26C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Awali Jabatan Dengan Wajah Baru, Kamaru-Deddy Izin ke Mendagri

MANADOPOST.ID–Pasca ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmong Selatan (Bolsel) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada serentak 2020 lalu.

Pasangan incumbent Hi Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid, kurang menunggu pelantikan yang rencananya akan digelar 17 Februari mendatang (tentatif,-red).

Pasangan politisi PDI Perjuangan ini, ingin mengawali periode pemerintahannya bersama dengan wajah-wajah pejabat baru.

Kabarnya, salah-satu langkah yang akan ditempuh pasangan BERKAH ini, yakni evaluasi kinerja dan mutasi jabatan di jajaran pemerintahan. Ini terindikasi saat wacana rolling ramai diperbincangkan di lingkup Pemkab Bolsel beberapa pekan terakhir ini.

Kepada Manado Post, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolsel, Ahmadi Modeong menuturkan, bagi kepala daerah yang baru dilantik diperhadapkan dua opsi terkait mutasi jabatan.

“Yang pertama bisa langsung melakukan mutasi, asalkan dapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau menunggu enam bulan terhitung sejak hari pelantikan, itu tanpa izin Mendagri,” terang Modeong, pekan kemarin.

Dikatakannya, aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

“Dalam Pasal itu berbunyi, Gubernur, Walikota atau Bupati yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” sebutnya.

Mantan Kabag Humas Bolsel ini menyebutkan, kalau melihat bunyi ketentuan pasal tersebut, kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. “Pada intinya, apabila terjadi roling nanti, pihaknya tetap mengikuti regulasi yang berlaku,” ucapnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Iskandar Kamaru memberi komentar terhadap kebenaran rencana mutasi jabatan tersebut.

“Setelah pelantikan, kami akan langsung meminta izin Mendagri terkait rolling jabatan. Lebih cepat lebih baik,” tegas Kamaru yang turut dibenarkan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.

Kamaru menuturkan, roling ini dilakukan demi perputaran roda pemerintahan yang lebih baik lagi. “Pihaknya, butuh penyegaran di lingkup Pemkab Bolsel, demi menunjang kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas,” bebernya, seraya menambahkan ini semua demi daerah tercinta dan rakyatnya.

Diakuinya, selain rencana pengisian jabatan, juga ada penyesuaian serta non job. “Rolling ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja pada periode pemerintahan sebelumnya. Siapa yang kerja tak sungguh-sungguh, siap-siap diparkir,” tandasnya. (ctr-03/ayu)

Artikel Terbaru