MANADOPOST.ID— Cukup menarik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya Ketua DPRD se-Sulawesi Utara. Dari 16 ketua DPRD, tiga teratas yang laporan LHKPN tinggi berasal dari PDI Perjuangan. Yakni Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey, Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw, dan Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD. Aaltje Dondokambey menjadi Ketua DPRD di Sulut yang paling kaya. Dengan total kekayaan Rp 30,7 miliar. Harta kekayaan srikandi PDI Perjuangan ini didominasi tanah dan bangunan yang mencapai Rp 28,9 miliar. 12 jenis tanah dan bangunan Aaltje ini tersebar di Kota Manado dan Kota Bitung yang nilainya beragam. Ada yang Rp 4 miliar, tanah di Kota Bitung, kemudian Rp 3 miliar tanah dan bangunan di Manado, selanjutnya tanah 3.578 m2 di Bitung Rp 2 milar, tanah dan bangunan seluas 300m2 di Kota Manado Rp 1,5 miliar, dan juga ada tanah senilai Rp 1,5 miliar di Minahasa Utara yang semuanya merupakan hasil sendiri. Kemudian dalam catatan LHKPN ini, Kakak Gubernur Sulut Olly Dondokambey ini, diketahui punya tujuh unit mobil dengan total Rp 1,2 miliar dan kas setara kas Rp 1,1 miliar. Setelah Aaltje, ada Glady Kandouw. Harta kekayaan adik Wakil Gubernur Sulur Steven Kandouw ini menyentuh angka Rp 13,2 miliar. Didominasi tanah dan bangunan Rp 12 miliar yang sebagian merupakan harta warisan. Dari data, harta kekayaan Kandouw ini mengalami penurunan dibanding pelaporan pada 2020. Sebelumnya Rp 13,6 miliar. Pada laporan 2021 Rp 13,2 miliar. Kemudian Fransiscus Silangen total kekayaan Rp 10 miliar. Terbanyak di bangunan dan tanah yang terdiri atas tujuh item dengan total Rp 4,8 miliar. Untuk harta bergerak lainnya, Silangen melaporkan senilai Rp 4,3 miliar dan kas setara kas Rp 838 juta. Dari laporan harta kekayaan Silangen, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibanding laporan pada 2020. Dimana pada tahun sebelumnya Silangen melapor harta kekayaan sekira Rp 4,1 miliar. Jika tiga teratas berasal dari PDI Perjuangan, begitu juga tiga terbawa. Berasal dari partai berlambang banteng moncong putih ini. Yakni Ketua DPRD Bolmong Selatan Ariffin Olii. Memiliki harta senilai Rp 1,2 miliar, yang terdiri tas tanah dan bangunan Rp 915 juta, alat transportasi Rp 292 juta, dan harta bergerak lainnya Rp 77 juta. Selanjutnya Talaud Semuel Bentian. Tanah dan bangunan Rp 520 juta, terdapat di Manado, Minahasa Utara, hingga Talaud. Transportasi 90,5 juta. Dengan total kekayaan Rp 700,5 juta. Harta yang paling sedikit dilapor datang dari Ketua DPRD Bitung Aldo Ratungalo. Harta kekayaan senilai Rp 460 juta. Terdiri atas tanah dan bangunan Rp 235 juta dan alat transportasi Rp 575 juta. Politikus PDI Perjuangan ini juga memiliki hutang Rp 481 juta. Laporan kekayaan ketua dewan lainnya, di antaranya Ketua DPRD Tomohon Djemmy Jerry Sundah. Tanah dan bangunan senilai Rp2,4 miliar terdiri atas 14 bidang. Tersebar di Kota Tomohon yang nilainya ada yang mencapai Rp 600 juta. Kemudian alat transportasi Rp 220 juta. Dalam laporannya juga terdapat hutang Rp 780,6 juta. Sehingga total kekayaan yang dilaporkan Rp 2,076 miliar. Dari Bolmong Timur, Fuad S Landjar paling banyak berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp 2,6 miliar. Paling besar terdapat di Boltim yang nilainya hingga Rp 1,5 miliar. Total kekayaan politikus PAN ini Rp 2,9 miliar. Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag memiliki tanah dan bangunannya mencapai nominal Rp 4,1 miliar. Terdiri atas hasil sendiri dan juga warisan. Dengan nominal alat transportasi Rp 221,5 juta. Total harta politikus PDI Perjuangan ini Rp 4,3 miliar. Ketua DPRD Bolmong Utara Frangky Chendra punya 24 bidang tanah dan bangunan yang jika ditotal Rp 3 miliar lebih. Untuk alat transportasi, terdapat lima unit mobil membuat total harta kekayaan alat transportasi nyaris menyentuh setengah miliar, Rp 487 juta. Total kekayaan Chendra Rp 4,1 miliar. Kemudian Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo, total harta tanah dan bangunan Rp 969 juta. Meski untuk alat transportasi hanya Rp 5,9 juta namun politikus Partai Golkar ini memiliki kas dan setara kas yang cukup besar, mencapai Rp 410 juta. Ketua DPRD Sitaro Djon Ponto Janis, tanah dan bangunan ditaksir mencapai Rp 4,5 miliar. Empat unit alat transportasi Rp 310 juta. Total harta kekayaan politikus PDI Perjuangan ini Rp 4,4 miliar. Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Mareyke Ole memiliki harta kekayaan Rp 1,4 miliar. Didominasi tanah dan bangunan Rp 2 miliar. Politikus PDI Perjuangan ini juga tercatat punya hutang Rp 714 juta. Laporan kekayaan Ole pada 2021 ini terlihat mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2020, Ole melaporkan hartanya hanya Rp 95 juta. Ketua DPRD Minahasa Utara Denny Lolong, dalam laporan kekayaan politikus PDI Perjuangan ini, terdapat sejumlah tanah dan bangunan dengan total Rp 3,5 miliar. Menariknya, dalam LHKPN ini, Lolong mengklaim tak memiliki mobil. Karena laporannya untuk alat transportasi dan mesin hanya senilai Rp 12 juta untuk satu unit motor Honda. Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, total harta kekayaan yang dilaporkan Rp 1,3 miliar. Tanah dan bangunan senilai Rp 1,6 miliar, alat transportasi Rp 35 juta dan dia memiliki hutang Rp 400 juta. Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi Alfons kimbal menerangkan, sebenarnya LHKPN itu ada poin-poin penting yang merupakan bagian dari Undang-undang, aturan yang sudah jelas. "Intinya tujuan LHKPN itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sehingga ada transparansi, keterbukaan dari pejabat-pejabat itu sendiri," ujarnya. Menurutnya, jikalau ada pejabat yang tak melaksanakan LHKPN tersebut, berarti tak mendukung program pemerintah atau aturan yang ada. "Jadi harus melaksanakan itu. Kalau tidak berarti tidak taat terhadap aturan yang ada. Termasuk juga bisa tergambar bahwa tidak jujur, tidak transparan. Karena memang, kembali dalam mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang bersih berwibawa. Jika itu tidak dilakukan, berarti tidak transparan dan jujur. Padahal kita ingin ada pemberantasan kKN," jelasnya. Bagian daripada itu, lanjutnya, jadi contoh kepada para pejabat. "Sebab semua itu juga kan uang rakyat. Jadi harus transparan dengan mempertanggungjawabkan semuanya lewat LHKPN tersebut," pungkasnya.(gel)