28 C
Manado
Rabu, 2 Desember 2020

Tertipkan PETI Potolo, Warga: Terima Kasih Polisi

MANADOPOST.ID—Polda Sulut di bawah pimpinan Kapolda Irjen Pol Panca Putra mendapat apresiasi. Ketika mengetahui pertambangan emas tanpa izin (PETI) Potolo, di Kabupaten Bolmong beroperasi lagi, kepolisian langsung gerak cepat. Turun langsung ke lokasi dan menghentikan aktivitas illegal tersebut.

“Terima kasih sudah mendengar keluhan kami. Akhirnya tambang itu ditutup lagi. Kami harap tambang tersebut tidak hanya satu dua hari ditutup,” singkat warga kepada Manado Post kemarin.

Pakar Hukum Sulut Eugenius Paransi pun turut memberikan apresiasi kepada Polda Sulut. karena komitmen menutup tambang ilegal. “Tentu langkah yang diambil pihak kepolisian sangat baik. Selalu konsisten dalam penegakan hukum,” ucapnya.

Lanjut dia, dalam Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3/2020 pemerintah juga harus memberi hak terhadap usaha pertambangan rakyat. Dengan mengalokasikan wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar bukan saja menindak tapi juga memberi solusi.

“Saya saran sebaiknya pengelola diedukasi agar mendapatkan izin melalui dinas penanaman modal dan PTSP serta dinas ESDM Provinsi. Fenonena buka tutup PETI Potolo berarti ketidakkonsistenan yang terjadi. Hal ini berdampak buruk bagi institusi serta mencoreng kewibawaan pemerintah, kalau tutup ya tutup, kalau buka tutup ya itu tidak konsisten. Dan jikalau ada oknum yang bermain dibelakannya harus diproses hukum,” jelas akademisi Unsrat ini.

Diketahui, diberitakan Manado Post pada edisi 23 Oktober lalu. Serial bencana lingkungan bakalan terus berlanjut di Sulawesi Utara. Pasalnya, penambang emas tanpa izin (PETI) yang sempat stop, kini beroperasi kembali.

Seperti terpantau di pegunungan Potolo, Bolmong. “PETI sudah beroperasi lagi di Potolo. Pakai alat berat. Ini patut disayangkan,” tukas warga. Seperti diketahui, Polda Sulut telah berupaya menumpas mafia tambang dan PETI. Sekalipun puluhan tahun diduga diback up oknum TNI/Polri, Polda Sulut ketika itu tak kompromi. Beberapa mafia tambang ditangkap. Bahkan ada yang lari ke luar negeri.

Karena berada di wilayah hukumnya, saat dikonfirmasi Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati, menjamin akan melakukan pengecekan. “Bila tidak sesuai ketentuan undang-undang (UU), maka akan ditindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” jamin mantan Kapolres Kepulauan Talaud ini.

Di tempat lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka, mengaku belum tahu ada aktivitas yang kembali dilakukan di PETI Potolo. “Saya juga belum tahu. Tapi nanti akan dicek,” kata dia. “Memang untuk PETI domainya pada pihak aparat kepolisian,” tukasnya.

Dari segi dampak lingkungan akibat kembalinya aktivitas PETI, menurut Pengamat Lingkungan Sulut Dr Ir Veronica Kumurur ST MSi, PETI akan berdampak pada tiga aspek. Yakni alam, sosial dan ekonomi. Dari aspek alam, kalau memang pengoperasian lokasi PETI ini sudah lama, tentu telah menghasilkan kerusakan lingkungan. “Dampaknya adalah penggundulan hutan dan akan terjadi banjir serta longsor. Karena tanah sudah menjadi tidak kuat, kalau sudah tidak ada hutan dan penahan lainnya di atas. Dan terjadi hujan terus menerus. Seperi yang terjadi di beberapa daerah. Banjir bandang juga bisa terjadi,” urainya, menambahkan ketika limbah pengolahan yang dibuang ke aliran sungai, tentu akan merusak lingkungan.

“Kita tidak tahu apa dibawah (material) di dekat sungai atau apa. Karena kalau memang dibuang di sungai, maka terjadi pencemaran sungai. Mereka kan mengolahnya pakai merkuri atau sianda, yang biasanya mencemari sungai. Karena dua-duanya berbahaya, mengandung logam berat. Dengan sisa pembuangan. Itu berbahaya. Halnya pencemaran di Ratatotok melalui sungai Buyat. Itu kan mercuri yang dibawah kesana, terus sampailah kelaut yang dimakan ikan. Yang akhirnya ikan tersebut dimakan sama orang,” tegasnya.

Sebab katanya merkuri ketika dimakan oleh manusia, akan sangat berbahaya. “Merkuri dia terdeposisi di hewan seperti ikan kecil, namun tidak menyebabkan ikan tersebut mati. Yang dimakan sama orang, yang juga tidak menyebabkan kematian. Hanya terdeposisinya di target organ. Seperti organ reprodukis dan sebagainya. Itu yang bahaya. Nanti akan mutasi gen atau sakit apa nantinya. Intinya mencemari sungai, kalau dia (limbah) dibawah ke sungai,” tambahnya.

Lanjut akademisi Fakultas Teknik Unsrat ini, PETI juga dapat mempengaruhi aspek ekonomi. “Misalnya yang punya PETI bukan orang sekitar situ. Dia punya peralatan besar yang ilegal. Kan dia yang dapat uangnya, masyarakat kan jadi miskin di daerah tersebut. Karena masyarakat hanya bekerja pada orang yang punya peralatan besar namun ilegal. Ini menyebar ke tiga hal. Lingkungan ekonomi dan sosial,” ungkapnya.

Begitu juga akan menyentuh aspek sosial. Baik kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja. “Jadi ketika terjadi dampak lingkungan, bukan hanya banjir dan longosor serta pencemaran sungai. Tapi juga pada konflik sosial. Ini akan meramba menjadi berpotensi konflik sosial. Kerusuhan atau berantem antar kampung. Antara orang per orang. Jadi area yang tidak kondusif. Halnya terjadi di Mitra. Tiap orang tidak dilarang untuk boleh mendulang emas. Artinya tidak dilarang,” katanya.

Persoalan ini ikut dikomentari pakar hukum Toar Palilingan MH. “Persoalan PETI di Potolo, apapun alasannya, secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan operasi. Sehingga kewajiban Pemkab beserta aparat keamanan untuk melakukan pengamanan dilokasi tersebut,” sebut Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tersebut.

Lanjutnya, masalah kegiatan PETI bukan hanya masalah di Potolo. Tetapi sudah menjadi masalah ekonomi sebagian masyarakat Sulut. Sehingga ketika dilakukan penertiban, seharusnya sudah dipersiapkan solusinya. “Ini agar tidak berlarut-seperti sekarang ini. Dan akhirnya kegiatan pertambangan secara sembunyi-sembunyi, sulit dibendung dan pengawasan maupun pembinaan oleh pemerintah, tidak dapat dilakukan,” ungkapnya menambahkan perlu dipercepat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Agar sebagian kekayaan daerah kita, bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat Sulut. Terutama masalah perizinan. Agar dipermudah serta utamakan masyarkat atau rakyat Sulut. Karena namanya saja WPR (rakyat). Untuk yang skala besar tentunya bisa investor dari luar,” katanya.

Diketahui, lokasi PETI Potolo pernah ditutup oleh Kapolda Sulut sebelumnya beberapa waktu lalu. Ini dipercaya akan juga mampu dilaksanakan oleh Kapolda Irjen Pol RZ Panca Putra. “Langkah Kapolda Lumowa lalu, merupakan kebijakan institusi. Juga dalam rangka memberantas penambang tanpa ijin. Apalagi tindakan yang dilakukan, sudah merupakan penegakan hukum pidana UU minerba. Maka kita tunggu saja kelanjutannya, karena bergantinya pimpinan atau Kapolda baru, tidak berarti kasus-kasus yang berproses menjadi mangkrak. Justru Pak Panca Simanjuntak saat bertugas di KPK, mampu tuntaskan kasus-kasus mangkrak,” tegasnya.

Saat ini tambah Palilingan, revisi UU Minerba telah membuka kesempatan lebih baik bagi masyarakat. Halnya diatur dalam UU nomor 3 tahun 2020 yang adalah revisi UU nomor 4 tahun 2009. “Pemangkasan kewenangan Pekab pada revisi UU Minerba beberapa waktu yang lalu, melalui UU Nomor 3 tahun 2020, memang butuh perjuangan Pemprov untuk perjuangkan nasib para penambang rakyat terutama untuk WPR. Karena revisi UU minerba sudah menambah luasan area WPR menjadi 100ha serta kedalaman 100 meter. Juga dan tanpa persyaratan seperti lalu, harus 15 tahun berkegiatan. Dengan demikian, akan memberi kesempatan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana mewujudkan ketentuan tersebut di tingkat daerah dengan kemudahan perijinannya,” katanya.(ctr-01/cw-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

Tiga Nelayan Hilang Akhirnya Ditemukan, Bertahan dengan Layar Manual

Tiga nelayan, yakni Abdul Gani Lamusu (49) warga Desa Pinolosian Selatan (Pinsel), Ferdi Lamusu (15) warga Pinsel dan Feldi Potabuga (39) warga Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, akhirnya ditemukan di perairan Kabupaten Boltim.

Pegadian Kanwil Manado Serahkan 4.200 Paket Bantuan Pangan

Selasa hingga Rabu tadi, Pegadaian Kanwil V Manado kembali menyalurkan paket bantuan pangan, melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) bagi nasabah dan masyarakat.

Tatong Warning ASN Terkait Politik Praktis

Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara me-warning kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu agar tidak terlibat politik praktis.

Kelangkaan LPG Jelang Nataru Diatensi Pemkab Minahasa

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, LPG subsidi 3 kilogram sering langka jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu Pemkab Minahasa berupaya melakukan upaya antisipasi menjaga kelangkaan LPG subsidi pemerintah tersebut.

SGR-NAP Didoakan Biarawati dan Anak Panti

Kemarin (1/12), Shintia Gelly Rumumpe (SGR) mengunjungi anak-anak yatim piatu dan para biarawati.