24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Jika Lolos Jalur PPPK

Guru Dapat Kado 4 Juta

MANADOPOST.ID—Momen Hari Guru 25 November 2020, ada kabar baik untuk tenaga pendidik berstatus honorer. ‘Derita’ sering menerima upah di bawah standar segera berakhir. Jika lolos jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), ada ‘kado’ tunjangan hingga Rp4 juta rupiah.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, usulan formasi PPPK tembus 723 orang. “Untuk tahun depan ada sebanyak 747 orang yang diusulkan. Terbagi dari guru sebanyak 723 orang, lainnya dokter,” ungkap Kepala BKD Sulut Femmy Suluh.

Usulan kali ini jauh meningkat dibandingkan usulan tahun 2019 yang hanya 34 orang. Terdiri dari Guru 7 orang dan Penyuluh Pertanian 27 orang. “Untuk yang tahun lalu bersyukur sudah lulus tes semua. Saat ini tinggal menunggu penetapan NIP,” beber dia.

Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana ketika dimintai tanggapan saat berkunjung ke Sulut dalam agenda menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Regional BKN Manado yang baru, mengatakan rencana usulan guru menjadi PPPK, harus diusulkan pemerintah daerah.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Formasi yang disiapkan untuk PPPK ada sekira 1 juta formasi. Ini nanti dikurangi juga yang usulan tahun lalu. Jadi nanti pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan PPPK untuk formasi guru,” jelas dia.

Terkait usulan PPPK, dia menyampaikan pemerintah daerah harus juga melihat posisi keuangan daerah apakah cukup atau tidak. “Usulan juga akan tergantung kemampuan keuangan daerah, karena untuk membayar gaji dari DAU. Jadi keuangan daerah menentukan juga seberapa besar formasi PPPK yang diusulkan,” ungkap dia.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan fasilitas yang bakal diterima guru honorer yang lolos menjadi PPPK. Rekrutmen sendiri bakal dibuka 2021. “Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN (aparatur sipil negara),” katanya yang disiarkan di saluran YouTube Kemendikbud RI.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan para guru honorer yang diangkat menjadi PPPK akan mendapatkan tunjangan. “Tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” sebutnya.

Pemerintah resmi mengumumkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer pada 2021. Guru yang akan diangkat menjadi setara PNS/ASN adalah 1 juta orang.

“Semua yang lulus seleksi dijamin menjadi guru PPPK hingga batas sampai dengan 1 juta guru,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim disiarkan di saluran YouTube Kemendikbud RI.

Lalu siapa yang boleh mengikuti seleksi tersebut? Pendiri Gojek itu menjelaskan semua guru honorer dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut.

“Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan). Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 (K2) yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar,” sebutnya.

Namun, meskipun pemerintah membuka kuota 1 juta guru untuk diangkat menjadi PPPK, pada akhirnya yang akan diangkat hanya yang benar-benar lulus seleksi. “Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi PPPK adalah yang lulus seleksi. Jadi, kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru PPPK,” tambahnya.

Guru honorer memang ‘banjir’ bantuan. Para tenaga pendidik di Indonesia akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU)/gaji. Bantuan ini diberikan untuk guru honorer sebesar Rp1,8 juta.

BSU gaji untuk guru ini sudah diberikan kepada 975 ribu penerima, dari target 2.034.732 orang. Diberikan sekali sebanyak Rp 1,8 juta. “Sejak diluncurkan Mas Menteri (Nadiem Makarim) sudah ada penerimanya. Sampai Jumat kemarin yang sudah cair 975 ribu (orang),” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar kepada detikcom.

Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS bisa mengetahui proses pencairan bantuan ini. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membuka info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Begini cara dan mekanisme pencairan bantuan BSU guru Rp 1,8 juta: Informasi pencairan di info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK non PNS yang menerima BSU dari pemerintah. Informasi status pencairan, rekening, dan lokasi bank penyalur bisa klik di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Dokumen yang perlu disiapkan. PTK non PNS penerima BSU Kemdikbud harus menyiapkan KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh di Info GTK dan PD Dikti, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diunduh di Info GTK dan PD Dikti.

PTK non PNS mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang diperlukan untuk diperiksa petugas di bank penyalur. Batas waktu pengaktifan rekening BSU Kemdikbud bagi PTK non PNS adalah 30 Juni 2021.

Diketahui, potensi diakomodirnya sekira 400 guru honorer di Kota Tomohon, naik tingkat menjadi PPPK, sepertinya kecil kemungkinan untuk diwujudkan di tahun depan. Hal tersebut dikarenakan, tingginya alokasi belanja tidak langsung (gaji PNS, red) jadi kendala. Dikatakan Kepala Bidang Perencanaan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kota Tomohon Eklesia Taroreh SSTP.

Pihaknya tak bisa sembarang mengusulkan pengangkatan PPPK tenaga pendidik. “Prinsipnya daerah memang mengusulkan, tapi jika dari BKN melihat postur belanja pegawai sudah mendekati ambang batas. Besar kemungkinan tidak bisa diakomodir,” ujar Taroreh, ketika diwawancarai, belum lama ini.

“Itupun pengangkatan guru honorer menjadi PNS sudah pernah diusulkan tahun 2019 lalu. Ada 40 formasi yang sudah terpenuhi, itu semua tersebar di seluruh SD dan SMP di Kota Tomohon. Pengusulnya pun dari sekolah bersangkutan, lewat SKPD terkait,” tukasnya lagi, sembari menambahkan, pihaknya di tahun lalu pun telah mengusulkan pengangkatan PPPK.

Tahapan selanjutnya, dikatakan Taroreh, dari 5 kuota PPPK yang dikaji BKN memenuhi syarat. Saat ini tengah menjalani proses melengkapi berkas, untuk diakomodir sepenuhnya sebagai PPPK. “Ada lima kuota PPPK yang dinilai BKN memenuhi syarat yang ditetapkan. Testnya juga prinsipnya sama seperti penerimaan CPNS, pakai sistem CAT juga. Setelah proses hanya 4 orang yang memenuhi syarat. Diantaranya itu, ada juga guru 3 orang dan penyuluh pertanian 1 orang,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Daglan Walangitan mengatakan, sesuai instruksi Kementerian Pendidikan semua pegawai honorer baik di sekolah negeri berhak mengikuti tes  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Tapi semua harus mengikuti tes terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut dia, dari Kementerian menargetkan 1juta PPPK, tetapi untuk Kota Manado belum tau berapa kuotanya. “Tapi kami mensupport pegawai honorer mengikuti tes PPPK supaya kesejahteraan mereka meningkat,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Daerah Sangihe Steven Lawendatu menjelaskan pihaknya sementara mempersiapkan pengusulan untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 mendatang. Ada kurang lebih 900an PPPK yang telah diusul. “Untuk formasi guru kami masih akan tambah lagi usulannya. Sehingga belum bisa dipastikan jumlahnya,” jelas Lawendatu.

Ditambahkan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Umarudin Amba, saat ini ada 8 guru honorer yang telah lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Totalnya ada 26 orang, di mana 16 orang penyuluh dan 8 orang guru,” ujarnya.

Lanjut dia, saat ini pihaknya tengah menunggu juknis pemberkasan untuk pengusulan PPPK tahun Januari 2019 tersebut. “Kalau juknisnya sudah ada, ya kita pasti pemberkasan,” imbuhnya. Dia menerangkan, meski PP Penggajian telah keluar tapi masih ada satu syarat yang sedang dibuat oleh BKN dan Menpan-RB, yakni besaran penggajian kepada mereka yang sampai saat ini belum tahu pangkatnya apa. “Misalnya, dia lulus tapi dia pangkatnya apa,” terangnya.

Untuk tahun ini, tambahnya, belum ada pengusulan. “Pengusulan yang baru belum ada. CPNS saja yang lulus kemarin adalah CPNS tahun 2019. Nanti, 2021 kita akan menyurat terkait PPPK,” pungkasnya.

Kemudian, disampaikan Kadis Pendidikan Minahasa Riviva Maringka, usulan honorer guru untuk PPPK, sampai saat ini pihaknya belum menentukan berapa banyak. “Untuk pengusulan guru honorer untuk jadi PPPK, kami dari dinas masih sementara verivikasi dan validasi (Verval) data berdasarkan yang sudah terdata dalam Dapodik. Belum ada jumlah tetapnya,” pungkasnya.

Begitupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terungkap belum melakukan pengusulan data pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Menurut Kepala BKPSDM Sitaro Stengly Langi melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Sitaro Christian E Palar, bahwa mereka belum mengusulkan pengusulan PPPK. Untuk kuota PPPK Sitaro juga belum ada.

“Karena belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat. Sebab kalau PPPK itu kami menunggu dari pemerintah pusat dan kemudian kami tindaklanjut,” ungkap Palar.  Terkait dengan pemerintah kabupaten lain yang telah memiliki kuota PPPK untuk diusulkan dirinya menegaskan, bahwa pihaknya belum menerima petunjuk. “Dan kalau petunjuk itu kan serentak se Indonesia. Karena proses penerimaan PPPK sama dengan tahapan CPNS. Kan aturan/juknis nya semua dari pusat, kemudian kami tindak lanjut,” kuncinya.(Tim MP/gnr)

MANADOPOST.ID—Momen Hari Guru 25 November 2020, ada kabar baik untuk tenaga pendidik berstatus honorer. ‘Derita’ sering menerima upah di bawah standar segera berakhir. Jika lolos jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), ada ‘kado’ tunjangan hingga Rp4 juta rupiah.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, usulan formasi PPPK tembus 723 orang. “Untuk tahun depan ada sebanyak 747 orang yang diusulkan. Terbagi dari guru sebanyak 723 orang, lainnya dokter,” ungkap Kepala BKD Sulut Femmy Suluh.

Usulan kali ini jauh meningkat dibandingkan usulan tahun 2019 yang hanya 34 orang. Terdiri dari Guru 7 orang dan Penyuluh Pertanian 27 orang. “Untuk yang tahun lalu bersyukur sudah lulus tes semua. Saat ini tinggal menunggu penetapan NIP,” beber dia.

Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana ketika dimintai tanggapan saat berkunjung ke Sulut dalam agenda menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Regional BKN Manado yang baru, mengatakan rencana usulan guru menjadi PPPK, harus diusulkan pemerintah daerah.

“Formasi yang disiapkan untuk PPPK ada sekira 1 juta formasi. Ini nanti dikurangi juga yang usulan tahun lalu. Jadi nanti pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan PPPK untuk formasi guru,” jelas dia.

Terkait usulan PPPK, dia menyampaikan pemerintah daerah harus juga melihat posisi keuangan daerah apakah cukup atau tidak. “Usulan juga akan tergantung kemampuan keuangan daerah, karena untuk membayar gaji dari DAU. Jadi keuangan daerah menentukan juga seberapa besar formasi PPPK yang diusulkan,” ungkap dia.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan fasilitas yang bakal diterima guru honorer yang lolos menjadi PPPK. Rekrutmen sendiri bakal dibuka 2021. “Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN (aparatur sipil negara),” katanya yang disiarkan di saluran YouTube Kemendikbud RI.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan para guru honorer yang diangkat menjadi PPPK akan mendapatkan tunjangan. “Tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” sebutnya.

Pemerintah resmi mengumumkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer pada 2021. Guru yang akan diangkat menjadi setara PNS/ASN adalah 1 juta orang.

“Semua yang lulus seleksi dijamin menjadi guru PPPK hingga batas sampai dengan 1 juta guru,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim disiarkan di saluran YouTube Kemendikbud RI.

Lalu siapa yang boleh mengikuti seleksi tersebut? Pendiri Gojek itu menjelaskan semua guru honorer dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut.

“Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan). Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 (K2) yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar,” sebutnya.

Namun, meskipun pemerintah membuka kuota 1 juta guru untuk diangkat menjadi PPPK, pada akhirnya yang akan diangkat hanya yang benar-benar lulus seleksi. “Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi PPPK adalah yang lulus seleksi. Jadi, kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru PPPK,” tambahnya.

Guru honorer memang ‘banjir’ bantuan. Para tenaga pendidik di Indonesia akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU)/gaji. Bantuan ini diberikan untuk guru honorer sebesar Rp1,8 juta.

BSU gaji untuk guru ini sudah diberikan kepada 975 ribu penerima, dari target 2.034.732 orang. Diberikan sekali sebanyak Rp 1,8 juta. “Sejak diluncurkan Mas Menteri (Nadiem Makarim) sudah ada penerimanya. Sampai Jumat kemarin yang sudah cair 975 ribu (orang),” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar kepada detikcom.

Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS bisa mengetahui proses pencairan bantuan ini. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membuka info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Begini cara dan mekanisme pencairan bantuan BSU guru Rp 1,8 juta: Informasi pencairan di info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK non PNS yang menerima BSU dari pemerintah. Informasi status pencairan, rekening, dan lokasi bank penyalur bisa klik di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id.

Dokumen yang perlu disiapkan. PTK non PNS penerima BSU Kemdikbud harus menyiapkan KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh di Info GTK dan PD Dikti, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diunduh di Info GTK dan PD Dikti.

PTK non PNS mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang diperlukan untuk diperiksa petugas di bank penyalur. Batas waktu pengaktifan rekening BSU Kemdikbud bagi PTK non PNS adalah 30 Juni 2021.

Diketahui, potensi diakomodirnya sekira 400 guru honorer di Kota Tomohon, naik tingkat menjadi PPPK, sepertinya kecil kemungkinan untuk diwujudkan di tahun depan. Hal tersebut dikarenakan, tingginya alokasi belanja tidak langsung (gaji PNS, red) jadi kendala. Dikatakan Kepala Bidang Perencanaan Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kota Tomohon Eklesia Taroreh SSTP.

Pihaknya tak bisa sembarang mengusulkan pengangkatan PPPK tenaga pendidik. “Prinsipnya daerah memang mengusulkan, tapi jika dari BKN melihat postur belanja pegawai sudah mendekati ambang batas. Besar kemungkinan tidak bisa diakomodir,” ujar Taroreh, ketika diwawancarai, belum lama ini.

“Itupun pengangkatan guru honorer menjadi PNS sudah pernah diusulkan tahun 2019 lalu. Ada 40 formasi yang sudah terpenuhi, itu semua tersebar di seluruh SD dan SMP di Kota Tomohon. Pengusulnya pun dari sekolah bersangkutan, lewat SKPD terkait,” tukasnya lagi, sembari menambahkan, pihaknya di tahun lalu pun telah mengusulkan pengangkatan PPPK.

Tahapan selanjutnya, dikatakan Taroreh, dari 5 kuota PPPK yang dikaji BKN memenuhi syarat. Saat ini tengah menjalani proses melengkapi berkas, untuk diakomodir sepenuhnya sebagai PPPK. “Ada lima kuota PPPK yang dinilai BKN memenuhi syarat yang ditetapkan. Testnya juga prinsipnya sama seperti penerimaan CPNS, pakai sistem CAT juga. Setelah proses hanya 4 orang yang memenuhi syarat. Diantaranya itu, ada juga guru 3 orang dan penyuluh pertanian 1 orang,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Daglan Walangitan mengatakan, sesuai instruksi Kementerian Pendidikan semua pegawai honorer baik di sekolah negeri berhak mengikuti tes  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Tapi semua harus mengikuti tes terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut dia, dari Kementerian menargetkan 1juta PPPK, tetapi untuk Kota Manado belum tau berapa kuotanya. “Tapi kami mensupport pegawai honorer mengikuti tes PPPK supaya kesejahteraan mereka meningkat,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Daerah Sangihe Steven Lawendatu menjelaskan pihaknya sementara mempersiapkan pengusulan untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 mendatang. Ada kurang lebih 900an PPPK yang telah diusul. “Untuk formasi guru kami masih akan tambah lagi usulannya. Sehingga belum bisa dipastikan jumlahnya,” jelas Lawendatu.

Ditambahkan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Umarudin Amba, saat ini ada 8 guru honorer yang telah lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). “Totalnya ada 26 orang, di mana 16 orang penyuluh dan 8 orang guru,” ujarnya.

Lanjut dia, saat ini pihaknya tengah menunggu juknis pemberkasan untuk pengusulan PPPK tahun Januari 2019 tersebut. “Kalau juknisnya sudah ada, ya kita pasti pemberkasan,” imbuhnya. Dia menerangkan, meski PP Penggajian telah keluar tapi masih ada satu syarat yang sedang dibuat oleh BKN dan Menpan-RB, yakni besaran penggajian kepada mereka yang sampai saat ini belum tahu pangkatnya apa. “Misalnya, dia lulus tapi dia pangkatnya apa,” terangnya.

Untuk tahun ini, tambahnya, belum ada pengusulan. “Pengusulan yang baru belum ada. CPNS saja yang lulus kemarin adalah CPNS tahun 2019. Nanti, 2021 kita akan menyurat terkait PPPK,” pungkasnya.

Kemudian, disampaikan Kadis Pendidikan Minahasa Riviva Maringka, usulan honorer guru untuk PPPK, sampai saat ini pihaknya belum menentukan berapa banyak. “Untuk pengusulan guru honorer untuk jadi PPPK, kami dari dinas masih sementara verivikasi dan validasi (Verval) data berdasarkan yang sudah terdata dalam Dapodik. Belum ada jumlah tetapnya,” pungkasnya.

Begitupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), terungkap belum melakukan pengusulan data pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Menurut Kepala BKPSDM Sitaro Stengly Langi melalui Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Sitaro Christian E Palar, bahwa mereka belum mengusulkan pengusulan PPPK. Untuk kuota PPPK Sitaro juga belum ada.

“Karena belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat. Sebab kalau PPPK itu kami menunggu dari pemerintah pusat dan kemudian kami tindaklanjut,” ungkap Palar.  Terkait dengan pemerintah kabupaten lain yang telah memiliki kuota PPPK untuk diusulkan dirinya menegaskan, bahwa pihaknya belum menerima petunjuk. “Dan kalau petunjuk itu kan serentak se Indonesia. Karena proses penerimaan PPPK sama dengan tahapan CPNS. Kan aturan/juknis nya semua dari pusat, kemudian kami tindak lanjut,” kuncinya.(Tim MP/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/