33 C
Manado
Minggu, 16 Mei 2021
spot_img

Mantan Bupati Cantik Ini Diduga Terima Gratifikasi Proyek Infrastruktur, Nilainya Fantastis!

MANADOPOST.ID- Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM), kembali terjerat kasus korupsi. Dia terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait dengan proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Bupati Talaud periode 2014-2019 itu, diduga menerima gratifikasi dengan nilai fantastis, Rp 9,5 miliar.

Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (29/4) membeber, pihaknya telah menetapkan SWM sebagai tersangka dan menahannya. “KPK telah melakukakn penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data. Sudah ditemui bikti permulaan yang cukup, dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka,” ucapnya.

Selama penyidikan lanjutnya, KPK sudah memeriksa kurang lebih 100 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. “Untuk kepentingan penyidikan KPK melakukan penahanan terhadap SWM selama 20 hari, terhitung 29 April sampai 18 Mei di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah-Putih,” bebernya.

Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Karyoto lantas menjelaskan duduk perkara yang menjerat Manalip. Katanya, sejak dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2014-2019, Manalip berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.

Manalip lanjutnya, juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.

Deputi Penindakan KPK Karyoto

Selain itu, Manalip diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut. “Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar,” ungkap Karyoto.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan,” tukasnya.(*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru