Pemkab Bolsel Rampingkan 205 Pejabat Eselon IV

MANADOPOST.ID – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru dan wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, tengah merampingkan 205 Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel.

Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, terkait Penyederhanaan Birokrasi (PB).

Kepada Manado Post, Sekkab Marzanzius Arvan Ohy, selaku Pengarah Tim Kerja PB Pemkab Bolsel menjelaskan, bahwa penyederhanaan yang dilakukan ialah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. “Untuk Kabupaten/Kota yang akan dialihkan dalam Penyederhanaan Birokrasi adalah jabatan pengawas eselon IV,” ungkap Ohy, saat memimpin rapat PB, di Ruang Rapat Sekkab Kompleks Perkantoran Panango, Rabu (5/5), kemarin.

Panglima ASN Bolsel ini, mengatakan 205 jabatan pengawas yang dialihkan dari total 321 pejabat eselon IV. “Jadi ada 116 jabatan yang tidak dialihkan” katanya.

Lanjutnya, jabatan kosong dan jabatan yang masih diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) wajib diisi terlebih dahulu dengan Pejabat Definitif. Untuk pengisian jabatan tersebut, menurut Sekkab akan diajukan terlebih dahulu ke Mendagri. Berhubung Bolsel merupakan daerah yang baru melaksanakan Pilkada. “Setelah semua jabatan Pengawas yang kosong dan Plt diisi dengan pejabat Definitif, barulah Data identifikasi penyederhanaan Birokrasi ini akan disampaikan ke Kemendagri melalui Biro Organisasi Provinsi Sulut untuk diverifikasi,” tutup Ohy.

Turut hadir dalam rapat Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan selaku Ketua Tim Kerja PB, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong, Inspektur Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto, Kabag Organisasi Muh. Basri Sutrimo, serta jajaran Tim Kerja PB lainnya. (Romansyah Banjar)

MANADOPOST.ID – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru dan wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, tengah merampingkan 205 Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel.

Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo, terkait Penyederhanaan Birokrasi (PB).

Kepada Manado Post, Sekkab Marzanzius Arvan Ohy, selaku Pengarah Tim Kerja PB Pemkab Bolsel menjelaskan, bahwa penyederhanaan yang dilakukan ialah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. “Untuk Kabupaten/Kota yang akan dialihkan dalam Penyederhanaan Birokrasi adalah jabatan pengawas eselon IV,” ungkap Ohy, saat memimpin rapat PB, di Ruang Rapat Sekkab Kompleks Perkantoran Panango, Rabu (5/5), kemarin.

Panglima ASN Bolsel ini, mengatakan 205 jabatan pengawas yang dialihkan dari total 321 pejabat eselon IV. “Jadi ada 116 jabatan yang tidak dialihkan” katanya.

Lanjutnya, jabatan kosong dan jabatan yang masih diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) wajib diisi terlebih dahulu dengan Pejabat Definitif. Untuk pengisian jabatan tersebut, menurut Sekkab akan diajukan terlebih dahulu ke Mendagri. Berhubung Bolsel merupakan daerah yang baru melaksanakan Pilkada. “Setelah semua jabatan Pengawas yang kosong dan Plt diisi dengan pejabat Definitif, barulah Data identifikasi penyederhanaan Birokrasi ini akan disampaikan ke Kemendagri melalui Biro Organisasi Provinsi Sulut untuk diverifikasi,” tutup Ohy.

Turut hadir dalam rapat Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan selaku Ketua Tim Kerja PB, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong, Inspektur Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto, Kabag Organisasi Muh. Basri Sutrimo, serta jajaran Tim Kerja PB lainnya. (Romansyah Banjar)