29.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

Menteri PPPA Apresiasi KPT2020, Puspayoga: Kami Tunggu Rekomendasinya

MANADO— Sampai saat ini situasi kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di wilayah Indonesia Timur. Ini dibuktikan dengan data Forum Pengada Layanan (FPL) di Wilayah Timur Indonesia, pada tahun 2019 menginjak angka 1.528 kasus dan pada tahun 2020 bulan Juli ada 1.023 kasus.

“Jika pada Desember nanti kita tidak bisa bayangkan akan ada berapa kasus kekerasan yang terjadi di kawasan Timur Indonesia,” kata Maria Tahu Direktur Yabiku NTT saat menyampaikan materi pada webinar Konferensi Perempuan Timur (FPT) 2020, Rabu (26/8).

Dirinya menjelaskan, dari kasus-kasus yang terjadi masih ada kesan korban perempuan berulang. Data yang didampingi FPL dari 1.528 kasus yang tercatat di tahun 2019 korbannya berjumlah 1.544 orang. Itu artinya ada selisih antara jumlah kasus dan jumlah korban, maka masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan lebih dari satu jenis kekerasan.

“Ada hal baik di situasi saat ini di mana berkat pendampingan FPL di wilayah-wilayah pelayanannya sudah banyak korban perempuan dan keluarga yang berani mengungkapkan kekerasan yang dialami. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih takut mengungkapkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Karena ada beberapa faktor sederhana, yaitu takut ditertawakan oleh tetangga, ada juga istilah membuka kasus sama dengan membuka aib keluarga, ada juga faktor lain yang enggan, yaitu kasusnya mandek dan ada juga kasus dikampus yang dimana mahasiswa takut padahal dikampus banyak terjadi kekerasan seksual, serta penyelesaian kasus yang dilakukan dengan upaya adat atau denda,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kata Maria, masih banyak korban tindak kekerasan yang belum maksimal mendapatkan layanan, misalnya layanan psikologi dan layanan medis, lembaga layanan belum tersedia merata hingga pedalaman, tokoh adat masih kurang kuat peranannya, penyelesaian berbayar ditingkat tokoh adat masih terjadi, dibanyak tempat belum tersedia rumah aman baik dari pemerintah maupun swasta. Nah, ketika didampingi FPL kebiasaan-kebiasaan ini mulai diminimalisir.

“Tentunya banyak tantangan ketika FPL melakukan pelayanan, misalnya kondisi geografis di wilayah Timur Indonesia jarak lembaga layanan jahu, akses jalan yang tidak mendukung, pelaku adalah orang berpengaruh didaerah, birokrasi organisasi dan mutasi pejabat, visum berbayar dan minim pelayanan psikologis. Dari tantangan yang ada, yang paling terasa adalah terbatasnya SDM maksudnya keterbatasan anggota pendamping dari FPL, coba kita bayangkan jika dari sekian banyaknya kasus dan anggota FPL kurang tentu tidak akan maksimal pelayanannya,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mengapresiasi terselenggaranya FPT 2020 ini. Dia mengajak semua pihak untuk Bersama-sama menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Kami sangat menunggu rekomendasi KPT ini. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kami. Mungkin dari konferensi ini bisa menggali permasalahan dan kendala terkait penyelesaian masalah kekerasan juga pemberdayaan terhadap perempuan,” tukasnya.(*)

MANADO— Sampai saat ini situasi kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di wilayah Indonesia Timur. Ini dibuktikan dengan data Forum Pengada Layanan (FPL) di Wilayah Timur Indonesia, pada tahun 2019 menginjak angka 1.528 kasus dan pada tahun 2020 bulan Juli ada 1.023 kasus.

“Jika pada Desember nanti kita tidak bisa bayangkan akan ada berapa kasus kekerasan yang terjadi di kawasan Timur Indonesia,” kata Maria Tahu Direktur Yabiku NTT saat menyampaikan materi pada webinar Konferensi Perempuan Timur (FPT) 2020, Rabu (26/8).

Dirinya menjelaskan, dari kasus-kasus yang terjadi masih ada kesan korban perempuan berulang. Data yang didampingi FPL dari 1.528 kasus yang tercatat di tahun 2019 korbannya berjumlah 1.544 orang. Itu artinya ada selisih antara jumlah kasus dan jumlah korban, maka masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan lebih dari satu jenis kekerasan.

“Ada hal baik di situasi saat ini di mana berkat pendampingan FPL di wilayah-wilayah pelayanannya sudah banyak korban perempuan dan keluarga yang berani mengungkapkan kekerasan yang dialami. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih takut mengungkapkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Karena ada beberapa faktor sederhana, yaitu takut ditertawakan oleh tetangga, ada juga istilah membuka kasus sama dengan membuka aib keluarga, ada juga faktor lain yang enggan, yaitu kasusnya mandek dan ada juga kasus dikampus yang dimana mahasiswa takut padahal dikampus banyak terjadi kekerasan seksual, serta penyelesaian kasus yang dilakukan dengan upaya adat atau denda,” ujarnya.

Kata Maria, masih banyak korban tindak kekerasan yang belum maksimal mendapatkan layanan, misalnya layanan psikologi dan layanan medis, lembaga layanan belum tersedia merata hingga pedalaman, tokoh adat masih kurang kuat peranannya, penyelesaian berbayar ditingkat tokoh adat masih terjadi, dibanyak tempat belum tersedia rumah aman baik dari pemerintah maupun swasta. Nah, ketika didampingi FPL kebiasaan-kebiasaan ini mulai diminimalisir.

“Tentunya banyak tantangan ketika FPL melakukan pelayanan, misalnya kondisi geografis di wilayah Timur Indonesia jarak lembaga layanan jahu, akses jalan yang tidak mendukung, pelaku adalah orang berpengaruh didaerah, birokrasi organisasi dan mutasi pejabat, visum berbayar dan minim pelayanan psikologis. Dari tantangan yang ada, yang paling terasa adalah terbatasnya SDM maksudnya keterbatasan anggota pendamping dari FPL, coba kita bayangkan jika dari sekian banyaknya kasus dan anggota FPL kurang tentu tidak akan maksimal pelayanannya,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, mengapresiasi terselenggaranya FPT 2020 ini. Dia mengajak semua pihak untuk Bersama-sama menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Kami sangat menunggu rekomendasi KPT ini. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kami. Mungkin dari konferensi ini bisa menggali permasalahan dan kendala terkait penyelesaian masalah kekerasan juga pemberdayaan terhadap perempuan,” tukasnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/