29.9 C
Manado
Jumat, 7 Mei 2021
spot_img

Dana BOS 139 M Rawan Digadaikan

MANADOPOST.ID – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap satu di Sulawesi Utara (Sulut) sebesar Rp139,1 miliar rawan digadaikan oknum kepala sekolah (kepsek). Untuk itu, semua pimpinan sekolah di Sulut harus belajar dari kasus di Bitung, ada sejumlah kepsek yang menggadaikan dana BOS atas anjuran oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) yang kini jadi tersangka.

Sesuai data Dinas Pendidikan Daerah Sulut, dana BOS tahap satu sudah tersalurkan ke semua rekening sekolah. Baik jenjang Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, SMK dan SLB. Jumlah Rp139,1 miliar dari total anggaran BOS tahun ini sebesar Rp417,4 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut dr Liesje Grace Punuh MKes mengimbau jajarannya yang terkait secara langsung, yakni SMA dan SMK, agar dalam pengelolaan dana BOS selalu berpedoman pada aturan.

“Karena kalau tidak sesuai aturan maka risikonya ditanggung sendiri. Juknis ada dan harus ikuti juknis,” tegas Punuh.

Sementara itu, progres kasus yang mencoreng dunia pendidikan di Bitung, dari pihak koperasi sudah mengembalikan uang Rp 90 juta lebih.

“Yang dikembalikan itu adalah selisih atau bunga,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Frenkie Son SH MM MH, kepada Manado Post, kemarin (25/3).

Dia juga menjelaskan kepsek-kepsek dalam kasus ini sebagai korban dari tersangka oknum Sekretaris Diknas Bitung. “Kepsek-kepsek itu diperas. Mereka jadi saksi kunci kami,” katanya.

Kajari juga menjelaskan, 11 kepsek yang mengaku diminta dan memberikan uang kepada tersangka memiliki bukti transferan dan cek. “Sampai sekarang tersangka masih membantah. Tapi semua kepsek mengaku menyerahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Diknas Bitung Melinda Salindeho hanya bisa pasrah dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

“Kita hormati. Sobagitu no. Mo bilang apa le. Torang warga negara yang baik. Saya berproses dulu. Sebagai warga negara saya taat. Ini konsekuensi dari jabatan,” ujarnya.
Dia juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

“Torang nembole beking apa-apa. Torang negara hukum. Menjadi pelajaran untuk orang yang lain,” pungkasnya.

Diketahui, dari kasus ini 11 kepsek sudah mengaku memberikan uang atas permintaan tersangka. Dari keterangan mereka, terungkap sebanyak Rp 300 juta uang yang diserahkan kepada tersangka.  Tersangka pun diancam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 12 huruf f dan g.

Pasal 12 huruf f berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Sedangkan pasal 12 huruf g berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. (*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru