25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Jangan Lengah, Kejar Realisasi APBN Sulut! Masuk Triwulan Terakhir Baru 70 Persen

- Advertisement -

MANADOPOST. ID–Sudah masuk triwulan terakhir 2021. Namun realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulut belum 70 persen. Hal ini ditegaskan Kakanwil DJPb Sulut Ratih Hapsari K, ketika menjadi narasumber pada Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (EPRA) yang diadakan oleh Pemprov, bertempat di Kota Bitung.

Pada acara tersebut, Ratih menyampaikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan APBN di Sulut. Antara lain dana APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Sulut masih belum mencapai 70 persen hingga triwulan ketiga ini. “Sementara waktu efektif penyaluran dana APBN tinggal 2 bulan lagi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, mengingat belanja pemerintah masih menjadi faktor penggerak utama pemulihan ekonomi nasional, dana APBN diharapkan segera direalisasi.

“Dalam APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah pusat tersebut, terdapat beberapa program yang berkaitan dengan PC-PEN yang harus segera direalisasikan, termasuk didalamnya earmark sebesar 8 persen pada Dana Desa. Namun, seluruh penyaluran APBN tetap harus memperhatikan akuntabilitas dan sasaran yang hendak dicapai” tandasnya

- Advertisement -

Diketahui, acara dihadiri seluruh Pemkab dan Pemkot se Sulut dan dibuka langsung Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri.
Pada acara tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut juga memperkenalkan aplikasi BAKUDAPA. Aplikasi yang merupakan inovasi Kanwil DJPb Provinsi Sulut tersebut memungkinkan Pemda untuk memonitor pagu dan realisasi dana transfer yang dikelolanya, terutama DAK Fisik dan dana Desa.

(*)

MANADOPOST. ID–Sudah masuk triwulan terakhir 2021. Namun realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulut belum 70 persen. Hal ini ditegaskan Kakanwil DJPb Sulut Ratih Hapsari K, ketika menjadi narasumber pada Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (EPRA) yang diadakan oleh Pemprov, bertempat di Kota Bitung.

Pada acara tersebut, Ratih menyampaikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan APBN di Sulut. Antara lain dana APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Sulut masih belum mencapai 70 persen hingga triwulan ketiga ini. “Sementara waktu efektif penyaluran dana APBN tinggal 2 bulan lagi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, mengingat belanja pemerintah masih menjadi faktor penggerak utama pemulihan ekonomi nasional, dana APBN diharapkan segera direalisasi.

“Dalam APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah pusat tersebut, terdapat beberapa program yang berkaitan dengan PC-PEN yang harus segera direalisasikan, termasuk didalamnya earmark sebesar 8 persen pada Dana Desa. Namun, seluruh penyaluran APBN tetap harus memperhatikan akuntabilitas dan sasaran yang hendak dicapai” tandasnya

Diketahui, acara dihadiri seluruh Pemkab dan Pemkot se Sulut dan dibuka langsung Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri.
Pada acara tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut juga memperkenalkan aplikasi BAKUDAPA. Aplikasi yang merupakan inovasi Kanwil DJPb Provinsi Sulut tersebut memungkinkan Pemda untuk memonitor pagu dan realisasi dana transfer yang dikelolanya, terutama DAK Fisik dan dana Desa.

(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/