26C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Proses PAW JAK Tak Mudah, Ini Syaratnya

MANADOPOST.ID—Masyarakat terus mendesak proses PAW Legislator Golkar James Arthur Kojongian sebagai wakil ketua DPRD Sulut. Meski begitu, berkaca dari sejumlah kasus indisipliner para politikus di bumi Nyiur Melambai, cukup jarang atau akan membutuhkan waktu lama pemecatan atau pergantian antar waktu (PAW).

Seperti kasus Partai Demokrat di Kota Manado yang melibatkan kader di DPRD Kota Manado. Sampai saat ini, proses PAW-nya tidak jelas. Tak jauh-jauh, beberapa waktu lalu DPD I Partai Golkar mengajukan pemecatan pada sejumlah kader yang berseberangan pilihan politik pada pilkada lalu. Kini kasus tersebut tak ada perkembangan.

Sanksi JAK akan dipecat atau bahkan di-PAW juga disampaikan pengamat politik dan pemerintahan Dr Johny Lengkong. Menurutnya PAW anggota DPRD tidak sembarangan. Akademisi Fispol Unsrat tersebut menilai, partai tak bisa semena-mena menerapkan PAW. Karena ada aturan ketat. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Aturan PAW jelas. Hanya tiga sebab boleh PAW. Mengundurkan diri, berhenti dari partai, dan meninggal dunia. Di luar itu, partai tidak boleh gegabah. Sebab, bisa berimbas pada proses hukum positif,” imbuhnya.

Pemberhentian dari partai menurut Lengkong juga perlu menyesuaikan aturan. “Tidak boleh asal pecat. Wajar saja, ketika anggota DPRD yang akan di-PAW melakukan perlawanan hukum. Demi menjaga kepercayaan masyarakat alias konstituen. Sekaligus menegakan UU dan aturan. Partai tidak boleh menabrak aturan atau norma yang berlaku. Yang jelas norma-normanya kan diatur dalam tata cara PAW itu sendiri. Saya mengingatkan, agar partai tersebut menyiapkan langkah kuat. Termasuk argumen-argumen pendukung. Jangan sampai kalah. Harus hati-hati. Dan memenuhi syarat-syarat PAW sesuai aturan,” bebernya.

Menurut Lengkong, jalan panjang akan dilalui untuk memproses PAW legislator. “PAW tak bisa diusulkan oleh partai secara langsung kepada KPU. Jadi partai mengusulkan kepada DPR. Baru nanti KPU menerima surat penggantian anggota antarwaktu dari DPR, kemudian bisa direspon KPU. Jika partai langsung meminta melakukan PAW, sesuai ketentuan, KPU tidak bisa merespons. Ada proses-prosesnya. Tidak mudah melakukan PAW. Ada tahapan yang harus dilakukan Parpol jika ingin mengajukan PAW,” sebutnya.

Lengkong menuturkan, pengisian PAW juga tidak sembarangan. “Yang berhak menggantikan posisi seseorang di keanggotaan DPRD merupakan kader terdaftar pada pemilihan legislatif terakhir. Setelah pengganti PAW ditentukan, pengajuannya diserahkan ke DPRD. Diteruskan ke gubernur hingga akhirnya sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Maka dari itu proses PAW tidak singkat. Kita berkaca dari proses PAW yang sering terjadi, apakah singkat? Bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahun untuk bisa selesai. Jadi bukan hal mudah,” tutupnya.

Hanya saja, selain terancam sanksi dari parpol, JAK juga akan berhadapan dengan Badan Kehormatan (BK). “Terkait hal ini sebelum kita masuk kaitannya dengan Badan Kehormatan, secara pribadi saya melihat beberapa hal. Pertama itu sudah masuk tindak pidana, percobaan pembunuhan, karena perempuan terseret di mobil. Kita tidak mau tahu itu siapa dulu. Itu sudah masuk kekerasan perempuan. Berikut tindakan atau perilaku tidak beretika,” tutur Ketua BK Sandra Rondonuwu, kemarin.

Belum lagi, lanjut Saron, sapaan akrabnya, jika masuk ke dalam terkait informasi yang disampaikan warga di media sosial bahwa itu dilakukan pasangan suami istri. Ini menurutnya, masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga.

“Terkait dengan video yang sudah beredar, menyebut nama salah satu oknum pimpinan DPRD Sulut, kami dari BK sudah memanggil pimpinan dan anggota BK melakukan koordinasi. Kami sedang mengkaji dan mendalami. Sesuai tata tertib DPRD nomor 2 tahun 2019, BK akan menindaklanjuti jika terjadi pengaduan dari masyarakat. Bisa diajukan ke DPRD. Dari pimpinan diserahkan ke BK untuk lakukan verifikasi, penyelidikan, dan klarifikasi. Ini yang sementara kami tunggu (aduan masyarakat),” urainya.

Jika ini memang dilakukan oknum DPRD Sulut, dinilainya sudah mencoreng nama baik lembaga. “Kita ini representasi rakyat Sulut dan kita menjadi rujukan moral dan etika. Menjadi tanggung jawab dan tugas anggota DPRD menjaga kehormatan lembaga ini,” tukasnya. Mengenai sanksi, sesuai dengan Tata Tertib, jika ini benar, dikaji, diselidiki, diverifikasi maka ada beberapa sanksi.

“Pertama teguran lisan sesuai pasal 65, teguran tertulis, dan pemberhentian. BK dapat memberhentikan kemudian menyampaikan kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan membawa itu di rapat paripurna. Pemberhentian dari alat kelengkapan dewan dan selanjutnya sebagai anggota DPRD. Tapi ini ada proses,” sebutnya.(gel)

Artikel Terbaru