25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Pusat Tarik Perizinan Pertambangan, Wagub: Urusan Tambang Ketat

MANADOPOST.ID—Proses perizinan pertambangan dipastikan telah ditarik Pemerintah Pusat. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiskus Maindoka, Kamis (28/1) kemarin.

Ditariknya semua jenis perizinan pertambangan tersebut, dilandaskan dengan adanya aturan baru yang diterbitkan Pemerintah Pusat. Dan daerah menurut Maindoka, hanya bertugas untuk mengirimkan usulan.

“Semua jenis perizinan pertambangan telah ditarik pusat. Karena sudah ada aturannya yang terbaru. Jadi baik itu mineral, logam maupun bantuan, itu telah ditarik pusat. Kita di daerah hanya bertugas untuk melakukan pengusulan ke Pemerintah Pusat. Kalau memenuhi syarat, kita hanya usulkan saja. Jadi kita sekarang, tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan. Tidak bisa lagi ada perizinan yang keluar dari pemerintah daerah,” ungkapnya, saat ditemui langsung koran ini.

Maindoka mengatakan, proses perizinan di daerah memang semakin ketat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Bahkan komitmen Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Pak Wagub Steven Kandouw, semakin jelas dengan dicabutnya 41 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan daerah.

“Untuk pertambangan ini, pak gubernur sangat memperhatikan. Jadi jika tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan daerah, ya tidak bisa beroperasi. Pembuktiannya kan sudah sangat jelas,” imbuhnya.

Maindoka meminta 15 daerah yang sebelumnya memiliki wilayah pertambangan untuk terus melakukan pengawasan yang berkoodinasi dengan pihak TNI/Polri.

“Aturan-aturan baru ini harus bisa dipahami pemerintah di 15 kabupaten/kota. Agar tidak ada masalah, yang timbul akibat ketidaktahuan aturan baru. Dan saya juga meminta agar pengawasan terhadap pertambangan terus dilakukan. Apalagi daerah-daerah yang masih sering marak adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Itu harus dipantau terus dan dilakukan secara maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, proses perizinan pertambangan di Sulut dilaksanakan secara ketat dengan mempertimbangkan semua dampak.

“Kalau dokumen semua aman, telah dilakukan penelitian, dan memiliki komitmen membangun daerah lingkar tambang, kesejahteraan masyarakat dipenuhi dan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipenuhi, maka bisa dikeluarkan usulannya. Jika tidak, ya maka tidak boleh,” tuturnya.

Kandouw tegas meminta pemerintah di 15 kabupaten/kota untuk memantau semua aktivitas pertambangan.

“Jika ada yang ilegal langsung tutup. Bukan hanya pertambangan emas, tapi sampai batuan. Data lengkap atau tidaknya kan sudah ada di mereka. Langsung saja tindaki. Berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri yang ada di wilayah masing-masing dan langsung turun lapangan untuk melakukan penindakan. Beri sanksi tegas bagi pelaku-pelaku yang ingin bermain-main dengan kerusakan lingkungan,” kuncinya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru