26.6 C
Manado
Jumat, 30 Oktober 2020

AA Tertinggi, Ini Daftar Kekayaan Paslon Pilkada 2020 di Sulut

MANADOPOST.ID—Para pasangan calon Pilkada 2020 telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pencalonan. Harta sejumlah nama populer pun akhirnya dapat diketahui publik Sulawesi Utara (Sulut) dalam situs elhkpn.kpk.go.id.

Tujuan mengumumkan LHKPN, agar pilkada bisa menghasilkan pemimpin transparan, berintegritas dan tak terlibat money politics. Pelaporan LHKPN sebelum Pilkada, juga digunakan untuk melihat berapa kenaikan harta kekayaan setelah calon tersebut terpilih dan menjabat kepala daerah. Jika ada kenaikan yang signifikan dan tidak sesuai dengan matematis pendapatan gaji maka patut untuk dipertanyakan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Herwyn Malonda, mengatakan pihaknya dalam pengawasan Pilkada tak hanya mengawasi calon yang memiliki harta terbanyak. Namun seluruh calon wajib diawasi dalam hal jika ada indikasi money politics. Karna menurutnya politik uang adalah kejahatan demokrasi. “Politik uang sangat merusak citra demokrasi, karena mengganggu kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilih,” katanya kepada Manado Post tadi malam.

Dirinya menyebut Bawaslu akan terus menyosialisasikan terkait bahayanya politik uang. Dikatakan Malonda rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam Pilkada, hendaknya terlibat dalam menciptakan Pilkada bermartabat dan berintegritas dengan cara menolak politik uang serra turut mengawasi.

“Bawaslu senantiasa akan memberikan edukasi kepada pemilih terkait politik uang dalam setiap program sosialisasi. Pengawasan akan gencar kami lakukan. Dan jika ada calon yang didapati terlibat politik uang, Bawaslu akan tegas memproses dugaan pelanggaran politik,” tegasnya.

Berikut rincian data yang dihimpun Manado Post terkait LHKPN milik pasangan calon (paslon), khusus yang maju dalam pilgub-pilwagub. Olly Dondokambey menjadi calon paling kaya dengan total kekayaan Rp179.156.295.217. Jumlah kekayaan per 2019 yang dilaporkan 30 April 2020 itu, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 47.967.124.000, alat transportasi dan mesin Rp 5.890.000.000, harta bergerak lainnya Rp 1.455.000.000, kas dan setara kas Rp 124.316.171.217, serta hutang Rp 472.000.000.

Di posisi kedua, ada Vonnie Anneke Panambunan, dengan total Rp 65.126.007.877. Jumlah kekayaan per 2019 yang dilaporkan 26 Maret 2020 itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 55.275.900.000, alat transportasi dan mesin Rp 1.600.000.000, harta bergerak lainnya Rp 3.250.000.000, serta kas dan setara kas Rp 5.000.107.877.

Christiany Eugenia Paruntu ada di posisi ketiga dengan total kekayaan Rp 44.363.983.771. Jumlah kekayaan per 2019 yang dilaporkan 3 April 2020 itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 16.392.500.000, harta bergerak lainnya Rp 22.865.000.000, surat berharga Rp 105.225.994, kas dan setara kas Rp 5.026.641.948, serta hutang Rp 25.384.171.

Keempat, Steven Octavianus Estefanus Kandouw. Jumlah kekayaan per 2019 yang dilaporkan 30 Maret 2020, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 16.465.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 350.000.000, harta bergerak lainnya Rp 1.038.000.000, surat berharga Rp 750.000.000, kas dan setara kas Rp 30.000.000, serta hutang Rp 1.400.000.000. Total kekayaan Rp 17.233.000.000.

Posisi kelima ada Sehan S. Landjar dengan total harta Rp 5.769.225.26. Jumlah kekayaan per 2019 yang dilaporkan 7 April 2020 itu, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 4.423.875.000, alat transportasi dan mesin Rp 584.000.000, harta bergerak lainnya Rp 557.200.000, serta kas dan setara kas Rp 204.150.261.

Di posisi keenam, Hendry Corneles Mamengko Runtuwene. Jumlah kekayaan yang dilaporkan 9 September 2020 itu, jumlahnya Rp 3.259.816.448. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 3.000.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 225.000.000, serta kas dan setara kas Rp 34.816.448.

Dari partai politik juga ikut berkomentar. Wakil Ketua DPD Golkar Sulut Feryando Lamaluta, memastikan semua pasangan calon yang diusung partai berlambang beringin itu, mematuhi aturan KPU. LHKPN yang dimasukkan benar adanya. “Dokumen tersebut diisi dengan jujur dan benar-benar sebagaimana adanya. Total harta yang dimiliki masing-masing calon yah begitu, tidak ditambah maupun dikurangi,” tegas dia, semalam.

Lanjut dia, pengisian LHKPN dengan jujur membuktikan komitmen transparansi pihaknya kepada masyarakat. Bila terpilih, masyarakat dipersilahkan menilai dan mengawal. “Kami mendukung penuh KPK dalam melalukan supervisi dan pengawalan. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Ini bentuk komitmen kami kepada rakyat,” tutur dia.

Terkait sejumlah calon yang tak punya banyak harta bila dibandingkan dengan lawan masing-masing. Lamaluta mengungkapkan hal itu tak menjadi masalah. “Kita tetap melakukan semua maksimal. Tidak hanya ditentukan oleh harta paslon tertentu. Tidak ada istilah di-backing. Kami berupaya merebut hari rakyat lewat konsolidasi dan kerja tim yang maksimal untuk mengampanyekan program-program paslon usungan kami,” tandasnya.

Diketahui, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra bersama Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH, sepakat memperkuat posko penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan pencegahan penyebaran Covid-19. “Mudah-mudahan lancar semua, baik Pilkada maupun penanganan Covid-19,” sebut Irjen Panca Putra saat bertemu Kajati Andi Arief.

Bareskrim Polri juga telah memerintahkan jajarannya kepolisian di daerah untuk membentuk Satgas Money Politics menjelang Pilkada Serentak 2020. Satgas tersebut ditugaskan menangani kasus politik uang dan menelusuri sumber dana peserta pilkada. “Mulai dari sekarang bentuk Satgas Anti-Money Politics atau Satgas Money Politics untuk melakukan tracking, kira-kira para pasangan calon ini mencari sumber dana dari mana, tracking dari sekarang,” kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Listyo menyatakan tindakan politik uang itu diprediksi masih marak di pilkada 2020. Dia juga mengingatkan tindakan politik uang itu bisa ditangani menggunakan UU lain selain UU Pemilu. “Sehingga ini sangat bermanfaat pada saat nanti rekan-rekan menghadapi proses di mana biasanya tren money politics ini akan akan dimainkan lagi. Jadi bisa diselesaikan dengan menggunakan tindak pidana yang lain silakan,” imbuh Listyo.

Terpisah, Pakar Politik Sulut Dr Alfons Kimbal turut mengecam bahwa politik uang mencederai demokrasi dan politik itu sendiri. “Dalam mencegah politik uang kita perlu mengedepankan prinsip etika politik. Keterlibatan semua pihak harus ada, bahkan kesadaran calon itu sendiri dalam mengedeoankan demokrasi harus diperlukan,” kata dia.

Lanjut dia, Pilkada tahun ini harus sebisa mungkin dihindari dari kebiasaan berpolitik menggunakan uang, yang sudah seperti menjadi tradisi sejak lama. Menurutnya, akan lebih baik jika dalam memilih sosok pemimpin, harus betul-betul berdasarkan kata hati dan melihat sosok ketokohan calon itu sendiri. “Jangan sampai suara rakyat dibeli dengan uang. Rakyat harus pandai menilai mana pemimpin yang bisa mensejahterakan kedepan tanpa suaranya dibayar dengan uang,” ujarnya.

Senada. Pengamat Hukum Sulut Toar Palilingan SH MH menyebutkan, perlu adanya sikap jujur dari masing-masing paslon. “Karena pengalaman barusan, ada juga harta pejabat tidak dilaporkan. Tapi faktanya, harta tersebut dalam penguasaan yang bersangkutan,” sebut Palilingan, menambahkan hal tersebut bukan dilakukan oleh pejabat di Sulut. “Kebetulan bukan di daerah Sulut, atau bisa juga diatas namakan orang lain,” terangnya.

Lanjut akademisi Fakultas Hukum Unsrat ini, UU sudah mengantisipasi hal tersebut. “Antara lain dengan membatasi keterlibatan jajaran ASN pada proses penyelenggaraan Pilkada. Dan kepada calon secara tegas, ada larangan untuk melibatkan ASN maupun pejabat tertentu. Ini agar proses maupun hasil nantinya tidak menimbulkan politik balas budi. Terutama dalam rektutmen jabatan-jabatan eselon 2, 3 dan seterusnya,” ungkap Palilingan. Ini dilakukan agar dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya, pelayanan publik benar-benar bekerja secara profesional.

Tambah WD 3 FH Unsrat, saat ini ketiga bakal pasangan calon Pilgub. Semuanya berada pada jabatan kepala daerah di tingkat masing-masing. Ini membawa efek psikologis pada jajaran birokrasi di masing-masing daerah. “Karena sudah pasti akan ada penilaian tersendiri, manakala dukungan perjuangannya berhasil,” terangnya, sembari mengatakan sudah ada keputusan 5 institusi tentang pedoman pengawasan netralitas ASN. Serta transparansi juga salah satu jawaban.

“Ini cukup progresif. Di situ diatur antara lain, tentang sanksi bagi ASN yang tidak netral. Serta kewajiban penerapan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah. Kalau tidak akan dilaporkan ke Presiden untuk dijatuhkan sanksi. Dan kepada ASN tersebut, data kepegawaian akan diblokir oleh BKN. Hal ini merupakan salah upaya menciptakan pemerintahan yang bersih ketika calon terpilih nanti, disamping upaya-upaya yang lain,” ungkap Palilingan.(cw-01/gnr)

DADTAR KEKAYAAN PASLON:

 

PILGUB SULUT

CHRISTIANY PARUNTU RP.44.363.983.771

SEHAN LANDJAR RP.5.769.225.26

VONNIE PANAMBUNAN RP.65.126.007.877

HENDRY RUNTUWENE RP.3.259.816.448

OLLY DONDOKAMBEY RP.179.156.295.217

STEVEN KANDOUW Rp.17.233.000.000

 

PILWAKO MANADO

ANDREI ANGOUW Rp.273.575.845.945

RICHARD SUALANG Rp.8.016.668.683

SONYA KEMBUAN Rp.2.605.689.265

SYARIFUDIN SAAFA Rp.2.417.151.257

MOR BASTIAAN Rp.19.948.088.677

HANNY PAJOUW Rp.9.441.167.399

JULYETA RUNTUWENE Rp.4.525.825.435

HARLEY MANGINDAAN Rp.2.472.658.640

 

PILWAKO BITUNG

MAXIMILIAAN LOMBAN Rp.7.044.785.168

MARTIN TUMBELAKA Rp.11.710.254.184

VICTORINE LENGKONG Rp.1.285.000.000

GUNAWAN PONTOH Rp.805.000.000

MAURITS MANTIRI Rp.1.671.415.248

HENGKY HONANDAR Rp.17.704.921.869

 

PILBUP MINUT

SHINTIA RUMUMPE Rp.58.606.535.571

NETTY PANTOW Rp.2.878.935.240

JOUNE GANDA Rp.68.337.286.867

KEVIN LOTULUNG Rp.8.526.790.919

SOMPIE SINGAL Rp.79.718.809.282

JOPPI LENGKONG Rp.13.217.134.632

PILBUP BOLTIM

AMALIA LANDJAR Rp.97.736.000

UYUN PANGALIMA Rp.827.450.896

SAM MAMONTO Rp.5.575.000.000

OSKAR MANOPPO Rp.1.284.230.057

SUHENDRO BOROMA Rp.7.542.156.133

RUSDI GUMALANGIT Rp.1.521.724.886

 

PILBUP MINSEL

MICHAELA PARUNTU Rp.9.366.176.000

VENTJE TUELA Rp.11.262.420.147

ROYKE SONDAKH Rp.31.553.752.174

ANDRY UMBOH Rp.261.059.585

FRANKY WONGKAR Rp.3.217.054.890

PETRA REMBANG Rp.13.516.379.178

 

PILBUP BOLSEL

ISKANDAR KAMARU Rp.1.376.312.936

DEDDY HAMID Rp.4.027.585.070

RISTON MOKOAGOW Rp.2.080.885.000

SELVIA GOBEL Rp.3.607.000.000

 

PILWAKO TOMOHON

JILLY EMAN Rp.11.837.171.782

VIRGIE BAKER Rp.5.396.861.500

CAROLL SENDUK Rp.35.660.696.670

WENNY LUMENTUT Rp.222.007.796.662

ROBERT PELEALU Rp.10.159.591.718

FRANCISCUS SOEKIRNO Rp.2.547.609.165

*Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ

-

Artikel Terbaru

Limpahkan Kasus ASN `Nakal` ke KASN

MANADOPOST.ID---Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Kotamobagu berinisial SA, segera dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bocah 7 Tahun Asal Mitra Ditetapkan Kasus Suspek

MANADOPOST.ID—Bocah laki-laki 7 Tahun asal Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ditetapkan kasus suspek terbaru, berdasarkan data Satgas Covid-19 Mitra, Kamis (29/10) kemarin.

Polres Minsel Ciduk Lima Tersangka Togel

MANADOPOST.ID—Tim Reserse Mobile (Resmob) Satuan Reserse Kriminal Polres Minahasa Selatan (Minsel), mengamankan lima tersangka kasus judi togel yang beroperasi di Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minsel.

Pantai Malalayang Jadi TPS Sementara

MANADOPOST.ID---Kelurahan Malalayang Satu dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara. Pantauan Manado Post, sampah dari semua kelurahan di Kecamatan Malalayang di buang

Terangi Empat Desa di Morowali Utara, PLN Ukir Sejarah di 75 Tahun Indonesia Merdeka

MANADOPOST.ID – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Sulawesi Tengah kembali berhasil melistriki desa