Ekspor Hebat, Sulut Pasti Maju

MANADOPOST.ID— Mewujudkan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai daerah yang maju dan hebat bukan hanya tugas pemerintah. Perlu sinergitas serta dukungan stakeholder. Termasuk pengusaha. Hal ini dikupas dalam Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Program Peningkatan Ekspor dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulut, yang diprakarsai Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulut dan Manado Post (MP), di hotel Sintesa Peninsula Manado, Rabu (6/4) kemarin. FGD ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing dan bersentuhan langsung dengan dunia ekspor. Berbagai permasalahan serta solusi dari sektor ekspor dari Sulut dikupas. Bahkan terdapat tujuh rekomendasi yang dihasilkan dari FGD tersebut (lihat grafis, red). Hadir mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut adalah Sekretaris Provinsi (Sekprov) Asiano Gamy Kawatu. Dia menegaskan, ekspor merupakan salah satu nadi perekonomian Sulut, yang juga menjadi fokus pemerintah. Salah satu bukti keseriusan pemerintah terhadap ekspor adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan Garuda Indonesia, pembukaan direct call ekspor dari Bandara Samrat Manado menuju Narita, Jepang. "Pemerintah hanya sebagai fasilitator. Yang melakukan eksekusinya para pelaku usaha. Keberadaan direct call ini harus dimanfaatkan, apalagi masih disubsidi. Kualitas barang yang diekspor harus memenuhi standar pasar internasional yang dituju. Potensi ekspor Sulut ini besar. Dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren positif. Bahkan saat pandemi pun ekspor kita meningkat. Namun tetap perlu dimaksimalkan ini adalah tugas kita bersama, " tegasnya. Penuturan Sekprov ini didukung data yang dibeberkan Kepala BPS Sulut Asim Saputra. Dia membeberkan secara kumulatif periode 2021 total devisa yang dihasilkan oleh ekspor Sulut mencapai 1.117,29 juta USD, atau sekira Rp16 triliun (asumsi kurs, Rabu (6/4). Kawatu mengakui, neraca perdagangan Sulut masih tetap surplus meskipun pandemi Covid-19. Dia menuturkan, dari persentase 4,16 persen pertumbuhan ekonomi Sulut 2021, 2,4 persennya disumbangkan ekspor. "Sumbangsih ekspor terhadap PDRB cukup baik. Tapi masih perlu dioptimalkan,” kuncinya. Lantas bagaimana cara mengoptimalisasikan ekspor. Apa saja kendala dari para pengusaha dan bagaimana solusinya? Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJBC Sulbagtara Erwin Sitomorang menilai, paling penting dalam konseptual perdagangan adalah keberadaan para pengusaha. Dia menuturkan, potensi makro di Sulut belum banyak dimanfaatkan. Sesuai data, total penduduk Sulut hanya di angka 0,9 persen dari total penduduk nasional. Sementara sumbangsih ekspor baru di angka 0,48 persen. "Secara konseptual ekspor, kita belum bisa dikategorikan hebat. Meskipun pertumbuhan ekonomi membaik. Jangan terlena, masih banyak persoalan yang harus dipecahkan dan cari solusi bersama, " tegasnya. Kandidat Doktor Universitas Padjadjaran (UNPAD) itu pun tidak menampik, selama ini banyak barang-barang asal Sulut yang dibawa keluar daerah namun tidak tercatat. Dia meyakini, banyak pengusaha melakukan pengiriman barang melalui luar daerah karena mencari kepastian dan efisiensi. Hal ini, lanjutnya perlu adanya konsolidasi. "Jalur udara dan jalur laut sudah disiapkan pemerintah. Pemerintah sudah buka direct call ekspor Manado-Jepang, namun sayang dari 40 ton kapasitas per sekali terbang, hanya terisi 14 ton yang terisi. Ini sangat inefisiensi. Oelhnya, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami berharap semua pengusaha melakukan ekspor lewat Sulut, " imbaunya. Erwin pun mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan ekspor. Namun, baginya yang terpenting adalah berkolaborasi untuk menjadikan Direct Call sustainability. Ini bisa terwujud jika volume ekspor pas. "Di Sulut ini sudah banyak fasilitas yang diberikan. Tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal ada Kawasan Brikat, KEK dan fasilitas pemerintah lainnya. Sehingga ini yang harus diinventarisir. Jangan sampai ada banyak pengusaha yang melakukan ekspor melalui Jakarta, Surabaya tidak lewat Sulut, yang mengakibatkan hasil volume ekspor kita belum maksimal," tekannya. Di tempat yang sama Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat menjelaskan, Sulut berada di posisi 25 ekspor terbesar di Indonesia. Dimana, Sulut memiliki 10 negara tujuan ekspor. Yang terbesar adalah Amerika Serikat. Sehingga, dia meminta, pasaran dunia harus diperluas lagi dengan bersinergi dengan KBRI-KBRI. Arbonas menuturkan, potensi SDA di Sulut ini begitu besar. Banyak komoditas unggulan yang bisa diekspor. Diantaranya, produk pertanian dan perikanan, seperti Pala, Kopra, dan ikan tuna. Lulusan University of Technology Sydney itu membeberkan, selang lima tahun terakhir luas perkebunan dan hasil produksi pala Sulut terbesar di Indonesia. Ini menjadikan Sulut sebagai daerah pengekspor pala terbesar. Lanjutnya, pala menjadi keunggulan kompetitif secara global. Namun, yang disayangkan adalah masih diekspor dalam keadaan mentah. "Ini yang harus kita dorong bagaimana para pengusaha kita bisa mengolah produk turunan baik kelapa, pala ataupun ikan tuna agar bisa menghasilkan nilai tambah untuk ekspor," tuturnya. Lanjut Arbonas, perlu dilakukan pelatihan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dia melaporkan beberapa kendala UMKM Sulut. Yakni tidak memiliki corporatetisasi atau legalitasi hukum, karena hanya usaha perorangan. Sehingga sangat sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Sehingga para UMKM ini kesulitan untuk mengembangkan hasil produksi yang akan diekspor. Permasalahan lain yang juga disorot Arbonas adalah efisiensi ekspor Manado-Narita. Dia menilai tidak tercapainya target 40 ton untuk sekali direct call ekspor disebabkan oleh masalah hulu, yakni cara penangkapan ikan tuna. Dia mengaku, teknik penangkapan ikan tuna di Sulut masih kurang baik sehingga hasilnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tujuan. "Banyak hasil tangkapan ikan tuna yang tidak sesuai standar, sehingga langsung di reject oleh Jepang. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pelatihan terhadap nelayan, bagaimana perlakukan penangkapan agar menghasilkan ikan yang berkualitas. Kami pun meminta para pengusaha untuk lakukan ekspor dari Manado, jangan lewat luar. Karena banyak juga yang melalui Denpasar. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, " tukasnya. Di sisi lain, Marina Novira Anggraini selaku Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI Beijing-China menambahkan, yang perlu dilakukan untuk menggenjot ekspor Sulut ke Tiongkok adalah harus memahami regulasi dan mampu melakukan negosiasi yang baik. Karena Tiongkok merupakan negara yang sangat detail menyeleksi setiap produk yang masuk. Olehnya perlu usaha dari pengusaha asal Sulut untuk bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Tiongkok. Untuk menggempur ekspor, baginya perlu ada misi yang kuat, daya juang dan visi yang panjang, harus lakukan kekuatan dan membangun jaringan, harus melakukan strategi pemasaran dan inovasi, melakukan perjanjian internasional dan platform e-commerce, serta memperhatikan kualitas, kuantitas , kemasan, kolaborasi serta strategi pemasaran yang baik. "Ini perlu diterapkan setiap pengusaha, agar kegiatan ekspor bisa maksimal," kuncinya. Berbicara soal inovasi ekspor, tentunya tidak terlepas dari kemajuan digital. Seperti yang dikatakan pemateri lain, Brigjen Polri Drs Yehu Wangsajaya MKom selaku Ahli Informatika Indonesia. Berdasarkan pengalamannya, 11 tahun lalu menjabat sebagai Kapolres Minahasa, jaringan internet di Sulut itu sudah sangat bagus. Sehingga sudah sepantasnya di era revolusi industri 4.0 seluruh pengusaha dan stakeholder melakukan shifting untuk transformasi ekonomi digital. Termasuk pengembangan ekspor. "Semua platform yang ada saat ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang ekspor," singkatnya. Pemateri terakhir, Dr Puspitasari selaku Sekolah Kajian Strategik dan Global UI memberikan saran agar Pemerintah Provinsi Sulut dan stakeholder terkait perlu membangun private agent dengan negara tujuan ekspor. "Perlu adanya usaha pemerintah untuk membangun private agent dengan negara tujuan. Ini akan mempermudah pengurusan administrasi. Juga mengadakan pelatihan bagi orang yang berkompetensi untuk bisa berkomunikasi dengan private agent setempat agar pemahaman produk bisa terbangun dan memudahkan ekspor,” urainya. Sementara itu, Ketua APINDO Sulut Nicko Lieke mengatakan, penyelenggaraan FGD bertujuan mencarikan solusi terhadap semua persoalan terkait ekspor yang ada. Dia memastikan, semua rekomendasi yang dihasilkan dari berjalannya FGD bisa diberikan kepada pemerintah. "Kami dari APINDO akan mendukung penuh kebijakan yang diterapkan pemerintah. Namun semuanya butuh sinergi dari kita semua," kuncinya. Diketahui, dalam diskusi tersebut berkembang beberapa pertanyaan dan perwakilan pengusaha. Antara lain, Ivan Matu selaku perwakilan UMKM. Dia menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan terkait pemasaran produk. Sementara Abrizal Ang selaku eksportir ikan tuna Sulut mengeluhkan kebijakan yang mengakibatkan kurangnya produksi ikan tuna. FGD yang digelar hybrid tersebut ikut dihadiri, Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulut Edwin Kindangen, jajaran DJBC Sulbagtara, pengurus APINDO, Komunitas Ekspor Milenial SulutGo dan beberapa undangan lainnya.(ayu) Rekomendasi FGD APINDO Sulut dan Manado Post dengan Tema Optimalisasi Program Peningkatan Ekspor Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulut: 1. Memperkenalkan lebih luas akan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan tentang ekspor kepada pengusaha dan para UMKM. 2. Pemerintah dan pengusaha melakukan pelatihan standar kualitas produk eksport terhadap masyarakat. 3. Pemerintah dan APINDO membuka pasar ekspor seluas-luasnya baik produk pertanian/perikanan maupun produk kerajinan UMKM. 4. Mendukung pemerintah melakukan pengembangan kapasitas dan kualitas usaha sebagai pendukung ekspor. 5. Bersama-sama pemerintah, pengusaha dan pelaku UMKM memaksimalkan hasil produksi dan diversifikasi produk hasil Sulut (Hilirisasi produk) 6. Mendukung pemerintah untuk melakukan efisiensi ekspor dan kepastian layanan serta biaya murah. 7. Mendukung pemerintah memiliki road map digital produk ekspor. Editor : Tanya Rompas