29C
Manado
Sabtu, 6 Maret 2021

Polres `Intai` Bantuan Covid-19

MANADOPOST.ID—Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), tengah melakukan penyelidikan terkait penggelapan dan pemalsuan tanda tangan bantuan sembako Covid-19 di Desa Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah (Pinteng), Kabupaten Bolsel.

Hal ini, dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bolsel AKP Sahroni Rasyid. Saat ditemui Manado Post, Rasyid menuturkan jika pihaknya sudah menerima laporan tersebut. “Pihaknya sudah terima dan sekarang dalam proses Lidik,” bebernya, Rabu (3/2) kemarin.

Dikatakannya, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa pada kasus tersebut. “Saya lupa sudah berapa orang yang dipanggil. Tapi intinya proses kasus ini sudah dalam tahap Lidik,” akunya.

Dia membeber, kasus ini berawal, ketika 20an warga Desa Tobayagan, melapor ke Polres Bolsel belum lama ini.

“Mereka kecewa tak menerima bantuan sembako dari pemerintah pada tahap kedelapan. Padahal dari tahap pertama hingga ketujuh, 20 masyarakat ini selalu menerima bantuan. Namun pada tahap kedelapan tiba-tiba bantuan itu tidak lagi diterima,” sebutnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Perwira tiga Balok ini, mengatakan dugaan sementara ada penggelapan dan pemalsuan tanda tangan.

“Nah, yang menjadi terlapor saat ini adalah pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Tobayagan. Pasalnya, pemdes Tobayagan diketahui mengganti beberapa nama penerima bantuan sembako Covid-19 tersebut,” katanya.

Ditambahkan, salah satu penyidik Polres Bolsel, padahal daftar nama-nama ini tak bisa diganti karena sudah diatur oleh Dinas Sosial. “Jadi desa tak punya kewenangan mengganti nama-nama penerimanya. Karena sudah ada dari Dinas Sosial,” jelas penyidik itu.

Sementara itu, orang nomor satu di Polres Bolsel AKBP Yuli Kurnianto, mengaku pihaknya sangat serius dalam menangani kasus tersebut. “Apalagi ini soal bantuan, kami sangat serius,” tegasnya.

Perwira dua melati ini menhelaskan jika kasus yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dalam Pandemi Covid-19. Jika diselewengkan, hukumannya sangatlah maksimal.

“Makanya saya minta jangan main-main dengan bantuan dari pemerintah. Terutama pada saat pandemi Covid-19,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Desa Tobayagan Masri Podomi, saat dihubungi di nomor 0823-4861-XXXX. Tak dijawab. (ctr-03/ayu)

Artikel Terbaru