33.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Remon Ratu Sebut Ada SK Bupati Yasti Soepredjo terkait Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah

MANADOPOST.ID – Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bolaang Mongondow, Remon Ratu buka suara terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan pengadaan penyediaan sarana produksi komoditi holtikultura (bawang merah dan jagung) Distan Bolmong yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) 2020.

Dia membantah adanya pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar. Dia juga mengklaim dinasnya hanya melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Menurutnya pencairan anggaran tersebut langsung ke pihak kelompok yang sudah mendapatkan SK Bupati.

“Saya menegaskan bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mooduto terkait pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar itu tidak ada dianggaran Dinas Pertanian. Yang ada hanya pengadaan bibit bawang merah senilai Rp 2,6 miliar. Dan itu bukan hanya untuk pengadaan bibit saja tapi juga untuk pembangunan gudang pasca panen. Dalam hal tersebut pihak Dinas Pertanian hanya dalam posisi sebagai monitor, evaluasi dan pengawasan, sebab anggaran pengadaan bantuan sosial (bansos) produksi komoditi holtikultura itu pencairannya secara bertahap langsung ke rekening kelompok penerima bantuan. Adapun kelompok penerima bantuan itu sebelumnya kami sodorkan kepada Bupati (Yasti Soepredjo, Red) untuk mendapatkan SK penetapan sebagai kelompok penerima bantuan dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah. Jadi yang melakukan belanja bukan dinas tapi kelompok. Untuk itu saya selaku kepala dinas juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak APH dan APIP untuk melakukan tugas pemeriksaan, agar semuanya jelas,” ungkap Remon Ratu sembari mengatakan bahwa pihak ketiga atas nama YD dalam pengadaan bibit dari Magelang, Brebes dan Makassar itu.

Diketahui, sebelumnya, kuat dugaan dana yang bersumber DID 2020 tersebut telah disalah gunakan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dijabat Kepala Dinas Remon Ratu. Proyek senilai Rp 4,2 miliar itu diduga terjadi kerugian negara senilai Rp 3,2 miliar.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Indonesia, Buya Yusuf Mooduto. Dari informasi yang berhasil dikantonginya menyebutkan, Dinas Pertanian di 2020 kuat dugaan telah melakukan penyelewengan anggaran pengadaan bibit bawang merah senilai Rp 2,6 miliar dan bantuan bibit jagung senilai Rp 2 miliar.

“Saya selaku Ketua LSM Aliansi Indonesia Kabupaten Bolmong mendesak pihak Polres Kotamobagu menuntaskan laporan kasus bawang merah berbandrol 2,6 miliar dan Pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, agar tidak ada kesan tebang pilih kasus. Kasus pengadaan bawang merah di Dinas Pertanian Bolmong senilai Rp 2,6 miliar ditambah dengan pengadaan jagung Rp 2 miliar totalnya Rp 4,6 miliar, sementara yang tersalur hanya Rp 1,4 miliar dari bibit bawang merah dan bibit jagung tidak tersalurkan. jadi kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar,” urai Mooduto.

Diketahui kasus dugaan korupsi ini kembali dilanjutkan Polres Kotamobagu. Sejumlah pihak terinformasi sudah diperiksa. Polres pun sementara berkoordinasi dengan APIP untuk kembali melakukan pemeriksaan.(Buyung Potabuga/Chan)

MANADOPOST.ID – Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bolaang Mongondow, Remon Ratu buka suara terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan pengadaan penyediaan sarana produksi komoditi holtikultura (bawang merah dan jagung) Distan Bolmong yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) 2020.

Dia membantah adanya pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar. Dia juga mengklaim dinasnya hanya melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Menurutnya pencairan anggaran tersebut langsung ke pihak kelompok yang sudah mendapatkan SK Bupati.

“Saya menegaskan bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mooduto terkait pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar itu tidak ada dianggaran Dinas Pertanian. Yang ada hanya pengadaan bibit bawang merah senilai Rp 2,6 miliar. Dan itu bukan hanya untuk pengadaan bibit saja tapi juga untuk pembangunan gudang pasca panen. Dalam hal tersebut pihak Dinas Pertanian hanya dalam posisi sebagai monitor, evaluasi dan pengawasan, sebab anggaran pengadaan bantuan sosial (bansos) produksi komoditi holtikultura itu pencairannya secara bertahap langsung ke rekening kelompok penerima bantuan. Adapun kelompok penerima bantuan itu sebelumnya kami sodorkan kepada Bupati (Yasti Soepredjo, Red) untuk mendapatkan SK penetapan sebagai kelompok penerima bantuan dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah. Jadi yang melakukan belanja bukan dinas tapi kelompok. Untuk itu saya selaku kepala dinas juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak APH dan APIP untuk melakukan tugas pemeriksaan, agar semuanya jelas,” ungkap Remon Ratu sembari mengatakan bahwa pihak ketiga atas nama YD dalam pengadaan bibit dari Magelang, Brebes dan Makassar itu.

Diketahui, sebelumnya, kuat dugaan dana yang bersumber DID 2020 tersebut telah disalah gunakan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dijabat Kepala Dinas Remon Ratu. Proyek senilai Rp 4,2 miliar itu diduga terjadi kerugian negara senilai Rp 3,2 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Indonesia, Buya Yusuf Mooduto. Dari informasi yang berhasil dikantonginya menyebutkan, Dinas Pertanian di 2020 kuat dugaan telah melakukan penyelewengan anggaran pengadaan bibit bawang merah senilai Rp 2,6 miliar dan bantuan bibit jagung senilai Rp 2 miliar.

“Saya selaku Ketua LSM Aliansi Indonesia Kabupaten Bolmong mendesak pihak Polres Kotamobagu menuntaskan laporan kasus bawang merah berbandrol 2,6 miliar dan Pengadaan bibit jagung senilai Rp 2 miliar di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, agar tidak ada kesan tebang pilih kasus. Kasus pengadaan bawang merah di Dinas Pertanian Bolmong senilai Rp 2,6 miliar ditambah dengan pengadaan jagung Rp 2 miliar totalnya Rp 4,6 miliar, sementara yang tersalur hanya Rp 1,4 miliar dari bibit bawang merah dan bibit jagung tidak tersalurkan. jadi kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar,” urai Mooduto.

Diketahui kasus dugaan korupsi ini kembali dilanjutkan Polres Kotamobagu. Sejumlah pihak terinformasi sudah diperiksa. Polres pun sementara berkoordinasi dengan APIP untuk kembali melakukan pemeriksaan.(Buyung Potabuga/Chan)

Most Read

Artikel Terbaru

/