25.4 C
Manado
Selasa, 16 Agustus 2022

Bobol! Pemerintah Bayar Gaji 97 Ribu ASN Fiktif

MANADOPOST.ID – Pemerintah saat ini kecolongan dalam membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sekarang ada 97 ribu ASN fiktif di Indonesia.

Dilansir dari JPNN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini, ada 97 ribu ASN yang tidak ada orangnya, namun masih dilakukan pembayaran gaji.

Ia mengatakan, itu dikarenakan banyak data ASN yang belum diperbarui, yang membuat status puluhan ribu ASN tersebut misterius.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Sehingga BKN saat ini telah meluncurkan program PDM agar ASN bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK, agar ASN bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN,” terangnya.

Ilustrasi ASN

Bima menambahkan, waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyoroti persoalan pemerintah masih membayar gaji 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) padahal orangnya sudah tidak ada.

Sultan berharap program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.

“Semoga program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi ke depan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” kata Sultan

Ilustrasi ASN

Lebih lanjut Sultan meminta pembayaran pemerintah selama ini kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit.

“Perlu ditelusuri dan dan diaudit ke mana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu.

“Maka, selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” kata mantan wakil gubernur Bengkulu, itu.

Sultan meminta pemerintah pusat bersama daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut.

Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tak akan memiliki validitas 100 persen.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab, tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” ungkapnya. (JPNN/tr-01)

MANADOPOST.ID – Pemerintah saat ini kecolongan dalam membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sekarang ada 97 ribu ASN fiktif di Indonesia.

Dilansir dari JPNN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini, ada 97 ribu ASN yang tidak ada orangnya, namun masih dilakukan pembayaran gaji.

Ia mengatakan, itu dikarenakan banyak data ASN yang belum diperbarui, yang membuat status puluhan ribu ASN tersebut misterius.

“Sehingga BKN saat ini telah meluncurkan program PDM agar ASN bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK, agar ASN bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN,” terangnya.

Ilustrasi ASN

Bima menambahkan, waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyoroti persoalan pemerintah masih membayar gaji 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) padahal orangnya sudah tidak ada.

Sultan berharap program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.

“Semoga program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi ke depan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” kata Sultan

Ilustrasi ASN

Lebih lanjut Sultan meminta pembayaran pemerintah selama ini kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit.

“Perlu ditelusuri dan dan diaudit ke mana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu.

“Maka, selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” kata mantan wakil gubernur Bengkulu, itu.

Sultan meminta pemerintah pusat bersama daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut.

Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tak akan memiliki validitas 100 persen.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab, tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” ungkapnya. (JPNN/tr-01)

Most Read

Artikel Terbaru

/