alexametrics
24.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tidak Terima Dengan Keputusan Kejaksaan, Tersangka Korupsi Bulog Bolmong Ajukan Praperadilan

MANADOPOST.ID— Kepala gudang Bulog Bolmong, Djunaidi Mahmud, mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan selaku termohon dan Polres Kotamobagu sebagai turut termohon.

Gugatan tersebut diajukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran Rastra (Beras Sejahtera), oleh penyidik Polres Kotamobagu, dengan berkas perkara masuk tahap II ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu, pada sidang yang dilaksanan Jumat (17/12) yang lalu.

Kuasa hukum pemohon praperadilan, Hendra Putra Juda Baramuli SH MH, Senin (20/12) mengatakan, pihaknya menilai penetapan tersangka terhadap Djunaidi Mahmud, terkesan dilakukan sewenang wenang penyidik selaku penegak hukum dalam penetapan status tersangka.

“Kami dari MGD Lawfirm selaku kuasa yang mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan selaku termohon dan Polres Kotamobagu sebagai turut termohon akibat adanya penetapan tersangka yang tidak sah. Permohonan praperadilan ini juga untuk melindungi hak warga terhadap penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara yang merugikan hak setiap individu warga negara,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penentuan penetapan tersangka terhadap klien Djunaidi Mahmud oleh penyidik tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

“Lewat bukti BAP saksi dan hasil foto copy audit BPKP sebagai bukti permulan yang cukup oleh penyidik sampai menetapkan klien kami sebagai tersangka, ini merupakan tindak sewenang wenang, dan terkesan dipaksakan,” bebernya.

Dua alat bukti yang menjadi bukti permulaan, menurut kami rancu dalam penetapan Tersangka oleh penyiidik dan pihak kejaksaan tidak jeli memeriksa berkas yang diajukan sampai masuk pada tahap II.

“Karena dari hasil fakta persidangan dari bukti hasil audit BPKP tidak berkaitan dengan sub Job klien kami sebagai kepala gudang bulog, karena hasil audit tersebut merupakan pemeriksaan dari setiap kepala kepala desa yang menerima penyaluran Rastra tersebut, bukan hasil audit tugas dari kepala gudang bulog,” jelasnya.

Ditambahkan, D Novian Baeruma SH, bahwa pihak kejaksaan yang menerima berkas tersangka dari pihak kepolisian tidak melakukan verifikasi dengan cermat untuk melakukan pra penuntutan.

“Selama jadwal sidang tiga kali pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan tidak sempat menghadiri sidang praperadilan, yang seharusnya sebagai termohon harus aktif menunjukan bahwa berkas tahap II dalam pra penuntutan sudah sesuai dengan ketentuan, terlebih ini merupakan hak orang yang akan dituntut, sehingga saat ini sudah masuk pada kesimpulan dan tinggal menunggu pertimbangan majelis pada agenda putusan pengadilan atas permohon praperadilan ini,” tambah Baeruma.

Pihak Kejaksaan dan kepolisian terkait praperadilan ini dalam konfirmasi. Sekedar diketahui, penetapan Tersangka Djunaidi Mahmud sendiri dilakukan sejak pada Juni 2020 nanti ditahan pada November 2021, itupun awalnya diperiksa sebagai saksi terhadap penetapan TSK korupsi penyaluran Rastra terhadap Bernard Mananoma SE Kepala Satker sub drive Bolmong yang kena OTT pada 2018 dan Rizal Sardi Masloman Kepala Jasa Prima Logistik Distributor. (*)

MANADOPOST.ID— Kepala gudang Bulog Bolmong, Djunaidi Mahmud, mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan selaku termohon dan Polres Kotamobagu sebagai turut termohon.

Gugatan tersebut diajukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran Rastra (Beras Sejahtera), oleh penyidik Polres Kotamobagu, dengan berkas perkara masuk tahap II ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu, pada sidang yang dilaksanan Jumat (17/12) yang lalu.

Kuasa hukum pemohon praperadilan, Hendra Putra Juda Baramuli SH MH, Senin (20/12) mengatakan, pihaknya menilai penetapan tersangka terhadap Djunaidi Mahmud, terkesan dilakukan sewenang wenang penyidik selaku penegak hukum dalam penetapan status tersangka.

“Kami dari MGD Lawfirm selaku kuasa yang mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan selaku termohon dan Polres Kotamobagu sebagai turut termohon akibat adanya penetapan tersangka yang tidak sah. Permohonan praperadilan ini juga untuk melindungi hak warga terhadap penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara yang merugikan hak setiap individu warga negara,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penentuan penetapan tersangka terhadap klien Djunaidi Mahmud oleh penyidik tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

“Lewat bukti BAP saksi dan hasil foto copy audit BPKP sebagai bukti permulan yang cukup oleh penyidik sampai menetapkan klien kami sebagai tersangka, ini merupakan tindak sewenang wenang, dan terkesan dipaksakan,” bebernya.

Dua alat bukti yang menjadi bukti permulaan, menurut kami rancu dalam penetapan Tersangka oleh penyiidik dan pihak kejaksaan tidak jeli memeriksa berkas yang diajukan sampai masuk pada tahap II.

“Karena dari hasil fakta persidangan dari bukti hasil audit BPKP tidak berkaitan dengan sub Job klien kami sebagai kepala gudang bulog, karena hasil audit tersebut merupakan pemeriksaan dari setiap kepala kepala desa yang menerima penyaluran Rastra tersebut, bukan hasil audit tugas dari kepala gudang bulog,” jelasnya.

Ditambahkan, D Novian Baeruma SH, bahwa pihak kejaksaan yang menerima berkas tersangka dari pihak kepolisian tidak melakukan verifikasi dengan cermat untuk melakukan pra penuntutan.

“Selama jadwal sidang tiga kali pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan tidak sempat menghadiri sidang praperadilan, yang seharusnya sebagai termohon harus aktif menunjukan bahwa berkas tahap II dalam pra penuntutan sudah sesuai dengan ketentuan, terlebih ini merupakan hak orang yang akan dituntut, sehingga saat ini sudah masuk pada kesimpulan dan tinggal menunggu pertimbangan majelis pada agenda putusan pengadilan atas permohon praperadilan ini,” tambah Baeruma.

Pihak Kejaksaan dan kepolisian terkait praperadilan ini dalam konfirmasi. Sekedar diketahui, penetapan Tersangka Djunaidi Mahmud sendiri dilakukan sejak pada Juni 2020 nanti ditahan pada November 2021, itupun awalnya diperiksa sebagai saksi terhadap penetapan TSK korupsi penyaluran Rastra terhadap Bernard Mananoma SE Kepala Satker sub drive Bolmong yang kena OTT pada 2018 dan Rizal Sardi Masloman Kepala Jasa Prima Logistik Distributor. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/