24.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

ADA POTENSI KORUPSI? Gagal Lelang Sirkuit Formula E Pintu Masuk KPK, Politisi PDIP Ini Beber Fakta

Dari kasus ini, Kent menduga lelang sengaja dibuat gagal agar ada upaya penunjukan langsung kontraktor oleh PT Jakpro. Jelas jika ini terjadi tidak sesuai dengan kompotensi dan kemampuan.

Karena dikhawatirkan akan terjadi kolusi, karena orang-orang mereka yang mengerjakan proyek tersebut. ”PT Jakpro harus transparan terkait dengan anggaran ini ke publik,” tegasnya.

Oleh karena itu, lagi-lagi Kent meminta kepada KPK dan BPK segera melakukan pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir event bergengsi ini.

”Sewajarnya KPK dan BPK sudah bisa mengumpulkan bukti dan mengawal progres yang ada. Ini jadi pintu masuk bagi lembaga antirasuah untuk mengungkap serangkaian kejanggalan yang muncul,” tegasnya.l

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kent mengajak rekan-rekan lembaga dan aktivis antikorupsi di Jakarta melakukan investigasi terhadap proyek Formula E. Sebab ada banyak fakta yang bisa diungkap.

Pertama, dari pengalihan pendanaan Formula E ke swasta dengan harga murah (Rp150 miliar) pada September 2021 lalu sampai gagal tender.

Fakta ini tidak singkron dengan apa yang disampaikan Pemprov DKI yang menyebut, sebelum pelaksanaan Formula E total biaya yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sekitar Rp1,13 triliun.

Dengan rincian, Rp360 miliar untuk membayar commitment fee di tahun 2019. Lalu, biaya pelaksanaan sebesar Rp344 miliar dan biaya bank garansi yang katanya menembus Rp423 miliar.

Kedua, bukti bayar commitment fee Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, jika dibandingkan dengan balapan yang sama di Montreal, kabarnya hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp17 miliar.

”Sekarang pertanyaannya sederhana kok, bukti pembayaran commitment fee yang dimaksud itu coba lihat barangnya seperti apa? Tolong tunjukan,” terang Ken.

Jadi sambung Kent, KPK atau lembaga antikorupsi di Jakarta tak perlu jauh-jauh cari contoh kasus sampai Papua atau Kalimantan atau Jawa Tengah. Faktanya otentik ada di depan mata.

”Yang deket-deket saja sudah ada kok. Kalau DPRD Jakarta sudah bolak-balik bertanya soal Formula E, tapi tak pernah terjawab sampai tuntas!” timpal Kent.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta optimistis persiapan balapan Formula E selesai tepat waktu. Meskipun pelaksanaan tender lintasan Formula E sempat mengalami kegagalan.

Ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menyebut persoalan tender pembangunan sirkuit Formula E sudah diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

”Tugas kita mari berikan dukungan dan doa. Selebihnya kita serahkan kepada panitia pelaksana yang profesional,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta belum lama ini. (Pikiran Rakyat)

Dari kasus ini, Kent menduga lelang sengaja dibuat gagal agar ada upaya penunjukan langsung kontraktor oleh PT Jakpro. Jelas jika ini terjadi tidak sesuai dengan kompotensi dan kemampuan.

Karena dikhawatirkan akan terjadi kolusi, karena orang-orang mereka yang mengerjakan proyek tersebut. ”PT Jakpro harus transparan terkait dengan anggaran ini ke publik,” tegasnya.

Oleh karena itu, lagi-lagi Kent meminta kepada KPK dan BPK segera melakukan pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir event bergengsi ini.

”Sewajarnya KPK dan BPK sudah bisa mengumpulkan bukti dan mengawal progres yang ada. Ini jadi pintu masuk bagi lembaga antirasuah untuk mengungkap serangkaian kejanggalan yang muncul,” tegasnya.l

Kent mengajak rekan-rekan lembaga dan aktivis antikorupsi di Jakarta melakukan investigasi terhadap proyek Formula E. Sebab ada banyak fakta yang bisa diungkap.

Pertama, dari pengalihan pendanaan Formula E ke swasta dengan harga murah (Rp150 miliar) pada September 2021 lalu sampai gagal tender.

Fakta ini tidak singkron dengan apa yang disampaikan Pemprov DKI yang menyebut, sebelum pelaksanaan Formula E total biaya yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sekitar Rp1,13 triliun.

Dengan rincian, Rp360 miliar untuk membayar commitment fee di tahun 2019. Lalu, biaya pelaksanaan sebesar Rp344 miliar dan biaya bank garansi yang katanya menembus Rp423 miliar.

Kedua, bukti bayar commitment fee Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, jika dibandingkan dengan balapan yang sama di Montreal, kabarnya hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp17 miliar.

”Sekarang pertanyaannya sederhana kok, bukti pembayaran commitment fee yang dimaksud itu coba lihat barangnya seperti apa? Tolong tunjukan,” terang Ken.

Jadi sambung Kent, KPK atau lembaga antikorupsi di Jakarta tak perlu jauh-jauh cari contoh kasus sampai Papua atau Kalimantan atau Jawa Tengah. Faktanya otentik ada di depan mata.

”Yang deket-deket saja sudah ada kok. Kalau DPRD Jakarta sudah bolak-balik bertanya soal Formula E, tapi tak pernah terjawab sampai tuntas!” timpal Kent.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta optimistis persiapan balapan Formula E selesai tepat waktu. Meskipun pelaksanaan tender lintasan Formula E sempat mengalami kegagalan.

Ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menyebut persoalan tender pembangunan sirkuit Formula E sudah diserahkan sepenuhnya kepada panitia.

”Tugas kita mari berikan dukungan dan doa. Selebihnya kita serahkan kepada panitia pelaksana yang profesional,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta belum lama ini. (Pikiran Rakyat)

Most Read

Artikel Terbaru

/