25.3 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Dalang Mafia Tanah Segera Ditangkap

MANADOPOST.ID-Praktik mafia tanah di tiap provinsi dipastikan bakal berakhir sepak terjangnya. Mabes Polri telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) penanggulangan bandit-bandit pertanahan tersebut.

Hal ini demi membongkar seluruh pelindung di balik mafia tanah yang ada. Dalam siaran persnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri tidak akan pandang bulu mengusut tuntas, kasus mafia tanah di Indonesia. Bahkan, siapa saja yang menjadi pelindung akan dijebloskan ke penjara. “Siapapun dalang dibalik kasus ini, akan kami ungkap,” kata Kombes Pol Ramadhan di Mabes Polri.

Ia mengatakan Satgas Mafia Tanah dibentuk di setiap polda. Satgas akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menelisik adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia.

Kombes Ramadhan juga menjelaskan, dengan menciduk seluruh pihak yang terlibat dalam, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, menjadi efek jera bagi para pelaku. “Jadi, ini adalah penegasan dari perintah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran,” tambah Kabag Penum Divhumas Polri Sejauh ini, polda yang telah mengungkap kasus mafia tanah adalah Polda Metro Jaya. Sebanyak 15 pelaku dibekuk dalam perkara tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Mendukung pemberantasan praktik mafia tanah dan kejahatan lainnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan Handling Complain bagi masyarakat luas.

Peluncuran Aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2) kemarin. Demikian rilis resmi yang diungkapkan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast.

“Maksimalkan Aplikasi Dumas Presisi dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena aplikasi ini merupakan wujud handling complain dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur,” kata Kapolri Sigit dalam rilis tersebut.

Pada kegiatan itu, Jenderal Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. “Serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi, teknis dan cara bertindak di lapangan,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit juga menginstruksikan untuk merajut kerja sama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama institusi pemerintah, APIP dan pengawas eksternal independen.

Lalu, melakukan pengelolaan dan menemukan solusi terbaik dalam menangani pengaduan masyarakat, serta manfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri. “Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus,” ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Kemudian, Sigit menekankan Rakerwas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemikiran yang Out of The Box dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Lantas bagaimana mekanisme Aplikasi Dumas? Polri menegaskan akan tetap mengklarifikasi terlebih dahulu setiap laporan dari masyarakat yang masuk. “Ada berbagai macam pentahapan. Terutama untuk menghindari orang-orang tidak bertanggung jawab, tetap kita harus ada klarifikasi. Contoh seperti identitas. Kalau identitas tidak terpenuhi tidak bisa masuk tahap kedua. Semuanya harus bisa terklarifikasi,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, kemarin.

Dengan klarifikasi tersebut, laporan yang masuk ke aplikasi Dumas Presisi bisa dipastikan bukan laporan bohong. Argo mengatakan aplikasi itu bisa diunduh di handphone masing-masing. “Jadi laporannya bukan laporan bohong-bohongan atau fitnah, tapi yang sebenarnya. Saya yakin kalau masyarakat ada problem, melaporkan, nanti bisa dibuka itu di HP, nanti dicek ada Dumas Presisi itu kalau nggak salah bisa di-download melalui App Store,” terangnya.

“Itu bisa diambil dan untuk pelaporan, ada langkah-langkah, step-step yang dilakukan. Ada namanya identitas dan sebagainya, apa yang diadukan apa saja. Banyak, nanti ada Irwasum, Propam, dan PID Humas. Karena selama ini banyak yang melaporkannya satu-satu. Ada yang lapor ke Irwasum kasus yang sama, lapor ke Propam kasus yang sama, dan ada juga nanya perkembangan ke PID Humas. Makanya disatukan,” sambung Argo.

Selain itu, lanjut Argo, dengan aplikasi Dumas Presisi, masyarakat jadi lebih tahu sejauh mana perkembangan laporannya secara mudah. Sebab, perkembangan kasus akan selalu di-update dalam aplikasi tersebut. “Kalau ada yang nanya perkembangan kasus, nanti kita bisa lihat ada SP2 tahap seperti apa, kita sampaikan. Jadi mempermudah masyarakat misal ada suatu kegiatan maupun laporan sejauh mana sih laporan saya,” ucap Argo.(gnr)

MANADOPOST.ID-Praktik mafia tanah di tiap provinsi dipastikan bakal berakhir sepak terjangnya. Mabes Polri telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) penanggulangan bandit-bandit pertanahan tersebut.

Hal ini demi membongkar seluruh pelindung di balik mafia tanah yang ada. Dalam siaran persnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri tidak akan pandang bulu mengusut tuntas, kasus mafia tanah di Indonesia. Bahkan, siapa saja yang menjadi pelindung akan dijebloskan ke penjara. “Siapapun dalang dibalik kasus ini, akan kami ungkap,” kata Kombes Pol Ramadhan di Mabes Polri.

Ia mengatakan Satgas Mafia Tanah dibentuk di setiap polda. Satgas akan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menelisik adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para mafia.

Kombes Ramadhan juga menjelaskan, dengan menciduk seluruh pihak yang terlibat dalam, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, menjadi efek jera bagi para pelaku. “Jadi, ini adalah penegasan dari perintah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran,” tambah Kabag Penum Divhumas Polri Sejauh ini, polda yang telah mengungkap kasus mafia tanah adalah Polda Metro Jaya. Sebanyak 15 pelaku dibekuk dalam perkara tersebut.

Mendukung pemberantasan praktik mafia tanah dan kejahatan lainnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan Handling Complain bagi masyarakat luas.

Peluncuran Aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2) kemarin. Demikian rilis resmi yang diungkapkan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast.

“Maksimalkan Aplikasi Dumas Presisi dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena aplikasi ini merupakan wujud handling complain dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur,” kata Kapolri Sigit dalam rilis tersebut.

Pada kegiatan itu, Jenderal Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. “Serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi, teknis dan cara bertindak di lapangan,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit juga menginstruksikan untuk merajut kerja sama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama institusi pemerintah, APIP dan pengawas eksternal independen.

Lalu, melakukan pengelolaan dan menemukan solusi terbaik dalam menangani pengaduan masyarakat, serta manfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri. “Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus,” ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Kemudian, Sigit menekankan Rakerwas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemikiran yang Out of The Box dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Lantas bagaimana mekanisme Aplikasi Dumas? Polri menegaskan akan tetap mengklarifikasi terlebih dahulu setiap laporan dari masyarakat yang masuk. “Ada berbagai macam pentahapan. Terutama untuk menghindari orang-orang tidak bertanggung jawab, tetap kita harus ada klarifikasi. Contoh seperti identitas. Kalau identitas tidak terpenuhi tidak bisa masuk tahap kedua. Semuanya harus bisa terklarifikasi,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, kemarin.

Dengan klarifikasi tersebut, laporan yang masuk ke aplikasi Dumas Presisi bisa dipastikan bukan laporan bohong. Argo mengatakan aplikasi itu bisa diunduh di handphone masing-masing. “Jadi laporannya bukan laporan bohong-bohongan atau fitnah, tapi yang sebenarnya. Saya yakin kalau masyarakat ada problem, melaporkan, nanti bisa dibuka itu di HP, nanti dicek ada Dumas Presisi itu kalau nggak salah bisa di-download melalui App Store,” terangnya.

“Itu bisa diambil dan untuk pelaporan, ada langkah-langkah, step-step yang dilakukan. Ada namanya identitas dan sebagainya, apa yang diadukan apa saja. Banyak, nanti ada Irwasum, Propam, dan PID Humas. Karena selama ini banyak yang melaporkannya satu-satu. Ada yang lapor ke Irwasum kasus yang sama, lapor ke Propam kasus yang sama, dan ada juga nanya perkembangan ke PID Humas. Makanya disatukan,” sambung Argo.

Selain itu, lanjut Argo, dengan aplikasi Dumas Presisi, masyarakat jadi lebih tahu sejauh mana perkembangan laporannya secara mudah. Sebab, perkembangan kasus akan selalu di-update dalam aplikasi tersebut. “Kalau ada yang nanya perkembangan kasus, nanti kita bisa lihat ada SP2 tahap seperti apa, kita sampaikan. Jadi mempermudah masyarakat misal ada suatu kegiatan maupun laporan sejauh mana sih laporan saya,” ucap Argo.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/