26C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Belum Terima Gaji, Peraturan Berubah-Ubah

MANADOPOST.ID– Ratusan Sangadi dan perangkat desa di Kabupaten Bolsel mulai ‘menjerit’. Karena belum menerima gaji sejak Januari.

Dampak dari itu, salah satu perangkat desa, dari kecamatan Pinolosian, mengatakan jika dirinya terpaksa berhutang kepada koperasi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Karena, hanya itu jalan satu-satunya, sudah tak ada uang sama sekali,” keluhnya, pekan kemarin.

Diakuinya, hampir semua teman-teman perangkat desanya terpaksa menjual beberapa barang berharga mereka. “Karena kehidupan kami hanya bergantung dari gaji tersebut,” akunya.

Senada, diungkapkan oleh perangkat desa lainnya di kecamatan Bolaang Uki, berinisial R. Menurutnya hampir setiap tahun gajinya perangkat desa selalu tertunda di awal tahun. “Setiap tahun seperti ini, bahkan ada yang nanti cair di bulan April,” sebutnya.

Dia menyebutkan banyak kendaraan perangkat desa yang terancam ditarik oleh dealer. Sebab, hampir dua bulan kendaraan mereka belum membayar cicilannya.
“Di desa kami saja ada tiga orang yang kendaraan mereka hampir diambil dealer,” ucapnya.

Bahkan, salah seorang perangkat desa berinsial SD dari Kecamatan Pinolosian, terpaksa merelakan kendaraannya ditarik dealer. “Pasrah saja, karena sudah dua bulan belum bayar,” katanya.

Dia berharap secepatnya gaji mereka bisa dibayarkan. “Semoga hak kita bisa dibayarkan, karena saya juga punya anak kecil, jadi gaji tersebut sangatlah penting untuk kami sekeluarga,” harapnya.

Terpisah, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bolsel, Erwin Korompot menuturkann jika ada aturan baru dari Kementerian yang mengharuskan penganggaran di Pemkab mulai action awal Februari bulan ini.

Hal ini disebabkan, katanya ada aplikasi yang dituntut dari Kementerian Keuangan yang harus diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota. “Makanya penganggaran itu sedikit terhambat, karena penerapan aplikasi tersebut,” beber Korompot.

Dia menambahkan disatu sisi Kabupaten/Kota bukan belum siap. Namun aplikasi yang disodorkan ini sepertinya belum paripurna, ini juga akhirnya menjadi kendala di Kabupaten/Kota.

“Aplikasi ini sudah paripurna pada akhir Januari kemarin, sedangkan yang baru dicairkan Januari 2021 hanya gaji saja,” aku dia.

Nah, ini kemudian sambungnya berimplikasi kepada dana yang berasal dari APBN. Salah satu yang terhambat adalah DAU asli dari APBN. Sedangkan para perangkat desa dibayarkan dari Dana Desa. “Sampai hari ini ada beberapa peraturan dari Kemendes yang setiap saat berubah,” ungkapnya.

Lebih jauh katanya, terutama soal pengalokasian anggaran di desa. Bolsel sangat ingin menjadi yang tercepat dalam pencairan dana desa. “Akhir Desember kemarin sudah dari setengah yang evaluasi, hal ini untuk mengejar percepatan dana desa,” jelasnya.

Diungkapkannya jika sebuah daerah bisa mempercepat pencairan dana desa, akan mendapatkan stimulus dari pemerintah. Setelah mendampingi evaluasi APBDes di setiap kecamatan, hingga akhir Desember 2020 sudah ada 60 desa yang selesai dievaluasi.

Tapi pada awal Januari 2021, turunlah aturan Kemendes yang baru tentang prioritas penggunaan anggaran.

“Yang kami evaluasi di tahun kemarin, terpaksa kami panggil lagi dan menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi,” aku dia.

Hal inilah, tuturnya yang menjadi kendala rampungnya APBDes di Bolsel yang mengakibatkan terkendalanya gaji para perangkat desa.

Dia meminta agar para perangkat desa di Bolsel bersabar. “Tak ada aral melintang dalam waktu dekat ini pencairan akan segera dilaksanakan,” tandasnya. (ctr-03/ayu)

Artikel Terbaru