alexametrics
27.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Biang Kerok Penyempitan Sungai Dipidana

MANADOPOST.ID-Penyempitan sungai yang terjadi di beberapa titik Kota Manado terus menuai kritik. Pemerintah diminta tegas terkait penertiban bangunan yang melanggar aturan. Jika tidak, banjir besar masih akan mengancam Ibu Kota Provinsi Sulut.

Pakar hukum hingga legislator ikut memberikan sorotan dan masukkan kepada pemerintah daerah. Pengamat Hukum Krisdianto Pranoto SH MH memaparkan, sesuai aturan perundang-undangan, masyarakat atau swasta dilarang mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai atau dalam Pasal 1 angka 9 PP 38 tahun 2011 disebut dengan Garis Sempadan.

“Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai,” sebut Pranoto, praktisi hukum, saat diwawancarai Manado Post kemarin.

Lanjut dia, pada pasal 5 angka (5) dalam PP 38 tahun 2011, menjelaskan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan. Agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. “Sehingga jelas ada wilayah pembatas antara sungai dan aktivitas manusia demi terjaganya ekosistem sungai,” jelas dia.

Aktivitas atau kegiatan manusia dijelaskan sangat dibatasi di wilayah pinggiran aliran sungai atau garis sempadan. Apalagi untuk membangun rumah tinggal. Disebutkan juga pada Pasal 9 huruf a, garis sempadan sungai (GSS) paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung untuk sungai yang mempunyai kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 meter.

Sementara, pada pasal 17 ayat 1 juga menyebutkan, jika terdapat bangunan dalam garis sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. “Bahkan sebagaimana pada Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2011, ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang,” tegas Pranoto.

Sehingga menurutnya diharapkan setiap aktivitas dan pemanfaatan daerah pinggiran aliran sungai, harus sesuai dengan peruntukan dan disertakan dengan izin yang jelas sebagaimana diwajibkan peraturan yang berlaku. Namun di sisi lain juga, katanya pemerintah memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi warganya sebagaimana termuat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Demikian halnya dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP)z menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Perumaahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” tukas Pranoto.

Pakar hukum lain juga berkomentar. Toar Palilingan SH MH mengatakan, terkait dengan penegakan aturan di DAS atas bantaran sungai, ini jelas menjadi domain pemerintah daerah. “Untuk pengendaliannya, biasanya instrumen yang digunakan antara lain perijinan. Banyaknya bangunan disepanjang bantaran sungai, bahkan sudah mempersempit garis sepadan sungai. Sehingga menjadi penyebab utama banjir di kota manado,” terangnya.

Kalau merujuk pada penataan ruang dalam Perda RTRW Manado. Lanjut Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unsrat ini, seharusnya daerah sepadan sungai mempunyai fungsi kawasan lindung. Sehingga pemukiman atau bangunan rumah tinggal, harus berada di zona aman dari bencana, sesuai dengan kajian saat penyusunan RTRW,” terangnya menambahkan untuk kondisi eksisting sudah sempat dipersiapkan. “Sebenarnya beberapa tahun lalu, saat Ir Roy Roring menjadi kepala badan bencana, sempat akan mempersiapkan regulasi guna mengatasi masalah bencana banjir dan longsor di Sulut dengan perda bencana. Namun kegiatan tersebut tenggelam seiring dengan pindanya beliau ke dinas lain,” ungkapnya.

Tambah Palilingan, jika Perda tersebut terealisasi, maka kepala daerah diberi wewenang untuk menyatakan lokasi-lokasi tertentu sebagai kawasan bencana. “Dan atas dasar tersebut, kawasan dikosongkan atau direlokasi. Setya tidak ada kata menolak, apalagi terlalu banyak aturan. Mulai dari UU, PP, Permendagri, Permen PU serta Perda yang dilanggar,” tegasnya sembari mengatakan instrumen pengendalian atas banyaknya bangunan di bantaran sungai yakni IMB.

“Namun pada kenyataannya, banyak bangunan juga memiliki sertifikat (dari BPN) maupun IMB (izin mendirikan bangunan). Penyelesaian banjir di Manado hanya satu-satunya melalui normalisasi DAS. Untuk bencana longsor sama juga, Pemda perlu nyatakan kawasan bahaya tersebut bukan kawasan untuk permukiman. Sehingga semua bangunan berada pada zona aman, bukan pada lokasi dengan ancaman bencana,” tegasnya lagi.

Dosen FH Unsrat ini menilai, untuk beberapa tahun kedepan, masalah banjir dan tanah longsor masih akan terjadi berulang. “Mudah-mudahan kalau waduk di Minut selesai, akan membantu untuk pengendalian aliran sungai dari Minut. Juga yang dari Minahasa induk yang melewati Pineleng masih selalu mengancam. Dan kawasan lereng atau tebing juga perlu dinyatakan sebagai kawasan bencana, agar tidak menjadi kawasan pemukiman,” tambahnya.

Hanya butuh payung hukum yakni Perda bencana. Terkait dengan sanksi hukum bagi pelanggar, tegas Palilingan, yang saat ini diperlukan adalah solusi yang tepat. “Seharusnya ditertibkan untuk bangunan liar, serta adanya sanksi pidana kalau terjadi pelanggaran atas larangan dalam Perda. Pertanyaannya apakah segampang itu mempidanakan mereka, apalagi ini menyangkut masalah sosial. Juga jadi yang perlu di pikirkan saat ini yakni solusi! Misalnya relokasi, seperti yang di Pandu atau rusun di Ring Road,” tandas Palilingan.

Di tempat lain, anggota DPRD Kota Manado Jeane Laluyan juga menyoroti soal penyempitan sungai yang mengakibatkan banjir. Menurut dia, akibat sungai dan saluran makin sempit, ketika turun hujan dengan intesitas tinggi langsung membuat sungai tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap menggenangi pemukiman warga. “Seharusnya sudah dari awal ketika Perda disahkan tidak boleh mendirikan bangunan di Garis Sipadan Sungai (GSS) 30 kiri dan kanan sungai, pemerintah langsung action. Jangan menunggu banjir baru melakukan tindakan,” kritik Lalujan.

Dia mengharapkan pemerintah memprioritaskan penangan banjir dan longsor. “Kalau boleh pemerintah secara bertahap merelokasi semua warga yang tinggal di pinggiran sungai dan rawan longsor ke rusunawa. Supaya mereka terbebas dari banjir setiap tahun,” ungkapnya.

Dia juga mendesak pemerintah kecamatan dan kelurahan mengawasi pembangunan rumah warga. Jangan sampai ada yang membangun di pinggiran sungai sehingga melanggar GSS. Supaya tindakan pencegahan sudah dilakukan dari awal. “Memang merelokasi warga yang tinggal di pinggiran sungai tidak mudah dan bukan bukan kebijakan populer. Tapi ini harus dilakukan untuk keselamatan warga kota Manado. Tapi dengan catatan harus diganti rugi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Manado Donald Sambuaga mengatakan, terkait penyempitan sungai yang mengakibatkan banjir, itu harus dibicarakan bersama dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR, Perkim, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. “Harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” ungkapnya seraya mengimbau masyarakat untuk tidak membangun di GSS. Sebelumnya, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengusulkan ke Menteri Sosial untuk membangun rusunawa untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan longsor.(ctr-02/ite/gnr)

MANADOPOST.ID-Penyempitan sungai yang terjadi di beberapa titik Kota Manado terus menuai kritik. Pemerintah diminta tegas terkait penertiban bangunan yang melanggar aturan. Jika tidak, banjir besar masih akan mengancam Ibu Kota Provinsi Sulut.

Pakar hukum hingga legislator ikut memberikan sorotan dan masukkan kepada pemerintah daerah. Pengamat Hukum Krisdianto Pranoto SH MH memaparkan, sesuai aturan perundang-undangan, masyarakat atau swasta dilarang mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai atau dalam Pasal 1 angka 9 PP 38 tahun 2011 disebut dengan Garis Sempadan.

“Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai,” sebut Pranoto, praktisi hukum, saat diwawancarai Manado Post kemarin.

Lanjut dia, pada pasal 5 angka (5) dalam PP 38 tahun 2011, menjelaskan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan. Agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. “Sehingga jelas ada wilayah pembatas antara sungai dan aktivitas manusia demi terjaganya ekosistem sungai,” jelas dia.

Aktivitas atau kegiatan manusia dijelaskan sangat dibatasi di wilayah pinggiran aliran sungai atau garis sempadan. Apalagi untuk membangun rumah tinggal. Disebutkan juga pada Pasal 9 huruf a, garis sempadan sungai (GSS) paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung untuk sungai yang mempunyai kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 meter.

Sementara, pada pasal 17 ayat 1 juga menyebutkan, jika terdapat bangunan dalam garis sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. “Bahkan sebagaimana pada Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2011, ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang,” tegas Pranoto.

Sehingga menurutnya diharapkan setiap aktivitas dan pemanfaatan daerah pinggiran aliran sungai, harus sesuai dengan peruntukan dan disertakan dengan izin yang jelas sebagaimana diwajibkan peraturan yang berlaku. Namun di sisi lain juga, katanya pemerintah memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi warganya sebagaimana termuat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Demikian halnya dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP)z menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Perumaahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” tukas Pranoto.

Pakar hukum lain juga berkomentar. Toar Palilingan SH MH mengatakan, terkait dengan penegakan aturan di DAS atas bantaran sungai, ini jelas menjadi domain pemerintah daerah. “Untuk pengendaliannya, biasanya instrumen yang digunakan antara lain perijinan. Banyaknya bangunan disepanjang bantaran sungai, bahkan sudah mempersempit garis sepadan sungai. Sehingga menjadi penyebab utama banjir di kota manado,” terangnya.

Kalau merujuk pada penataan ruang dalam Perda RTRW Manado. Lanjut Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unsrat ini, seharusnya daerah sepadan sungai mempunyai fungsi kawasan lindung. Sehingga pemukiman atau bangunan rumah tinggal, harus berada di zona aman dari bencana, sesuai dengan kajian saat penyusunan RTRW,” terangnya menambahkan untuk kondisi eksisting sudah sempat dipersiapkan. “Sebenarnya beberapa tahun lalu, saat Ir Roy Roring menjadi kepala badan bencana, sempat akan mempersiapkan regulasi guna mengatasi masalah bencana banjir dan longsor di Sulut dengan perda bencana. Namun kegiatan tersebut tenggelam seiring dengan pindanya beliau ke dinas lain,” ungkapnya.

Tambah Palilingan, jika Perda tersebut terealisasi, maka kepala daerah diberi wewenang untuk menyatakan lokasi-lokasi tertentu sebagai kawasan bencana. “Dan atas dasar tersebut, kawasan dikosongkan atau direlokasi. Setya tidak ada kata menolak, apalagi terlalu banyak aturan. Mulai dari UU, PP, Permendagri, Permen PU serta Perda yang dilanggar,” tegasnya sembari mengatakan instrumen pengendalian atas banyaknya bangunan di bantaran sungai yakni IMB.

“Namun pada kenyataannya, banyak bangunan juga memiliki sertifikat (dari BPN) maupun IMB (izin mendirikan bangunan). Penyelesaian banjir di Manado hanya satu-satunya melalui normalisasi DAS. Untuk bencana longsor sama juga, Pemda perlu nyatakan kawasan bahaya tersebut bukan kawasan untuk permukiman. Sehingga semua bangunan berada pada zona aman, bukan pada lokasi dengan ancaman bencana,” tegasnya lagi.

Dosen FH Unsrat ini menilai, untuk beberapa tahun kedepan, masalah banjir dan tanah longsor masih akan terjadi berulang. “Mudah-mudahan kalau waduk di Minut selesai, akan membantu untuk pengendalian aliran sungai dari Minut. Juga yang dari Minahasa induk yang melewati Pineleng masih selalu mengancam. Dan kawasan lereng atau tebing juga perlu dinyatakan sebagai kawasan bencana, agar tidak menjadi kawasan pemukiman,” tambahnya.

Hanya butuh payung hukum yakni Perda bencana. Terkait dengan sanksi hukum bagi pelanggar, tegas Palilingan, yang saat ini diperlukan adalah solusi yang tepat. “Seharusnya ditertibkan untuk bangunan liar, serta adanya sanksi pidana kalau terjadi pelanggaran atas larangan dalam Perda. Pertanyaannya apakah segampang itu mempidanakan mereka, apalagi ini menyangkut masalah sosial. Juga jadi yang perlu di pikirkan saat ini yakni solusi! Misalnya relokasi, seperti yang di Pandu atau rusun di Ring Road,” tandas Palilingan.

Di tempat lain, anggota DPRD Kota Manado Jeane Laluyan juga menyoroti soal penyempitan sungai yang mengakibatkan banjir. Menurut dia, akibat sungai dan saluran makin sempit, ketika turun hujan dengan intesitas tinggi langsung membuat sungai tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap menggenangi pemukiman warga. “Seharusnya sudah dari awal ketika Perda disahkan tidak boleh mendirikan bangunan di Garis Sipadan Sungai (GSS) 30 kiri dan kanan sungai, pemerintah langsung action. Jangan menunggu banjir baru melakukan tindakan,” kritik Lalujan.

Dia mengharapkan pemerintah memprioritaskan penangan banjir dan longsor. “Kalau boleh pemerintah secara bertahap merelokasi semua warga yang tinggal di pinggiran sungai dan rawan longsor ke rusunawa. Supaya mereka terbebas dari banjir setiap tahun,” ungkapnya.

Dia juga mendesak pemerintah kecamatan dan kelurahan mengawasi pembangunan rumah warga. Jangan sampai ada yang membangun di pinggiran sungai sehingga melanggar GSS. Supaya tindakan pencegahan sudah dilakukan dari awal. “Memang merelokasi warga yang tinggal di pinggiran sungai tidak mudah dan bukan bukan kebijakan populer. Tapi ini harus dilakukan untuk keselamatan warga kota Manado. Tapi dengan catatan harus diganti rugi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Manado Donald Sambuaga mengatakan, terkait penyempitan sungai yang mengakibatkan banjir, itu harus dibicarakan bersama dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR, Perkim, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. “Harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” ungkapnya seraya mengimbau masyarakat untuk tidak membangun di GSS. Sebelumnya, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengusulkan ke Menteri Sosial untuk membangun rusunawa untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan longsor.(ctr-02/ite/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/