27.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Belajar Tatap Muka, Satu Kelas 18 Orang, Kantin Tutup

MANADOPOST.ID—Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Berikut syaratnya. Adanya pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas. Siswa SLB maksimal 5 orang per kelas, PAUD maksimal 5 peserta didik, serta pendidikan dasar dan menengah maksimal 18 siswa. Wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dilarang ada kegiatan olahraga, ekstrakurikuler. Dilarang membuka kantin sekolah.

Tingkat risiko persebaran Covid-19 di wilayah yang bersangkutan sudah diketahui oleh pemda. Kesiapan sekolah yang ditentukan dari pemenuhan daftar periksa. Antara lain, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, disinfektan, kesiapan menerapkan wajib masker, serta pemetaan warga sekolah yang komorbid. Terakhir dan paling menentukan, yaitu mendapat izin dari pemda dan Kanwil Kemenag, kepala sekolah, serta orangtua murid.

“Pemerintah menyesuaikan kebijakan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor kemenag, untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah yang berada di bawah kewenangannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam sesi jumpa pers virtual.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Pemberian izin bisa serentak atau bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah sesuai diskresi kepala daerah, berdasarkan evaluasi daerah mana yang siap, mana yang tidak, dan setiap kemampuan sekolah untuk memenuhi check list dan melakukan protokol kesehatan sangat sehat,” ujarnya.

Menurut Nadiem, perbedaan besar dari kebijakan pada Agustus lalu, pembukaan sekolah per Januari mendatang tidak lagi didasarkan pada zonasi yang disusun Satgas Covid-19. “Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah yang lebih mendetil,” papar Nadiem.

Kebebasan ini bukan berarti tanpa aturan. Karena, pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka ini tetap ditentukan oleh sejumlah syarat. Mulai dari izin yang harus diperoleh dari tiga pihak.

Yakni, pemda melalui dinas pendidikan dan kanwil Kementerian Agama (Kemenag), kepala sekolah, dan perwakilan orangtua melalui komite sekolah. Jika ketiganya sepakat maka sekolah boleh kembali dibuka. ”Sebaliknya, kalau tiga pihak agak sepakat, maka tidak boleh dibuka,” ungkapnya.

Nadiem menyatakan, terdapat sejumlah persyaratan terkait dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan sebuah sekolah sebelum proses belajar-mengajar tatap muka kembali dapat digelar.

Keputusan pemerintah ini ditanggapi beragam oleh orangtua. “Kalau memang sudah aman, maka silahkan saja. Namun kalau masih sama seperti sekarang, masih terjadi peningkatan kasus. Maka saya rasa harus dipikirkan secara matang. Masalahnya anak-anak itu kan rentan terhadap Covid.

Jadi saya pikir, setiap pemerintah daerah harus mengumumkan langkah dan strategi yang akan dilakukan jika sekolah dibuka pada masa pandemi. Agar kita juga bisa tahu, anak kita aman atau tidak,” ungkap Arny Nangkoda, salah satu orangtua murid di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal senada juga dikatakan orangtua siswa lainnya, Billy Lumintang, dari Minahasa Tenggara. “Sebaiknya Mitra masih menerapkan sekolah bangsawan yang diterapkan bupati, karena guru-guru mengunjungi langsung murid-murid dengan membawa papan tulis dan spidol, serta peralatan lain yang disiapkan, guna mendukung protokol kesehatan terbukti efektif,” sebut Lumintang.

Terpisah, orangtua murid, Yulfita Hasan dari Bolsel, mengaku bersyukur atas rencana akan dibukanya KBM tatap muka. “Pastinya, KBM untuk tahun depan itu, sudah melalui kajian yang panjang,” ucap Hasan.

Ibu tiga anak ini, menjelaskan KBM tatapa muka bisa membuat anak-anak belajar bersama teman-temannya. “Pastinya, mereka rindu sekolah. Semoga langkah KBM tatap muka berjalan lancar,” harapnya.

Senada diungkapkan Septy Anggraini Damogalad, orangtua murid dari SD di Kotamobagu. Bahkan menurutnya sudah hampir tiga pekan mengantar anaknya pergi ke sekolah. “Itu membuat kami wali murid senang karena anak-anak bisa belajar dengan benar,” ungkapnya. Menurutnya selama di rumah, anaknya kurang belajar.

“Anak saya hanya belajar jika guru mereka datang BDR. Karena itu, kami sangat bersyukur sekolah kembali dibuka. Untuk sekarang juga pihak sekolah menggunakan protokol Kesehatan. Anak-anak tidak boleh melepas masker, selalu mencuci tangan, dan jumlah siswa yang masuk pun dibatasi,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Grace Punuh mengaku, terkait kesiapan diberlakukannya pembelajaran tatap muka, sudah siap. Bisa dilihat dengan dimulainya pembelajaran tatp muka didaerah kepulauan untuk SMA dan SMK. “Juga mulai diaktifkannya kembali SD dan SMP di wilayah Tomohon dan Kota Kotamobagu,” ungkap Punuh.

Terkait SMA dan SMK didaerah, dia menyebut memang belum semua dibuka. Baru daerah kepulauan, namun jika mengacu pada pembukaan kembali diawal tahun depan, sekolah di Sulut sudah siap. “Untuk sekolah didaerah, itu memang menjadi ketentuan pemerintah kabupaten/kota. Kalau kasus Covid-19 menurun tak lagi di zona merah, pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan,” jelas dia.

Disebutkannya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat, sudah meminta pemerintah daerah, agar menyiapkan fasilitas skrining di setiap sekolah yang akan melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021.

“Hal ini untuk menghindarkan siswa terjangkit pada saat perjalanan ke sekolah. Karena bisa jadi anak didik yang awalnya berangkat dari rumah belum terpapar. Namun di tengah jalan bisa bertemu dengan teman dan mengajak bermain ke daerah yang punya risiko tinggi,” sebut dia.

Dirinya juga mengingatkan kepada semua pihak, terutama orangtua dan masyarakat agar bisa ikut serta mengontrol dan memastikan peserta didik, benar-benar menuju dan pulang sekolah tanpa singgah di tempat lain.

“Pengawasan bersama sangat diperlukan. Sebab, bisa saja para pelajar ketika berada di suatu tempat telah terpapar virus, namun tidak bergejala. Saat mereka kembali sekolah atau ke rumah masing-masing menularkan pada orang lain,” kuncinya.(tim mp/gnr)

MANADOPOST.ID—Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Berikut syaratnya. Adanya pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas. Siswa SLB maksimal 5 orang per kelas, PAUD maksimal 5 peserta didik, serta pendidikan dasar dan menengah maksimal 18 siswa. Wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dilarang ada kegiatan olahraga, ekstrakurikuler. Dilarang membuka kantin sekolah.

Tingkat risiko persebaran Covid-19 di wilayah yang bersangkutan sudah diketahui oleh pemda. Kesiapan sekolah yang ditentukan dari pemenuhan daftar periksa. Antara lain, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, disinfektan, kesiapan menerapkan wajib masker, serta pemetaan warga sekolah yang komorbid. Terakhir dan paling menentukan, yaitu mendapat izin dari pemda dan Kanwil Kemenag, kepala sekolah, serta orangtua murid.

“Pemerintah menyesuaikan kebijakan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor kemenag, untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah yang berada di bawah kewenangannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam sesi jumpa pers virtual.

“Pemberian izin bisa serentak atau bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah sesuai diskresi kepala daerah, berdasarkan evaluasi daerah mana yang siap, mana yang tidak, dan setiap kemampuan sekolah untuk memenuhi check list dan melakukan protokol kesehatan sangat sehat,” ujarnya.

Menurut Nadiem, perbedaan besar dari kebijakan pada Agustus lalu, pembukaan sekolah per Januari mendatang tidak lagi didasarkan pada zonasi yang disusun Satgas Covid-19. “Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah yang lebih mendetil,” papar Nadiem.

Kebebasan ini bukan berarti tanpa aturan. Karena, pembukaan sekolah untuk KBM tatap muka ini tetap ditentukan oleh sejumlah syarat. Mulai dari izin yang harus diperoleh dari tiga pihak.

Yakni, pemda melalui dinas pendidikan dan kanwil Kementerian Agama (Kemenag), kepala sekolah, dan perwakilan orangtua melalui komite sekolah. Jika ketiganya sepakat maka sekolah boleh kembali dibuka. ”Sebaliknya, kalau tiga pihak agak sepakat, maka tidak boleh dibuka,” ungkapnya.

Nadiem menyatakan, terdapat sejumlah persyaratan terkait dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan sebuah sekolah sebelum proses belajar-mengajar tatap muka kembali dapat digelar.

Keputusan pemerintah ini ditanggapi beragam oleh orangtua. “Kalau memang sudah aman, maka silahkan saja. Namun kalau masih sama seperti sekarang, masih terjadi peningkatan kasus. Maka saya rasa harus dipikirkan secara matang. Masalahnya anak-anak itu kan rentan terhadap Covid.

Jadi saya pikir, setiap pemerintah daerah harus mengumumkan langkah dan strategi yang akan dilakukan jika sekolah dibuka pada masa pandemi. Agar kita juga bisa tahu, anak kita aman atau tidak,” ungkap Arny Nangkoda, salah satu orangtua murid di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal senada juga dikatakan orangtua siswa lainnya, Billy Lumintang, dari Minahasa Tenggara. “Sebaiknya Mitra masih menerapkan sekolah bangsawan yang diterapkan bupati, karena guru-guru mengunjungi langsung murid-murid dengan membawa papan tulis dan spidol, serta peralatan lain yang disiapkan, guna mendukung protokol kesehatan terbukti efektif,” sebut Lumintang.

Terpisah, orangtua murid, Yulfita Hasan dari Bolsel, mengaku bersyukur atas rencana akan dibukanya KBM tatap muka. “Pastinya, KBM untuk tahun depan itu, sudah melalui kajian yang panjang,” ucap Hasan.

Ibu tiga anak ini, menjelaskan KBM tatapa muka bisa membuat anak-anak belajar bersama teman-temannya. “Pastinya, mereka rindu sekolah. Semoga langkah KBM tatap muka berjalan lancar,” harapnya.

Senada diungkapkan Septy Anggraini Damogalad, orangtua murid dari SD di Kotamobagu. Bahkan menurutnya sudah hampir tiga pekan mengantar anaknya pergi ke sekolah. “Itu membuat kami wali murid senang karena anak-anak bisa belajar dengan benar,” ungkapnya. Menurutnya selama di rumah, anaknya kurang belajar.

“Anak saya hanya belajar jika guru mereka datang BDR. Karena itu, kami sangat bersyukur sekolah kembali dibuka. Untuk sekarang juga pihak sekolah menggunakan protokol Kesehatan. Anak-anak tidak boleh melepas masker, selalu mencuci tangan, dan jumlah siswa yang masuk pun dibatasi,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Grace Punuh mengaku, terkait kesiapan diberlakukannya pembelajaran tatap muka, sudah siap. Bisa dilihat dengan dimulainya pembelajaran tatp muka didaerah kepulauan untuk SMA dan SMK. “Juga mulai diaktifkannya kembali SD dan SMP di wilayah Tomohon dan Kota Kotamobagu,” ungkap Punuh.

Terkait SMA dan SMK didaerah, dia menyebut memang belum semua dibuka. Baru daerah kepulauan, namun jika mengacu pada pembukaan kembali diawal tahun depan, sekolah di Sulut sudah siap. “Untuk sekolah didaerah, itu memang menjadi ketentuan pemerintah kabupaten/kota. Kalau kasus Covid-19 menurun tak lagi di zona merah, pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan,” jelas dia.

Disebutkannya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat, sudah meminta pemerintah daerah, agar menyiapkan fasilitas skrining di setiap sekolah yang akan melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021.

“Hal ini untuk menghindarkan siswa terjangkit pada saat perjalanan ke sekolah. Karena bisa jadi anak didik yang awalnya berangkat dari rumah belum terpapar. Namun di tengah jalan bisa bertemu dengan teman dan mengajak bermain ke daerah yang punya risiko tinggi,” sebut dia.

Dirinya juga mengingatkan kepada semua pihak, terutama orangtua dan masyarakat agar bisa ikut serta mengontrol dan memastikan peserta didik, benar-benar menuju dan pulang sekolah tanpa singgah di tempat lain.

“Pengawasan bersama sangat diperlukan. Sebab, bisa saja para pelajar ketika berada di suatu tempat telah terpapar virus, namun tidak bergejala. Saat mereka kembali sekolah atau ke rumah masing-masing menularkan pada orang lain,” kuncinya.(tim mp/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/