24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Retribusi Picu Penurunan Omzet UMKM

MANADOPOST.ID— Awal September lalu, Pemkab Bolmut resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai pungutan restribusi yang ada di Kawasan pariwisata. Tujuannya, untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata.

Namun sayang, Perda tersebut menuai pro dan kontra dari beberapa pihak. Khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka mengakui hampir sepekan pasca diberlakukannya aturan tersebut pendapatan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Sangadi Boroko Timur Robby Pakaya, yang merupakan pengelola UMKM kuliner di Kawasan wisata Pantai Pinagut mengakui, hampir sepekan ini para pelaku UMKM mengeluh karena minat pengunjung semakin sepi. Baik siang atapun malam.

Dia menyebutkan, Pendapatan yang biasanya Rp500 ribu sampai Rp 1 juta per hari menurun drastic. Bahkan saat ini tinggal Ro35 ribu per harinya. Kadang dagangan pun tidak habis terjual.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Ya belakangan ini para pelaku usaha yang menyewa kajebo (rumah usaha) yang dibangun Bumdes desa Boroko Timur telah mengeluh akan sepinya pengunjung yang makan. Pendapatan tidak menentu. Hal ini karena adanya retribusi kendaraan masuk yang diberlakukan pemerintah. Jadi yang tadinya ramai, sekarang jadi sepi,” sebut Pakaya.

Menanggapi keluhan ini, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Fatlun Paputungan menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang retribusi sudah merupakan produk hukum daerah dan telah dibahas sejak 2013, dan disahkan 1 september lalu oleh Eksekutif dan Legislatif. Di mana, lanjutnya Perda tersebut diterapkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Tugas kami menjalankan produk hukum daerah yang sudah disahkan.  Termasuk retribusi kenderaan dan orang yang masuk kawasan Wisata Batu Pinagut. Hal – hal yang timbul setelah diberlakukannya perda tersebut, itu bukan tugas kami lagi. Soal melemahnya atau meningkatnya pendapatan ekonomi UMKM yang melakukan aktifitas jual beli didalam kawasan adalah tanggung jawab desa. Bukan tanggung jawab Dinas Pariwisata,” pungkas Paputungan

Diketahui, Perda tersebut mewajibkan kenderaan masuk dan pengunjung wajib membayar sebesar Rp 2.000 per orang, kendaraan roda dua Rp 2.000, roda tiga Rp 3.000 dan roda empat Rp 5.000 dalam sekali masuk ke Kawasan. (ctr-06/ayu)

MANADOPOST.ID— Awal September lalu, Pemkab Bolmut resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 mengenai pungutan restribusi yang ada di Kawasan pariwisata. Tujuannya, untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata.

Namun sayang, Perda tersebut menuai pro dan kontra dari beberapa pihak. Khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka mengakui hampir sepekan pasca diberlakukannya aturan tersebut pendapatan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Sangadi Boroko Timur Robby Pakaya, yang merupakan pengelola UMKM kuliner di Kawasan wisata Pantai Pinagut mengakui, hampir sepekan ini para pelaku UMKM mengeluh karena minat pengunjung semakin sepi. Baik siang atapun malam.

Dia menyebutkan, Pendapatan yang biasanya Rp500 ribu sampai Rp 1 juta per hari menurun drastic. Bahkan saat ini tinggal Ro35 ribu per harinya. Kadang dagangan pun tidak habis terjual.

“Ya belakangan ini para pelaku usaha yang menyewa kajebo (rumah usaha) yang dibangun Bumdes desa Boroko Timur telah mengeluh akan sepinya pengunjung yang makan. Pendapatan tidak menentu. Hal ini karena adanya retribusi kendaraan masuk yang diberlakukan pemerintah. Jadi yang tadinya ramai, sekarang jadi sepi,” sebut Pakaya.

Menanggapi keluhan ini, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Fatlun Paputungan menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang retribusi sudah merupakan produk hukum daerah dan telah dibahas sejak 2013, dan disahkan 1 september lalu oleh Eksekutif dan Legislatif. Di mana, lanjutnya Perda tersebut diterapkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Tugas kami menjalankan produk hukum daerah yang sudah disahkan.  Termasuk retribusi kenderaan dan orang yang masuk kawasan Wisata Batu Pinagut. Hal – hal yang timbul setelah diberlakukannya perda tersebut, itu bukan tugas kami lagi. Soal melemahnya atau meningkatnya pendapatan ekonomi UMKM yang melakukan aktifitas jual beli didalam kawasan adalah tanggung jawab desa. Bukan tanggung jawab Dinas Pariwisata,” pungkas Paputungan

Diketahui, Perda tersebut mewajibkan kenderaan masuk dan pengunjung wajib membayar sebesar Rp 2.000 per orang, kendaraan roda dua Rp 2.000, roda tiga Rp 3.000 dan roda empat Rp 5.000 dalam sekali masuk ke Kawasan. (ctr-06/ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/