alexametrics
31.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Korupsi Dana Bakti Jumbara, ASN Mantan Bendahara BPPKB Ini Gunakan Rompi Merah Diboyong ke Kejari

MANADOPOTS.ID – ASN berinisial NDP alias Nur (36), warga Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Selasa (26/4/2022), dijemput Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu sebagai terpidana kasus korupsi.

Tiba di kantor Kejari Kotamobagu, mantan bendahara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Bolaang Mongondow ini menjalani proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dirinya pun mendapat hak untuk berbuka puasa oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya digelandang ke mobil tahanan kejaksaan, dengan menggunakan pakaian rompi dan tangan terborgol.

Dalam press confrense yang dipimpim Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Elwin Agustian Khahar SH MH menjelaskan, bahwa pada 2014 Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan kegiatan penyuluhan ibu, bayi, dan anak, melalui kelompok masyarakat dan dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara). Kegiatan itu didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Bolmong 2014 sebesar Rp 1,28 miliar dengan realisasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 1,179 miliar.

“Dari besaran dana sebesar Rp. 1.179.237.940,- digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok masyarakat yang direalisasikan melalu pencairan dana TU untuk mendukung kegiatan Jumbara sebesar Rp 733.962.940,- dan pencairan LS untuk biaya makan minum sebesar Rp. 445.275.000,-,” ujar Elwin didampingi Kepala Seksi Intelejen dan Pidana Khusus.

Lanjut Kajari, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK RI Nomor 17/LHP/XIX.Mnd/06/2017 tanggal 04 Juni 2017 dengan kesimpulan adanya penyimpangan peraturan perundangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

“Realisasi belanja makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan senyatanya sebesar Rp.324.725.000,- dan atas kerugian daerah tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp.138.850.000,- pada tanggal 24 Juli 2014. Selanjutnya, pada tanggal 09 Juni 2017 Hj Asana Damopolii SPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Bolmong sebesar Rp.213.000.000,-,” jelasnya.

Elwin juga menambahkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Manado Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 12 Juni 2019 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi.

“Upaya pun berhasil sehingga, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4370 K/PID.SUS/2019 tanggal 18 November 2019 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi,” tutup Elwin. (Buyung Potabuga/can)

MANADOPOTS.ID – ASN berinisial NDP alias Nur (36), warga Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Selasa (26/4/2022), dijemput Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu sebagai terpidana kasus korupsi.

Tiba di kantor Kejari Kotamobagu, mantan bendahara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Bolaang Mongondow ini menjalani proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dirinya pun mendapat hak untuk berbuka puasa oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya digelandang ke mobil tahanan kejaksaan, dengan menggunakan pakaian rompi dan tangan terborgol.

Dalam press confrense yang dipimpim Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Elwin Agustian Khahar SH MH menjelaskan, bahwa pada 2014 Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan kegiatan penyuluhan ibu, bayi, dan anak, melalui kelompok masyarakat dan dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara). Kegiatan itu didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Bolmong 2014 sebesar Rp 1,28 miliar dengan realisasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 1,179 miliar.

“Dari besaran dana sebesar Rp. 1.179.237.940,- digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok masyarakat yang direalisasikan melalu pencairan dana TU untuk mendukung kegiatan Jumbara sebesar Rp 733.962.940,- dan pencairan LS untuk biaya makan minum sebesar Rp. 445.275.000,-,” ujar Elwin didampingi Kepala Seksi Intelejen dan Pidana Khusus.

Lanjut Kajari, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK RI Nomor 17/LHP/XIX.Mnd/06/2017 tanggal 04 Juni 2017 dengan kesimpulan adanya penyimpangan peraturan perundangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

“Realisasi belanja makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan senyatanya sebesar Rp.324.725.000,- dan atas kerugian daerah tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp.138.850.000,- pada tanggal 24 Juli 2014. Selanjutnya, pada tanggal 09 Juni 2017 Hj Asana Damopolii SPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Bolmong sebesar Rp.213.000.000,-,” jelasnya.

Elwin juga menambahkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Manado Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd tanggal 12 Juni 2019 menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi.

“Upaya pun berhasil sehingga, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4370 K/PID.SUS/2019 tanggal 18 November 2019 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi,” tutup Elwin. (Buyung Potabuga/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/