MANADOPOST.ID - Pemerintah resmi memiliki Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara. UU tentang IKN pun baru saja disahkan oleh DPR RI.   Dengan adanya UU ini, maka pembangunan akan segara dilakukan sehingga pada tahap awal tahun 2022-2024, rencana pemindahan Ibu Kota bisa dilakukan secara bertahap.   Sebelumnya, dalam paparan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rapat kerja dengan DPR RI, terungkap bawah ada sekitar 2.350 orang PNS yang akan dipindahkan dalam tahap awal. Kemudian akan diikuti oleh TNI/Polri.   Untuk pemindahan PNS ini, BKN menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,5 miliar di tahun 2022 ini. Sedangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sudah disiapkan anggaran Rp 510 miliar untuk pembangunan infrastruktur tahap dasar IKN.   Dalam tahap awal tahun 2022-2024 ini, PNS rencananya akan mulai pindah pada tahun ini. Sedangkan TNI/Polri direncananya akan ikut pindah pada tahun 2023.   Namun belum ada informasi jumlah personel yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. "TNI-Polri jadi bagian yang harus pindah lebih dulu, sebab untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi. Hal ini diungkapkan saat bincang dengan media belum lama ini. Menurutnya waktu ini sudah mepet jadi harus menjadi prioritas dan pemerintah dapat berjalan.   Pemindahan tahap awal IKN secara resmi direncanakan pada semester I-2024. Sekaligus Presiden akan melakukan upcara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.   Namun, dalam tahap awal ini hanya ada beberapa Kementerian yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Setidaknya ada tiga kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).   Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wangai saat konsultasi publik yang ditayangkan di Youtube.   "Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor presiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, tentu beberapa kementerian Kemendagri, Kemenlu dan Kementerian Pertahanan itu minimal strategic public office yang akan pindah," jelasnya.   Kementerian lain juga akan dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan negara. Misalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat banyak. "Kemenkeu adalah kementerian besar, begitu juga SDM-nya. Sehingga pengaturan Kemenkeu akan diatur secara bertahap dalam strategi perpindahan ASN," terang Velix.   Sementara itu, instansi lainnya akan mengikuti setelah 2024 sampai dengan 2029 yang disebutkan sebagai tahap kedua. "Jadi ada strategi perpindahan kelembagaan yang bersifat subtansial dan esensial," pungkasnya. (cnbc)