alexametrics
25.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Pemkab Bolmut Gelar Coaching Clinic SAKIP tahun 2021

MANADOPOST.ID —Sekretaris Kabupaten Bolmut DR Asripan Nani membuka kegiatan Coaching Clinic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bolmut tahun 2021 yang bertempat di hotel Aston Manado.

Dia mengatakan pada saat ini, masyarakat terus menuntut negara untuk dapat hadir memberikan layanan yang terbaik, sementara sumber daya anggaran yang kita miliki terbatas.

“Sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi. Untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, efisiensi anggaran harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menambahkan efisiensi seharusnya dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Lanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan aspek manajemen kinerja sektor publik di Indonesia.

Dia menjelaskan, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat.

SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.

Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Sementara itu untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bolmut, akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Maka dilakukan evaluasi terhadap 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

Perlu diketahui Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian, lmbaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Secara Nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2020 menunjukan Pemerintah Kabupaten Bolmut mendapat Nilai 61,29 atau dengan predikat penilaian B.

“Peningkatan nilai akuntabilitas ini menunjukkan komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan, dan semoga dengan kegiatan ini bisa mendorong implemtasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bolmut menjadi lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Bolmut lebih maju dalam kancah pembangunan daerah serta lebih menciptakan Bolmut yang berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan berdaya saing,” tutupnya.

(yogi)

 

MANADOPOST.ID —Sekretaris Kabupaten Bolmut DR Asripan Nani membuka kegiatan Coaching Clinic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bolmut tahun 2021 yang bertempat di hotel Aston Manado.

Dia mengatakan pada saat ini, masyarakat terus menuntut negara untuk dapat hadir memberikan layanan yang terbaik, sementara sumber daya anggaran yang kita miliki terbatas.

“Sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi. Untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, efisiensi anggaran harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menambahkan efisiensi seharusnya dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang-Undang.

Lanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP yang tidak lain merupakan aspek manajemen kinerja sektor publik di Indonesia.

Dia menjelaskan, SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat.

SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.

Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.

Sementara itu untuk mendorong percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bolmut, akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Maka dilakukan evaluasi terhadap 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

Perlu diketahui Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh Kementerian, lmbaga, dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Secara Nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2020 menunjukan Pemerintah Kabupaten Bolmut mendapat Nilai 61,29 atau dengan predikat penilaian B.

“Peningkatan nilai akuntabilitas ini menunjukkan komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan, dan semoga dengan kegiatan ini bisa mendorong implemtasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bolmut menjadi lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Bolmut lebih maju dalam kancah pembangunan daerah serta lebih menciptakan Bolmut yang berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan berdaya saing,” tutupnya.

(yogi)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/