADO-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan upaya pemberantasan mafia tanah melalui Satgas Anti Mafia Tanah masih berjalan, dengan menindak secara hukum pelaku-pelaku kejahatan. Hal serupa juga dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Gurita Mafia Tanah:

-Oknum Camat selaku PPAT

-Oknum Notaris selaku PPAT

-Oknum Polisi selaku penyidik kasus tanah

-Oknum Jaksa menangani kasus tanah

-Oknum Hakim di PN, PT dan MA

-Oknum BPN

-Oknum pejabat eksekutif

-Oknum Pengacara Pembela Mafia Tanah.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, pimpinan Polri telah menginstruksikan kepada para kapolda, kapolres di wilayah untuk tidak ragu dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah.

“Mabes Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah beberapa waktu yang lalu. Di mana tentunya dalam bekerja Satgas Anti Mafia Tanah berkerja sama dengan Kementerian ATR atau BPN dan di daerah polda-polda pun demikian akan bekerja sama dengan kantor BPN di daerah,” kata Ramadhan di Jakarta.

Ramadhan mengatakan baru-baru ini dilakukan penangkapan berupa Operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, oleh Polda Banten.

Ramadhan juga menekankan, agar masyarakat mempercayakan kepada Polri penuntasan kasus mafia tanah. “Kami pastikan proses akan dilakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Ramadhan.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanudin juga menyampaikan, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Lantaran sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan. Selain menghambat proses pembangunan nasional, para mafia tanah juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ungkap dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara.

Dia pun memerintahkan agar segera dibentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung ini diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

Di sisi lain, praktik mafia tanah selama ini belum pernah terdengar diungkap aparat penegak hukum di Sulawesi Utara. Padahal, banyak warga yang mengaku menjadi korban dari praktik tersebut.

Mafia tanah saat ini terindikasi sudah menggurita. Sebagian oknum-oknum tidak bertanggung jawab diduga sudah menyusup di instansi/lembaga terkait. Mulai dari Badan Pertanahan Negara (BPN) hingga lembaga peradilan (pengadilan, red).

Hal ini membuat Kementerian BPN/ATR, tak bergerak sendiri, tapi bergerak dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Peradilan.

“Saya akui banyak kasus belum selesai, karena terlibat dengan mafia tanah itu lebih rumit walaupun mungkin beberapa yang menjadi korban akan merasa kok gita saja enggak selesai. Itu lebih rumit karena apa? Karena sudah masuk ke pengadilan, pengadilan ada tata usaha, ada perdata ada pidana begitu ya, kemudian kalau kasusnya bertahun tahun dan banyak sekali kasus yang sudah lama, masa lalu, kita buka dan kita perangi, nah itu tidak mudah,” beber Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Praktik ini diduga juga melibatkan oknum camat selaku PPAT, oknum Notaris selaku PPAT, oknum Polisi selaku penyidik kasus tanah, oknum Jaksa menangani kasus tanah, oknum hakim di PN, PT dan MA, oknum BPN, oknum pejabat eksekutif, hingga oknum pengacara pembela mafia tanah.

Contoh kasus yang ditemukan Manado Post, ada tanah yang telah memiliki sertifikat terbitan BPN, tapi tiba-tiba sudah diserobot orang lain yang juga memiliki sertifikat kepemilikan. Sementara itu, dari pantauan wartawan, penanganan dugaan praktik mafia tanah terbilang panjang waktunya. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Hal ini yang membuat banyak korban kewalahan memperjuangkan hak milik mereka. Alhasil, tak sedikit yang menyerah dengan lamanya proses penuntasan permasalahan pertanahan di Sulawesi Utara. “Kami harap penegak hukum bekerja profesional. Transparan dalam mengungkap. Jangan mala bekerja sama dengan mafia tanah. Ini memalukan jika ketahuan,” cerita salah satu warga yang mengaku menjadi korban mafia tanah, karena meski memiliki sertifikat kepemilikan, tanahnya sudah dicaplok orang lain, yang juga memiliki sertifikat.

Menurut Pakar Hukum Toar Palilingan SH MH, kasus mafia tanah tentu saja sangat merugikan bukan hanya bagi pemilik tanah, tetapi juga  bagi pemerintah terutama  untuk kepentingan proyek pembangunan infrastruktur.

“Permainan mafia tanah ini bisa membuat proyek terhambat yang kerugiannya sangat besar. Mafia tanah pada umumnya merupakan satu kelompok dan melaksanakan aksi mereka secara sistematis dan teroganisir dengan modus operandi yang terus mengalami perkembangan. Untuk itulah Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan apparat penegak hukum lainnya melakukan upaya melalui pembentukan Satgas Mafia Tanah,” ungkap Palilingan.

Modus mafia tanah pada umumnya dalah memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.

Cara kerja mafia tanah, lanjut Palilingan, antara selalu mencari informasi tentang perkembangan harga tanah di daerah tertentu oleh Pemerintah Setempat seperti Pemda sehingga jika  pemerintah sudah membuat perencanaan untuk membangun pusat-pusat perekonomian atau wilayah industri di daerah yg baru,  mafia-mafia tanah itu akan mencari informasi tentang lokasinya dan harga pasarannya. Mafia tanah bahkan memanfaatkan pejabat-pejabat untuk melaksanakan aksinya demi berbagai kepentingan diri sendiri.

Upaya pemberantasan mafia tanah, akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan menempuh cara-cara tidak legal dalam memperoleh keuntungan dari tanah. Keberadaan mafia tanah sebagai suatu kelompok yang bekerja sistematis tentu saja membutuhkan upaya-upaya yang ekstra dan tidak berhenti hanya pada pembentukan Satgas Mafia.

Untuk dapat memberantas mafia tanah maka semua pihak pun perlu mengambil langkah-langkah positif dan tegas yaitu antara lain; Penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanahKordinasi dari semua instansi terkait terutama dengan Lembaga Pertanahan untuk penyediaan data-data kasus-kasus pertanahan yang memiliki indikasi pidana. Dengan adanya kordinasi ini dapat dilakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi. Sosialisasi dan komunikasi hukum baik antar Lembaga terkait maupun kepada masyarakat sehingga timbul persamaan persepsi mengenai mafia tanah.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan ketika pemahaman tentang mafia tanah tidak diberikan batasan yang jelas karena bagaimanapun akan menjadi miris ketika mewujudkan kepastian hukum dilakukan tanpa kepastian.Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang memiliki indikasi sebagai mafia tanah.Penerapan sanksi yang tidak tebang pilih terhadap mereka yang telah memiliki bukti yang kuat untuk terindikasi sebagai mafia tanah.

“Dengan adanya langkah sistematis dan strategis maka upaya pemberantasan mafia tanah diharapkan efektif dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tandas Palilingan.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan peraturan Menteri (Permen) nomor 33 tahun 2021. Permen ini memuat peraturan tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah. Ada lima pasal yang termuat didalamnya.

Pasal pertama dengan 4 poin. Ini merupakan pasal utama dalam permen ini. Mengantur uang jasa pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara atas biaya pembuatan akta, tidak boleh melebihi 1 persen dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Kemudian uang jasa sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta. Serta uang jasa didasarkan pada nilai ekonomis, ditentukan dari harga transaksi setiap akta.

Adapun rinciannya kurang dari atau sampai dengan Rp500 juta, paling banyak sebesar 1 persen. Kemudian lebih dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar, paling banyak 0,75 persen. Serta lebih dari Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar, paling banyak sekira 0,5 persen. Dan lebih dari Rp2,5 miliar paling banyak Rp0,25 persen.

Kemudian pada pasal kedua, pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara, wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Dan pada poin kedua, orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Dan pada pasal ketiga, ketika memungut uang jasa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat dan ayat 4, dikenakan sanksi pelanggaran ringan. Yakni berupa pemberhentian sementara, paling lama 6 bulan. Juga dimuat ketika memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, dikenakan sanksi teguran tertulis. Pada poin ketiga, tata cara pemeriksaan dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah.

Pasal keempat adalah pada saat Permen ini mulai berlaku, ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi nomor 9 huruf a dan nomor 32, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Permen ATR/BPN nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 395, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditutup dengan pasal 5, bahwa Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yakni ditetapkan di Jakarta, 6 Oktober 2021. Tertanda Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.(gnr)

MANADO-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan upaya pemberantasan mafia tanah melalui Satgas Anti Mafia Tanah masih berjalan, dengan menindak secara hukum pelaku-pelaku kejahatan. Hal serupa juga dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Gurita Mafia Tanah:

-Oknum Camat selaku PPAT

-Oknum Notaris selaku PPAT

-Oknum Polisi selaku penyidik kasus tanah

-Oknum Jaksa menangani kasus tanah

-Oknum Hakim di PN, PT dan MA

-Oknum BPN

-Oknum pejabat eksekutif

-Oknum Pengacara Pembela Mafia Tanah.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, pimpinan Polri telah menginstruksikan kepada para kapolda, kapolres di wilayah untuk tidak ragu dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah.

“Mabes Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah beberapa waktu yang lalu. Di mana tentunya dalam bekerja Satgas Anti Mafia Tanah berkerja sama dengan Kementerian ATR atau BPN dan di daerah polda-polda pun demikian akan bekerja sama dengan kantor BPN di daerah,” kata Ramadhan di Jakarta.

Ramadhan mengatakan baru-baru ini dilakukan penangkapan berupa Operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, oleh Polda Banten.

Ramadhan juga menekankan, agar masyarakat mempercayakan kepada Polri penuntasan kasus mafia tanah. “Kami pastikan proses akan dilakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Ramadhan.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanudin juga menyampaikan, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Lantaran sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan. Selain menghambat proses pembangunan nasional, para mafia tanah juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ungkap dia dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara.

Dia pun memerintahkan agar segera dibentuk tim khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah. Tim yang beranggotakan jajaran Intelijen, Pidum dan Pidsus Kejagung ini diharapkan bisa menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya.

Di sisi lain, praktik mafia tanah selama ini belum pernah terdengar diungkap aparat penegak hukum di Sulawesi Utara. Padahal, banyak warga yang mengaku menjadi korban dari praktik tersebut.

Mafia tanah saat ini terindikasi sudah menggurita. Sebagian oknum-oknum tidak bertanggung jawab diduga sudah menyusup di instansi/lembaga terkait. Mulai dari Badan Pertanahan Negara (BPN) hingga lembaga peradilan (pengadilan, red).

Hal ini membuat Kementerian BPN/ATR, tak bergerak sendiri, tapi bergerak dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Peradilan.

“Saya akui banyak kasus belum selesai, karena terlibat dengan mafia tanah itu lebih rumit walaupun mungkin beberapa yang menjadi korban akan merasa kok gita saja enggak selesai. Itu lebih rumit karena apa? Karena sudah masuk ke pengadilan, pengadilan ada tata usaha, ada perdata ada pidana begitu ya, kemudian kalau kasusnya bertahun tahun dan banyak sekali kasus yang sudah lama, masa lalu, kita buka dan kita perangi, nah itu tidak mudah,” beber Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Praktik ini diduga juga melibatkan oknum camat selaku PPAT, oknum Notaris selaku PPAT, oknum Polisi selaku penyidik kasus tanah, oknum Jaksa menangani kasus tanah, oknum hakim di PN, PT dan MA, oknum BPN, oknum pejabat eksekutif, hingga oknum pengacara pembela mafia tanah.

Contoh kasus yang ditemukan Manado Post, ada tanah yang telah memiliki sertifikat terbitan BPN, tapi tiba-tiba sudah diserobot orang lain yang juga memiliki sertifikat kepemilikan. Sementara itu, dari pantauan wartawan, penanganan dugaan praktik mafia tanah terbilang panjang waktunya. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Hal ini yang membuat banyak korban kewalahan memperjuangkan hak milik mereka. Alhasil, tak sedikit yang menyerah dengan lamanya proses penuntasan permasalahan pertanahan di Sulawesi Utara. “Kami harap penegak hukum bekerja profesional. Transparan dalam mengungkap. Jangan mala bekerja sama dengan mafia tanah. Ini memalukan jika ketahuan,” cerita salah satu warga yang mengaku menjadi korban mafia tanah, karena meski memiliki sertifikat kepemilikan, tanahnya sudah dicaplok orang lain, yang juga memiliki sertifikat.

Menurut Pakar Hukum Toar Palilingan SH MH, kasus mafia tanah tentu saja sangat merugikan bukan hanya bagi pemilik tanah, tetapi juga  bagi pemerintah terutama  untuk kepentingan proyek pembangunan infrastruktur.

“Permainan mafia tanah ini bisa membuat proyek terhambat yang kerugiannya sangat besar. Mafia tanah pada umumnya merupakan satu kelompok dan melaksanakan aksi mereka secara sistematis dan teroganisir dengan modus operandi yang terus mengalami perkembangan. Untuk itulah Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan apparat penegak hukum lainnya melakukan upaya melalui pembentukan Satgas Mafia Tanah,” ungkap Palilingan.

Modus mafia tanah pada umumnya dalah memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.

Cara kerja mafia tanah, lanjut Palilingan, antara selalu mencari informasi tentang perkembangan harga tanah di daerah tertentu oleh Pemerintah Setempat seperti Pemda sehingga jika  pemerintah sudah membuat perencanaan untuk membangun pusat-pusat perekonomian atau wilayah industri di daerah yg baru,  mafia-mafia tanah itu akan mencari informasi tentang lokasinya dan harga pasarannya. Mafia tanah bahkan memanfaatkan pejabat-pejabat untuk melaksanakan aksinya demi berbagai kepentingan diri sendiri.

Upaya pemberantasan mafia tanah, akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan menempuh cara-cara tidak legal dalam memperoleh keuntungan dari tanah. Keberadaan mafia tanah sebagai suatu kelompok yang bekerja sistematis tentu saja membutuhkan upaya-upaya yang ekstra dan tidak berhenti hanya pada pembentukan Satgas Mafia.

Untuk dapat memberantas mafia tanah maka semua pihak pun perlu mengambil langkah-langkah positif dan tegas yaitu antara lain; Penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanahKordinasi dari semua instansi terkait terutama dengan Lembaga Pertanahan untuk penyediaan data-data kasus-kasus pertanahan yang memiliki indikasi pidana. Dengan adanya kordinasi ini dapat dilakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi. Sosialisasi dan komunikasi hukum baik antar Lembaga terkait maupun kepada masyarakat sehingga timbul persamaan persepsi mengenai mafia tanah.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan ketika pemahaman tentang mafia tanah tidak diberikan batasan yang jelas karena bagaimanapun akan menjadi miris ketika mewujudkan kepastian hukum dilakukan tanpa kepastian.Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang memiliki indikasi sebagai mafia tanah.Penerapan sanksi yang tidak tebang pilih terhadap mereka yang telah memiliki bukti yang kuat untuk terindikasi sebagai mafia tanah.

“Dengan adanya langkah sistematis dan strategis maka upaya pemberantasan mafia tanah diharapkan efektif dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” tandas Palilingan.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan peraturan Menteri (Permen) nomor 33 tahun 2021. Permen ini memuat peraturan tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah. Ada lima pasal yang termuat didalamnya.

Pasal pertama dengan 4 poin. Ini merupakan pasal utama dalam permen ini. Mengantur uang jasa pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara atas biaya pembuatan akta, tidak boleh melebihi 1 persen dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta. Kemudian uang jasa sudah termasuk honorarium saksi dalam pembuatan akta. Serta uang jasa didasarkan pada nilai ekonomis, ditentukan dari harga transaksi setiap akta.

Adapun rinciannya kurang dari atau sampai dengan Rp500 juta, paling banyak sebesar 1 persen. Kemudian lebih dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar, paling banyak 0,75 persen. Serta lebih dari Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar, paling banyak sekira 0,5 persen. Dan lebih dari Rp2,5 miliar paling banyak Rp0,25 persen.

Kemudian pada pasal kedua, pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta tanah sementara, wajib memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Dan pada poin kedua, orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu, yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Dan pada pasal ketiga, ketika memungut uang jasa melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat dan ayat 4, dikenakan sanksi pelanggaran ringan. Yakni berupa pemberhentian sementara, paling lama 6 bulan. Juga dimuat ketika memungut uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu, dikenakan sanksi teguran tertulis. Pada poin ketiga, tata cara pemeriksaan dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah.

Pasal keempat adalah pada saat Permen ini mulai berlaku, ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi nomor 9 huruf a dan nomor 32, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Permen ATR/BPN nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 395, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditutup dengan pasal 5, bahwa Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yakni ditetapkan di Jakarta, 6 Oktober 2021. Tertanda Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/