32 C
Manado
Selasa, 14 Juli 2020

Jangan ‘Parkir’ Duit Rakyat

MANADOPOST.ID—Pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Banyak warga butuh makan dan bantuan. Presiden Joko Widodo mendorong kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar ekstra kerja keras.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi sorotan Presiden Jokowi. Dirinya meminta belanja pemerintah dipercepat dan menjadi stimulus bagi pelaku usaha dan UMKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga uang bisa terus berputar di tengah-tengah masyarakat.

Menanggapi sentilan Presiden Jokowi, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw, me-warning Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera mengeluarkan belanja pemerintah.

“Iya memang benar apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi. Saat ini, OPD itu harus segera mungkin mengeluarkan belanja pemerintah. Baik barang maupun jasa. Yang penting sudah sesuai ketentuan semua langsung jalan,” ungkapnya, Senin (29/6).

Kandouw juga mengatakan, belanja pemerintah memang sudah harus dilakukan. Jangan sampai ditahan dan akhirnya tidak terserap.

“Saya itu selalu mewarning agar semua pekerjaan dilakukan dengan cepat. Jangan sampai di akhir tahun kejar-kejaran dan hasilnya tidak maksimal. Saat ini belanja pemerintah sudah bisa dilakukan. Itu untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. Putar semua uang yang ada di daerah. Jika tidak terserap atau hasilnya tidak maksimal. Pasti ada sanksi bagi OPD,” sebutnya.

Tidak ada alasan ungkap Kandouw, belanja pemerintah ditahan. Pasalnya semua perencanaan telah disusun tahun yang lalu dengan penerapan 2020.

“Kan semua kinerja mereka itu menjadi bahan evaluasi kita. Pak gubernur sudah meminta dari Januari, agar semua pekerjaan dilakukan segera mungkin. Yang sudah siap, langsung lelang dan kerjakan. Tidak boleh menunda-nunda. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana progres pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kepala penggunaan anggaran harus bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Penelusuran Manado Post, belanja pemerintah di Pemprov Sulut, mulai berjalan. Dari data sistem SIRUP LKPP Provinsi Sulut, terdapat 1.829 item satuan pekerjaan yang masuk. Seperti pekerjaan di satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Noongan dengan nama paket pengadaan ruang operasi (modular operating theater) dengan pagu anggaran Rp7 miliar.

Juga proyek milik dinas pendidikan daerah Sulut dengan nama paket belanja peralatan teknik alat berat SMK Negeri 1 Likupang dan SMK Negeri 6 Bitung yang mencapai pagu Rp1,4 miliar.

Juga ada proyek milik Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut, dengan nama paket pengadaan sarana kerja POPT dengan pagu yang mencapai Rp145 juta. Juga proyek pengadaan pakaian dinas upacara Paskibraka tingkat provinsi, milik Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sulut dengan anggaran Rp125 juta.

Juga pekerjaan milik Dinas Sosial Daerah Sulut dengan nama paket bantuan sosial anak dalam panti yang berjumlah Rp127 juta. Juga terdapat proyek Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut dengan nama paket pengadaan vaksin rabies yang menyentuh angka Rp900 juta.

Saat dihubungi koran ini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan mengatakan, semua belanja sesuai hasil refocusing anggaran. Namun dirinya mengaku tidak ingat pasti berapa jumlah belanja pemerintah yang telah masuk untuk segera berproses. “Bisa cek dalam sistem. Saya tidak ingat pasti. Semua bisa diakses. Kalau sudah net anggaran perangkat daerah usulkan untuk lelang, itu baru kita proses,” singkatnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong, meminta agar pemerintah lebih memiliki kepekaan dengan situasi saat ini. APBD yang menurut Lengkong, notabenenya adalah uang rakyat, harus kembali berputar dan masuk kepada rakyat.

“Kalau ditahan-tahan, tidak akan bermanfaat. Di sini peran gubernur dan bupati serta wali kota, diuji. Bagaimana mengeluarkan kebijakan dan mengawal semua itu, agar rakyat benar merasakan efek dari APBD. sudah saatnya APBD itu menyentuh rakyat, situasi semakin sulit,” sorotnya.

Jangan sampai menurut Lengkong, UMKM sudah mati, baru pemerintah mengucurkan semua belanja yang ada.

“Ini kan bukan uang pribadi para pejabat atau PNS lain. Ini uang rakyat dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Jika itu masih ditahan dengan alasan belum waktunya atau ada perbaikan, maka kualitas penyelenggaraan harus dipertanyakan. Perencanaan pemerintah berarti yang masih lemah. Bantu rakyat dan UMKM selagi semua masih hidup. Jika APBD itu ditahan, pemerintah juga akan kesulitan ke depan. Ekonomi daerah anjlok, PAD itu turun. Kebijakan pro rakyat itu harus diutamakan,” tandas Lengkong.(ewa/gnr)

-

Artikel Terbaru

Terkait Penyaluran Bansos, Kumtua Tantang Warga Lapor Polisi

MANADOPOST.ID--Gencarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam mensosialisasikan penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19, baik Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial ke Masyarakat ternyata berbanding terbalik yang dilakukan Pemerintah Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang yang dilaporkan wargannya akibat dugaan ketidak terbukaan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Satu Pasien Positif Covid-19 Tempati Rumah Singgah Tounsaru

MANADOPOST.ID--Setelah disiapkan beberapa waktu lalu, rumah singgah yang disiapkan khusus tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kelurahan Tounsaru, Kecamatan Tondano Selatan, kini sudah ditempati.

ROR: Setengah Warga Minahasa Sudah Tersentuh BST dan BLT

MANADOPOST.ID--Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring MSi (ROR) menyebut bantuan sosial yang yelah disalurkan pemerintah terhitung sudah setengah mencakup jumlah penduduk Kabupaten Minahasa.

Penutupan Kelurahan yang Belum Terpapar Covid-19 Ditunda

MANADOPOST.ID—Kabar penutupan sejumlah kelurahan yang belum terpapar Covid-19, mulai 16 hingga 19 Juli mendatang, ditunda pelaksanaannya. Itu diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Tomohon Yelly Potuh SS, dalam keterangan persnya, Senin (13/7) kemarin.

Polisi Amankan 350 Liter Captikus di Pelabuhan

MANADOPOST.ID--Sebanyak 350 Liter minuman keras (miras) ilegal jenis captikus yang di selundupkan di pelabuhan Melonguane menggunakan kapal KM Barcelona 2, berhasil di gagalkan Polres Talaud melalui Polsek Melonguane.