31.4 C
Manado
Selasa, 22 Juni 2021
spot_img

Bolmut Tetapkan Empat Ranperda, Apa Saja Isinya?

MANADOPOST.ID—Bupati Bolmut Drs Depri Pontoh Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penetapan empat
Ranperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 yang Bertempat di ruang sidang DPRD Bolmut.

Bupati Bolmut Depri Pontoh menyapaikan
menyebutkan, empat Ranperda tersebut, yakni, Pertama, Rancanagn Peratuarab Daerah tentang Pemilihan, Pengakatan, Pelantikab dan Pemberhentian Sangadi, Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan desa, Ketiga, Rancangan Peratuaran daerah tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat desa. Dan Keempat, Rancangan Peraturan daerah tentang Pencabupatn peraturan daerah kabupaten bolmut nomor 7 tahun 2010 tentang adimistrasi kependudukan.

Rancangan Peraturan daerah tentang pemilihan, pengakatan, pelantikan dan pemberhentian sangadi, sebagimana yang kita ketahui bersama bahwa Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana salah satu yang menjadi materi pada Ranperda ini adalah mengatur pemilihan sangadi yang akan dilaksanakan secara serentak dan dilakukan secara bergolombang yaitu 2 tahun sekali serta juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal melakukan pengawasan secara teknis atas pelaksanaan pemilihan sangadi secara serntak.

Kedua, Rancangan Peraturan daerah tentang badan permusyawaratan desa, merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri nomor 110, tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Ranperda ini mengatur tentang mekanisme pengkatan dab pemberhentian badan permusyawaratan desa secara teknis juga mengatur tentang larangan, kewajiban, kewenagan serta tugas, pokok dan fungsi dari BPD dalam menjalankan tugas.

Ketiga, Rancangab Peraturan daerah tentang Pengakatan dan pemberhentian perangkat desa, merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengakatan dan pemberhentian perangkat desa. Dimana yang menjadi pokok matei pada Ranperda ini adalah menjelaskan tentang tupoksi, mekanisme pengakatan dab pemberhentian perangkat desa sehingga Ranperda ini menjadi acuan bagi seluruh sangadi dalam hak mengakat dan memberhentikan perangkat desa.

Keempat, Rancagan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten bolmut nomor 7 tahun 2021 tentang adimistrasi kependudukan. Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adimistrasi kependudukan. Dimana pasal 79 A menyatakan bahwa pengurus dan penertiban dokumen kependudukan tidak dipungut biyaya, serta penyesuaian pengaturan adimistarasi kependuduka lainnya karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

(yogi/ayu)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru