26C
Manado
Minggu, 28 Februari 2021

Tangani Narkoba, Usul BNN bentuk Matriks Peta Zonasi

Mendagri `Tantang` Jenderal Kawanua

MANADO-Putra Sulut yang bertugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, mendapat ‘tantangan’ dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri Tito mengusulkan agar penanganan narkoba dibuat matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19. Hal tersebut dikatakan Tito usai melakukan audiensi dengan Kepala BNN Komjen Golose.

“Saya juga menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti Covid-lah, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” katanya Tito dalam keterangan pers, Jumat (29/1)

Dia mengatakan dengan pemetaan lebih jelas, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah. Terutama kata dia terkait program yang dicanangkan untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan narkoba. Sementara itu pihaknya kata Tito, akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut.

Nantinya, kata dia akan memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah agar mengambil peran sesuai tugasnya. Sehingga bisa memasukkan program tersebut dalam APBD. “Dengan demikian program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN,” ungkap Tito.

Tito pun berharap agar setiap program berjalan efektif dan sistematis. Kemudian setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD. Dia pun akan membuat terlebih dahulu perencanaan di desa yang berada pada zona merah. “Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksikan oleh semua kepala daerah. Mungkin dimulai nanti setelah ada grand design, dirapatkan dulu di Menko Polhukam,” beber Tito.

Setelah itu kata dia, para kepala daerah akan dikoordinasikan agar melakukan perintah serta membuat program. Dia pun memastikan akan terus mengawal program tersebut jika terealisasi.
“Dengan demikian, kita harapkan program penanganan narkoba dengan leading sectornya dari BNN itu menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh prinsipnya,” tuturnya.

“Nanti kita coba dahulu membuat pilot project-nya. Di desa-desa tertentu yang menjadi daerah merah. Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksikan oleh semua kepala daerah,” ucap Tito.

Selain itu, Tito menekankan perlunya langkah dan program yang komprehensif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah. Mantan Kapolri ini juga berjanji akan mendukung dan berkontribusi dalam pemberantasan narkoba dengan BNN.

“Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentu kami akan memberikan kontribusi dan dukungan penuh kepada BNN,” ujarnya. “Dalam semua program yang berurusan dengan masalah pemberantasan narkoba mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komjen Petrus Golose mengatakan, dukungan banyak pihak sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan narkoba. Termasuk program-program yang dapat menyentuh unit terkecil pemerintahan hingga ke desa. “Dengan Bapak Menteri untuk program yang kita canangkan sebenarnya mulai dari desa yang disebut dengan Desa Bersinar sampai dengan tingkat nasional untuk Indonesia bersinar,” kunci Komjen Golose.(*)

Artikel Terbaru