29.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Bantuan Rumah Fakir Miskin di Era Pemerintahan Yasti Diduga Dikorupsi, Kejari Tahan Tersangka

MANADOPOST.ID – Kasus dugaan korupsi di era kepemimpinan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo kembali terangkat.

Kali ini terkait bantuan sosial pembangunan Rehabilitas Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2019.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu telah menetapkan tersangka berinisial JS selalu pihak ketiga, Selasa (5/7/2022) kemarin.

Diketahui RS-RTLH merupakan salah satu program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Adapun penetapan tersangka JS berdasarkan hasil penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kotamobagu, dengan surat perintah penetapan tersangka Nomor: 395/P.1.12/Fd.2/07/2022.

Diketahui, JS merupakan pihak ketiga atau kontraktor pada pembangunan RS-RTLH tersebut dengan pagu anggaran Rp 750 juta. Program itu untuk bantuan pembangunan sebanyak 50 unit rumah kepada lima kelompok masyarakat yang tersebar di empat desa di Bolmong.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar SH MH melalui Kepala Seksi Intelejen Meidy Wensen SH mengatakan tersangka JS selaku Direktur CV A yang melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan penujukan langsung Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bolmong dengan perjanjian mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75 juta atau 10 % dari total pagu anggaran.

“Namun sampai pencairan pencairan 100 % pekerjaan RS-RTLH tersebut hanya sebanyak 10 unit saja,” terang Wensen.

MANADOPOST.ID – Kasus dugaan korupsi di era kepemimpinan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo kembali terangkat.

Kali ini terkait bantuan sosial pembangunan Rehabilitas Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementrian Sosial RI melalui Direktorat Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2019.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu telah menetapkan tersangka berinisial JS selalu pihak ketiga, Selasa (5/7/2022) kemarin.

Diketahui RS-RTLH merupakan salah satu program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

Adapun penetapan tersangka JS berdasarkan hasil penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kotamobagu, dengan surat perintah penetapan tersangka Nomor: 395/P.1.12/Fd.2/07/2022.

Diketahui, JS merupakan pihak ketiga atau kontraktor pada pembangunan RS-RTLH tersebut dengan pagu anggaran Rp 750 juta. Program itu untuk bantuan pembangunan sebanyak 50 unit rumah kepada lima kelompok masyarakat yang tersebar di empat desa di Bolmong.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar SH MH melalui Kepala Seksi Intelejen Meidy Wensen SH mengatakan tersangka JS selaku Direktur CV A yang melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan penujukan langsung Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bolmong dengan perjanjian mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75 juta atau 10 % dari total pagu anggaran.

“Namun sampai pencairan pencairan 100 % pekerjaan RS-RTLH tersebut hanya sebanyak 10 unit saja,” terang Wensen.

Most Read

Artikel Terbaru

/