25 C
Manado
Kamis, 6 Mei 2021
spot_img

KEE Tanjung Binerean Tahap Finalisasi

MANADOPOST.ID—Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Bolmong Selatan (Bolsel) Marzanzius Arvan Ohy, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Finalisasi rencana aksi Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) koridor hidup liar tanjung binerean, yang dilaksanakan di ruang rapat sekkab, Kompleks Perkantoran Panango, Jumat (9/4), kemarin.

Sekkab yang membacakan sambutan Bupati, menyebut bahwa status lahan di seluruh Indonesia telah terbagi menjadi dua kategori, yaitu kawasan hutan negara dan areal penggunaan lain (APL).

“Kawasan hutan berfungsi konservasi, lindung dan produksi, sedangkan APL ditujukan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Namun, karena tingginya laju deforestasi, pembagian ini tidak merata,” ujar Arvan.

Karena itu, sambungnya Pemkab Bolsel ingin berkontribusi dalam mengembalikan fungsi-fungsi kawasan melalui penetapan kawasan APL menjadi KEE.

“Untuk diketahui bahwa KEE merupakan kategori baru ‘ kawasan konservasi di indonesia, yang membuka harapan baru bagi perlindungan hutan dan konservasi satwa yang tersisa,” ungkapnya.

Ditekannya, salah satu komitmen Pemkab Bolsel yaitu penetapan Perbup No. 78 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa, dan SK Bupati No. 289 tahun 2019 tentang Pembentukan forum olaborasi pengelolaan KEE Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean sekaligus Perda tentang Penataan Kawasan Pengungsian Satwa.

“Yang dalam waktu dekat akan ditetapkan bersama-sama dengan DPRD, untuk melegalisasi deliniasi wilayah KEE hidupan liar Tanjung Binerean,” tegasnya.

Lebih jauh, panglima ASN Bolsel ini mengapresiasi peran WCS Program Indonesia yang telah membantu Pemkab dalam menyusun policy brief dokumen HCV/ABKT Kabupaten Bolsel sehingga turut mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Disisi lain, dia menegaskan sebagai penghargaan terhadap upaya konservasi maleo oleh WCS, maka Pemkab Bolsel telah berhasil mendaftarkan dan memperoleh hak cipta atas desain batik bermotif maleo di Kementerian Hukum & HAM. “Dan saat ini telah ditetapkan dan digunakan sebagai seragam resmi pemda,” kuncinya.

Turut hadir Ketua Bapemperda, Kasi Koridor Hidupan Liar Kementrian LHK, WCS, BKSDA Sulut, Taman Nasional Nani Wartabone, KPHP Unit II Bolsel -Boltim, Pimpinan PD, Camat Pinolosian Tengah dan sangadi. (ctr-03/ayu)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru