25 C
Manado
Jumat, 27 November 2020

Bawaslu Usut Bantuan BNPB yang Diduga Disalurkan Timses

MANADOPOST.ID–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bolsel, sedang mengusut maksud dibalik bantuan bahan pangan tambahan bagi nakes dan non nakes, bukan untuk aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang diduga dimonopoli oleh Tim Sukses (Timses) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Riston Mokoagow dan Silvia Van Gobel (Riski).

Ketua Bawaslu Bolsel Rolis Hasan membenarkan terkait hal tersebut. “Iya laporannya sudah diterima, sementara diproses,” singkatnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD NasDem Bolsel Muhammad Paputungan mengaku distribusi bantuan itu oleh partai NasDem yang secara simbolis diserahkan oleh ketua komisi IX DPR-RI sekaligus ketua pusat NasDem dan bendahara DPW Feli Estelita Runtuwene pada hari Minggu di Quen Resto Molibagu.

“Pengiriman itu di alamatkan di sekretariat DPD NasDem Bolsel tetapi yang mengantarkan salah tempat, sehingga fungsionari Nasdem  langsung menjemput bantuan tersebut,” beber Paputungan, saat dihubungi Manado Post, rabu (21/10) kemarin.

Lanjutnya, penyaluran ini secara bertahap disemua Kabupaten atas fasilitasi ketua komisi IX DPR RI. “Penyaluran bantuan ini dari BNPB dan BKKN juga,” ungkapnya.

Ketika ditanya, perihal keluhan masyarakat, terkait bntuan BNPB, berdasarkan peraturan no 25 tahun 2014, bantuan dari BNPB harus ada koordinasi darii dinas terkait di kabupaten kota.

Anggota DPRD Bolsel ini menjelaskan Ini segmen lain dari kemitraan dengan DPR RI, silahkan di kaji saja. “Coba kroscek di Kabupaten Minsel dan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, dari informasi, yang didapat Manado Post, bantuan tersebut dikemas dalam kantong berwarna putih bertuliskan BNPB, berisikan 1 bungkus kacang ijo, 1 bungkus kacang tanah, 2 ikan kaleng dan 1  tepung terigu.

Saat dikonfirmasi, Kabid Kedaruratan dan Logistik Syarifudin Suterto mengaku pihak BPBD Bolsel tidak tahu sama sekali perihal bantuan tersebut. “Engga tau, tidak ada komunikasi dan konfirmasi penyaluran bantuan tersebut,” tegas Suterto, saat di temui di ruang kerjanya, selasa (20/10) kemarin.

Lanjutnya, untuk bantuan  Covid-19 dan banjir bandang belum lama ini, dari BNPB pihaknya telah menyalurkan semuanya. “Untuk bantuan dari BNPB, sejauh ini tetap diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Bolsel, dalam hal ini BPBD,” terangnya.

Ditambahkannya, Ini sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB No 25 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik Penaggulangan Bencana bahwa setiap bantuan logistik dari tempat asal sampai ke penerima harus dibawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD. “Hal ini, untuk menertibakan penyaluran bantuan, agar tetap satu pintu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kaban BPBD Bolsel Daanan Mokodompit mengakui telah berkoordinasi dengan BNPB.  “BNPB akan turun, mengkroscek kebenaran informasi tersebut. Intinya bantuan BNPB tidak melibatkan tim pemenangan maupun pasangan calon Bupati,” tegas Mokodompit.

Selain itu, dia pun menghimbau masyarakat untuk mengawal penyaluran bantuan tersebut. “Demi mencegah penyelewangan bantuan, masyarakat pun mempunyai hak mengawasi,” tukasnya.

Sekedar informasi, bahwa Paslon Riski merupakan salah satu calon Bupati Bolsel yang diusung oleh partai NasDem, Golkar, PAN, dan PKB. (ctr-03/ayu)

-

Artikel Terbaru

Pemerintah Harap Masyarakat Mampu Bisa Vaksinasi Mandiri

MANADOPOST.ID - Penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak dan Mencuci Tangan) menjadi upaya pencegahan utama dalam menghadapi COVID-19 saat ini.

Wonder Woman 1984 Segera Meluncur di Bioskop Indonesia, Catat Ini Tanggalnya!

Setelah diundur berbulan-bulan, film Wonder Woman 1984 akhirnya menemukan jadwal tayang pastinya di bioskop Indonesia. 16 Desember menjadi tanggal dirilisnya film arahan Patty Jenkins itu.

Wakasau Inspeksi ke Lanud Sam Ratulangi

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto SH MDS, melakukan kunjungan kerja di Lanud Sam Ratulangi Manado.

Sinergitas TNI-Polri

TUJUAN nasional bangsa Indonesia diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

DJP Tegaskan Insentif Pajak Bagi WP, Terobosan Pemulihan Ekonomi

Wajib pajak (WP) di Sulut yang belum melaporkan pajaknya akibat dampak pandemi Covid-19 diimbau untuk memanfaatkan insentif pajak yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).