24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kasus Korupsi Dana Desa dan ADD Oknum Sangadi Ini Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado

- Advertisement -

MANADOPOST.ID – Perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan dana desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menyeret oknum sangadi atau kepala desa inisial KB ke jeruji besi.

Pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kotamobagu di Dumoga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado di Manado, Kamis (2/6/2022).

Adapun berkas perkara dan barang bukti tersebut dilimpahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum, Caecillia Birana SH didampingi staf Cabjari Kotamobagu di Dumoga.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (kacabjari) Kotamobagu di Dumoga, Edwin B Tumundo SH dikonfirmasi membenarkan pelimpahan tersebut.

- Advertisement -

“Iya, hari ini Cabjari Dumoga melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Meyambanga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” katanya.

“Setelah pelimpahan ini kami selaku penuntut umum menunggu penetapan agenda sidangnya,” jelasnya.

Diketahui, tersangka KB disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi atas dandes dan ADD tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan kerugian sebesar Rp533,8 juta.

Pelimpahan ini sebagaimana diatur Primair Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Buyung Potabuga/can)

MANADOPOST.ID – Perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan dana desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menyeret oknum sangadi atau kepala desa inisial KB ke jeruji besi.

Pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kotamobagu di Dumoga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado di Manado, Kamis (2/6/2022).

Adapun berkas perkara dan barang bukti tersebut dilimpahkan Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum, Caecillia Birana SH didampingi staf Cabjari Kotamobagu di Dumoga.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (kacabjari) Kotamobagu di Dumoga, Edwin B Tumundo SH dikonfirmasi membenarkan pelimpahan tersebut.

“Iya, hari ini Cabjari Dumoga melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Meyambanga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” katanya.

“Setelah pelimpahan ini kami selaku penuntut umum menunggu penetapan agenda sidangnya,” jelasnya.

Diketahui, tersangka KB disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi atas dandes dan ADD tahun anggaran 2019 dan 2020 dengan kerugian sebesar Rp533,8 juta.

Pelimpahan ini sebagaimana diatur Primair Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Buyung Potabuga/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/