MANADOPOST.ID - Jumlah Staf Khusus Wali Kota Bitung, dikabarkan bertambah dua orang. Dengan begitu, total staf khusus saat ini sebanyak 47 orang. Jumlah ini, mengalahkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara (Sulut), bahkan mengalahkan jumlah Staf Khusus Gubernur Sulut yang hanya 39 orang. Sumber resmi Manado Post mengatakan, dua orang yang baru bergabung awal 2023 ini sebagai Staf Khusus Wali Kota Bitung, adalah mantan birokrat senior di Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. "Ia, informasi ini sudah A1. Dua mantan birokrat di Pemkot Bitung yaitu Edison Humiang dan Malton Andalangi. Keduanya sudah resmi sebagai Staf Khusus Wali Kota Bitung," ujar sumber akhir pekan lalu. Kendati demikian, menurut sumber keduanya belum mengantongi surat keputusan (SK). "Tapi bukan hanya mereka berdua, 45 staf khusus sebelumnya juga belum ada SK di tahun 2023 ini. Informasi yang didapat, SK mereka akan keluar secara bersama-sama, dengan total 47 orang," tambah sumber. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Wali Kota Bitung Petrus Tuange, saat dikonfirmasi tak menampik adanya penambahan jumlah tersebut. Bahkan, ia membenarkan jika Edison Humiang dan Malton Andalangi sudah resmi sebagai Staf Khusus Wali Kota. "Saat ini Staf Khusus Wali Kota Bitung, berjumlah 47 orang, setelah ketambahan dua orang yaitu Edison Humiang dan Malton Andalangi," terangnya. Soal SK menurut Tuange, semua belum ada. Soal kapan SK Staf Khusus untuk tahun 2023, menurut mantan Wakil Bupati Talaud itu, merupakan kewenangan penuh Wali Kota Bitung yang akan mengeluarkannya. "Soal SK, merupakan kewenangan Wali Kota Bitung," tambah Tuange. Lebih lanjut dibeberkan Tuange, dari jumlah staf khusus tersebut akan berkurang dalam beberapa waktu kedepan, karena ada beberapa yang akan ikut kontestasi pemilihan legislatif. "Kemungkinan besar ada delapan atau sembilan orang yang akan mundur dari staf khusus, karena akan ikut pencalonan wakil rakyat," imbuhnya. Adanya penambahan jumlah staf khusus, membuat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) dr Sunny Rumawung angkat bicara. Selain menyoroti kinerja, dengan adanya penambahan jumlah tersebut jelas lebih membebani APBD. "Ini jelas membebani APBD. Karena selain adanya penambahan yang saat ini sudah 47 orang, ada juga tim lainnya yaitu TP3 Sepakat dan petugas pelayanan publik. Karena terlalu banyak sehingga terkesan hanya untuk menggerus APBD saja. Pemkot Bitung saja masih berutang dana PEN untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bitung tapi ironinya, ada ratusan juta perbulan, miliaran per tahun yang dihabiskan untuk menggaji tim-tim tersebut," nilai Rumawung. Lanjutnya, AMAK Sulut pemimpin saat ini di Pemkot Bitung, lebih serius lagi dalam membangun Kota Bitung. "Dalam amatan kami, sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan. Pasar masih amburadul, Perumda Bangun Bitung kurang jelas hasilnya. Ketersediaan air bersih juga masih jauh dari harapan. Bahkan 1000 titik wifi yang dijanjikan pun masih jauh api dari pada panggang. Padahal sudah ada puluhan staf khusus dan tim-tim lainnya yang diangkat untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tapi sampai saat ini masih belum optimal. Daripada terus menggerus APBD, maka lebih baik dirampingkan atau dibubarkan saja," tandas Rumawung. "Staf Khusus Gubernur Sulut saja hanya 39 orang. Kenapa Bitung harus 47 orang? Belum lagi tim-tim lainnya," pungkasnya. (franky sumaraw)