alexametrics
24.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

APBD 2022, Bolsel Daerah Pertama Dievaluasi Pemprov Sulut

MANADOPOST.ID–Kepemimpinan Bupati H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, patut diapresiasi. Pasalnya, pekan kemarin, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Bolsel, telah selesai dievaluasi oleh tim anggaran Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepada Manado Post, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, menuturkan meski ada catatan serta masukan dari tim Pemerintah Provinsi, namun Pemkab Bolsel mendapat apresiasi atas sistem perencanaan APBD yang dilakukan Tim Anggaran Penerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Bolsel, karena prosedural, taat hukum dan taat asas.

“Pemkab Bolsel tinggal menunggu penomoran dan Surat Keputusan (SK) dari Provinsi. Jadi awal tahun 2022 semua kegiatan langsung running,” beber Ohy, saat dihubungi Manado Post, via WhatsApp.

Meski cepat selesai, kata Ohy, tapi penyusunan APBD 2012 Bolsel tidak jadi secara instan. “Melainkan melalui proses yang sangat ketat dan matang serta telah mengikuti tahapan prosedur sesuai ketentuan dalam aturan,” tegas panglima ASN Bolsel itu.

Diakuinya, awal bulan Desember ini ditargetkan seluruh paket akan dilakukan penginputan dalam Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP untuk selanjutnya dilakukan lelang.

Sambung, Kepala BPKAD Bolsel Lasya Mamonto, mengucapkan terima kasih kepada tim evaluasi Pemprov Sulut. “Terima kasih, atas masukannya,” terang srikandi Bolsel itu.

Orang nomor satu di BPKAD Bolsel itu pun, menjelaskan Bolsel bukan hanya daerah pertama yang menetapkan APBD 2022, juga menjadi daerah yang pertama dievaluasi oleh APBD tingkat Provinsi. “Ini merupakan, bukti kerja nyata semua ASN Bolsel, dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” tukasnya.

Diketahui, turut mendampingi Sekkab Bolsel, Kaban BPKAD, Lasya Mamonto, Kaban Bappelitbangda Bolsel Harifin Matulu, beserta jajarannya.

Sebelumnya, Patut diacungkan jempol kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel). Pasalnya, daerah pesisir Selatan BMR itu, menjadi daerah pertama yang menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, di Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu terkuak, ketika Manado Post, bersuah dengan Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy, usai menghadiri rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II APBD 2022, di gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.

Panglima ASN Bolsel itu, menuturkan puji syukur dengan selesainya Paripurna tadi. Maka, daerah tercinta ini menjadi yang pertama menetapkan APBD 2022. “Puji syukur, ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Batas waktu penetapan satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran atau tanggal 30 November mendatang,” terang Ohy.

Terkait mekanismenya, Alumnus IPDN itu menjelaskan penyampaian nota keuangan melalui paripurna DPRD tahap 1, baru proses pembahasan Banggar DPRD dan tim TAPD, kemudian penetapan melalui paripurna tahap 2.

“Setelah itu, tiga hari masa kerja pasca penetapan, dokumen Ranperda APBD di ajukan ke Gubernur, untikk dilakukan evaluasi oleh tim anggaran provinsi,” terang Ohy seraya menambahkan, itu sesuai dengan Permendagri pedoman penyusunan APBD 2022. (rom)

MANADOPOST.ID–Kepemimpinan Bupati H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, patut diapresiasi. Pasalnya, pekan kemarin, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Bolsel, telah selesai dievaluasi oleh tim anggaran Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepada Manado Post, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, menuturkan meski ada catatan serta masukan dari tim Pemerintah Provinsi, namun Pemkab Bolsel mendapat apresiasi atas sistem perencanaan APBD yang dilakukan Tim Anggaran Penerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Bolsel, karena prosedural, taat hukum dan taat asas.

“Pemkab Bolsel tinggal menunggu penomoran dan Surat Keputusan (SK) dari Provinsi. Jadi awal tahun 2022 semua kegiatan langsung running,” beber Ohy, saat dihubungi Manado Post, via WhatsApp.

Meski cepat selesai, kata Ohy, tapi penyusunan APBD 2012 Bolsel tidak jadi secara instan. “Melainkan melalui proses yang sangat ketat dan matang serta telah mengikuti tahapan prosedur sesuai ketentuan dalam aturan,” tegas panglima ASN Bolsel itu.

Diakuinya, awal bulan Desember ini ditargetkan seluruh paket akan dilakukan penginputan dalam Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP untuk selanjutnya dilakukan lelang.

Sambung, Kepala BPKAD Bolsel Lasya Mamonto, mengucapkan terima kasih kepada tim evaluasi Pemprov Sulut. “Terima kasih, atas masukannya,” terang srikandi Bolsel itu.

Orang nomor satu di BPKAD Bolsel itu pun, menjelaskan Bolsel bukan hanya daerah pertama yang menetapkan APBD 2022, juga menjadi daerah yang pertama dievaluasi oleh APBD tingkat Provinsi. “Ini merupakan, bukti kerja nyata semua ASN Bolsel, dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” tukasnya.

Diketahui, turut mendampingi Sekkab Bolsel, Kaban BPKAD, Lasya Mamonto, Kaban Bappelitbangda Bolsel Harifin Matulu, beserta jajarannya.

Sebelumnya, Patut diacungkan jempol kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel). Pasalnya, daerah pesisir Selatan BMR itu, menjadi daerah pertama yang menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, di Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu terkuak, ketika Manado Post, bersuah dengan Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy, usai menghadiri rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II APBD 2022, di gedung DPRD, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.

Panglima ASN Bolsel itu, menuturkan puji syukur dengan selesainya Paripurna tadi. Maka, daerah tercinta ini menjadi yang pertama menetapkan APBD 2022. “Puji syukur, ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Batas waktu penetapan satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran atau tanggal 30 November mendatang,” terang Ohy.

Terkait mekanismenya, Alumnus IPDN itu menjelaskan penyampaian nota keuangan melalui paripurna DPRD tahap 1, baru proses pembahasan Banggar DPRD dan tim TAPD, kemudian penetapan melalui paripurna tahap 2.

“Setelah itu, tiga hari masa kerja pasca penetapan, dokumen Ranperda APBD di ajukan ke Gubernur, untikk dilakukan evaluasi oleh tim anggaran provinsi,” terang Ohy seraya menambahkan, itu sesuai dengan Permendagri pedoman penyusunan APBD 2022. (rom)

Most Read

Artikel Terbaru

/