33.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Lexsy Mamonto, Limi Mokodompit dan Welty Komaling Persiapkan Usulan Pembentukan PN Bolmong  

MANADOPOST.ID – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit MM dan Ketua DPRD Bolmong Welti Komaling SE MM merespon cepat ajakan dan masukan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Sulawesi Utara, Dr Hi Lexsy Mamonto SH MH untuk mempersiapkan usulan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Ketua Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, guna pembentukan Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Limi Mokodompit, kepada manadopost.id, Sabtu (2/7/22), saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya akan secepatnya menindaklanjuti usulan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado tersebut. Karena hal tersebut sangat tepat, sebab pembetukan Pengadilan Negeri (PN) di Bolmong merupakan sebuah kebutuhan mendesak.

“Pada prinsipnya ajakan dan masukan Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Lexsy Mamonto untuk mempersiapkan usulan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, melalui MA, atas rekomendasi Pak Gubernur sangat tepat, karena Pengadilan Negeri (PN) merupakan kebutuhan bagi Kabupaten Bolaang Mongondow, sama dengan bupati dan wali kota lainya, di Sulawesi Utara,” kata Mokodompit.

Senada dukungan juga diberikan Welti Komaling. Ketika dimintai tanggapan, Komaling menuturkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mempersiapkan rekomendasi kepada Bupati Bolmong guna melakukan permohonan pembetukan Pengadilan Negeri (PN) di Bolmong.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Iya, dalam waktu dekat ini kami pihak DPRD akan mempersiapkan rekomendasi kepada Bupati Bolmong untuk menindak lanjuti rencana pembentukan pengadilan negeri di Bolmong agar secepatnya bisa terealisasi, karena hal ini juga merupakan kebutuhan mendesak bagi kabupaten Bolaang Mongondow,” tutur Komaling.

Diketahui, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Sulawesi Utara, telah mendapatkan hibah lahan untuk mendirikan pengadilan negeri di kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur.  Menindaklanjuti hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, pimpinan Mahkamah Agung, dan juga telah dikonsultasikan dengan  Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“Kepada seluruh pemerintah yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih. Dan sebagai pengawal depan Mahkamah Agung, saya telah melaporkan apa yang telah bapak-bapak sumbangkan (hibahkan) ke pimpinan Mahkamah Agung secara struktural. Dan untuk kemudian, sebagai respon dari Mahkamah Agung, nanti ada penghargaan yang akan diserahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada kepala-kepala daerah yang bersangkutan, sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsihnya. Untuk selanjutnya kami telah mengusulkan pembentukan empat pengadilan negeri dan setelah berkonsultasi dengan Kementrian Sekretariat Negara diinformasikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat permohonan dari para Bupati di wilayahnya masing-masing,” sebut Mamonto.

Mamonto menjelaskan runutan prosedur pembentukan PN.

“Kepala daerah bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang tentu didukung oleh keputusan Rapat Paripurna DPRD untuk untuk keputusan tersebut adalah hal yang sangat mendesak. Saya sudah konsultasi dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara sebagai kepala daerah di provinsi. Karena Pak Gubernur yang memiliki kewenangan merekomendasi permohonan dari para bupati ke pihak Mahkamah Agung. Dan Pak gubernur Sulawesi Utara tinggal menunggu permohonan tersebut dari para bupati, kemudian melengkapi dengan rekomendasi untuk kita kirim ke Presiden Republik Indonesia melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan pembetukan Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing di Bolaang Mongondow Raya agar segera terwujud, maka mohon sekiranya segera melakukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia,” jelas Mamonto. (Buyung Potabuga/chan)

MANADOPOST.ID – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit MM dan Ketua DPRD Bolmong Welti Komaling SE MM merespon cepat ajakan dan masukan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Sulawesi Utara, Dr Hi Lexsy Mamonto SH MH untuk mempersiapkan usulan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Ketua Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, guna pembentukan Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Limi Mokodompit, kepada manadopost.id, Sabtu (2/7/22), saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya akan secepatnya menindaklanjuti usulan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado tersebut. Karena hal tersebut sangat tepat, sebab pembetukan Pengadilan Negeri (PN) di Bolmong merupakan sebuah kebutuhan mendesak.

“Pada prinsipnya ajakan dan masukan Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Lexsy Mamonto untuk mempersiapkan usulan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, melalui MA, atas rekomendasi Pak Gubernur sangat tepat, karena Pengadilan Negeri (PN) merupakan kebutuhan bagi Kabupaten Bolaang Mongondow, sama dengan bupati dan wali kota lainya, di Sulawesi Utara,” kata Mokodompit.

Senada dukungan juga diberikan Welti Komaling. Ketika dimintai tanggapan, Komaling menuturkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mempersiapkan rekomendasi kepada Bupati Bolmong guna melakukan permohonan pembetukan Pengadilan Negeri (PN) di Bolmong.

“Iya, dalam waktu dekat ini kami pihak DPRD akan mempersiapkan rekomendasi kepada Bupati Bolmong untuk menindak lanjuti rencana pembentukan pengadilan negeri di Bolmong agar secepatnya bisa terealisasi, karena hal ini juga merupakan kebutuhan mendesak bagi kabupaten Bolaang Mongondow,” tutur Komaling.

Diketahui, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Sulawesi Utara, telah mendapatkan hibah lahan untuk mendirikan pengadilan negeri di kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur.  Menindaklanjuti hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, pimpinan Mahkamah Agung, dan juga telah dikonsultasikan dengan  Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“Kepada seluruh pemerintah yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih. Dan sebagai pengawal depan Mahkamah Agung, saya telah melaporkan apa yang telah bapak-bapak sumbangkan (hibahkan) ke pimpinan Mahkamah Agung secara struktural. Dan untuk kemudian, sebagai respon dari Mahkamah Agung, nanti ada penghargaan yang akan diserahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada kepala-kepala daerah yang bersangkutan, sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsihnya. Untuk selanjutnya kami telah mengusulkan pembentukan empat pengadilan negeri dan setelah berkonsultasi dengan Kementrian Sekretariat Negara diinformasikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat permohonan dari para Bupati di wilayahnya masing-masing,” sebut Mamonto.

Mamonto menjelaskan runutan prosedur pembentukan PN.

“Kepala daerah bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang tentu didukung oleh keputusan Rapat Paripurna DPRD untuk untuk keputusan tersebut adalah hal yang sangat mendesak. Saya sudah konsultasi dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara sebagai kepala daerah di provinsi. Karena Pak Gubernur yang memiliki kewenangan merekomendasi permohonan dari para bupati ke pihak Mahkamah Agung. Dan Pak gubernur Sulawesi Utara tinggal menunggu permohonan tersebut dari para bupati, kemudian melengkapi dengan rekomendasi untuk kita kirim ke Presiden Republik Indonesia melalui Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan pembetukan Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing di Bolaang Mongondow Raya agar segera terwujud, maka mohon sekiranya segera melakukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia,” jelas Mamonto. (Buyung Potabuga/chan)

Most Read

Artikel Terbaru

/