25 C
Manado
Sabtu, 15 Mei 2021
spot_img

Eks Wakapolda Sulut, Sosok Pimpinan KPK yang Beber Peran Mantan Bupati Talaud soal Gratifikasi

MANADOPOST.ID-Tak banyak yang tahu, mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulut Irjen Pol Karyoto, selalu jadi sosok terdepan dalam jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika membeber praktik-praktik kotor para pejabat. Terbaru soal kasus eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM).

Sri Wahyumi Manalip saat diamankan KPK pada tahun 2019

Karyoto menjadi orang nomor dua di Polda Sulut, saat mendampingi dua eks kapolda. Pertama Irjen Pol Bambang Waskito serta Irjen Pol Sigit Tri Hardjanto.

Kembali ke kasus tipikor. Kemarin, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Sri Wahyumi sebelumnya telah menjalani pidana terkait penerimaan suap dan barang-barang mewah. “KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data. Sehingga telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (29/4), dilansir dari Jawa Pos.

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip (Jawa Pos)

Karyoto menjelaskan, sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014 – 2019, berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.

KPK menyebut, Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.

Selain itu, lanjut Karyoto, Sri Wahyumi diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.  “Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar,” ungkap Karyoto.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan,” tukasnya.(jawapos.com/gnr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru