24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dugaan Korupsi, Tumundo ‘Sikat’ Sangadi Meyambanga, Kerugian Capai Setengah Miliar

- Advertisement -

MANADOPOST.ID – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kotamobagu di Dumoga terus memberantas korupsi di wilayahnya.

Di bawah pimpinan Kepala Cabjari Edwin Tumundo, setelah proses pengembangan oleh tim, kasus korupsi dana desa (Dandes), di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) masuk babak baru.

Pasalnya, Kepala Desa atau Sangadi Meyambanga berinisial KB, diduga terlibat kuat dengan kasus korupsi dandes dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020.

Dimana atas tindakan Sangadi KB berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara mencapai Rp 533.834.390.

- Advertisement -

Penyerahan tersangka KB dan barang bukti (Tahap II) dari tim Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga kepada Tim Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga.

“Berdasarkan penyidikan, ditemukan bahwa tersangka KB diduga melakukan tindak pidana korupsi,” beber Kacabjari di Dumoga Edwin Tumundo, saat diwawancarai, Rabu (25/5).

“Ini bukti nyata, pihaknya memerangi tindak pidana korupsi, sesuai amanat Undang-Undang,” tegasnya.

Mantan kasi pidum Kejaksaan Kota Bitung itu, menjelaskan dimana tersangka disangkakan telah melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah subsidair Pasal 3 jo.

“Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Cabjari Kotamobagu di Dumoga itu, menjelaskan tersangka KB ditahan selama 20 hari, untuk sementara tersangka dititipkan di Rutan Polsek Dumoga Utara.

“Berdasarkan, surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Nomor: Print-07/P.1.12.8/Fd.2/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022,” jelasnya, seraya menegaskan bahwa tahap dua ini berjalan dengan lancar dan taat akan prokes dengan ketat.

Tumundo mewarning kepada seluruh Kepala Desa agar bekerjalah sesuai dengan regulasi, jangan berani main-main. “Intinya kami serius menangani kasus korupsi dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran,” harapnya. (Romansyah Banjar)

MANADOPOST.ID – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kotamobagu di Dumoga terus memberantas korupsi di wilayahnya.

Di bawah pimpinan Kepala Cabjari Edwin Tumundo, setelah proses pengembangan oleh tim, kasus korupsi dana desa (Dandes), di Desa Meyambanga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) masuk babak baru.

Pasalnya, Kepala Desa atau Sangadi Meyambanga berinisial KB, diduga terlibat kuat dengan kasus korupsi dandes dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020.

Dimana atas tindakan Sangadi KB berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara mencapai Rp 533.834.390.

Penyerahan tersangka KB dan barang bukti (Tahap II) dari tim Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga kepada Tim Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga.

“Berdasarkan penyidikan, ditemukan bahwa tersangka KB diduga melakukan tindak pidana korupsi,” beber Kacabjari di Dumoga Edwin Tumundo, saat diwawancarai, Rabu (25/5).

“Ini bukti nyata, pihaknya memerangi tindak pidana korupsi, sesuai amanat Undang-Undang,” tegasnya.

Mantan kasi pidum Kejaksaan Kota Bitung itu, menjelaskan dimana tersangka disangkakan telah melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah subsidair Pasal 3 jo.

“Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Cabjari Kotamobagu di Dumoga itu, menjelaskan tersangka KB ditahan selama 20 hari, untuk sementara tersangka dititipkan di Rutan Polsek Dumoga Utara.

“Berdasarkan, surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Nomor: Print-07/P.1.12.8/Fd.2/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022,” jelasnya, seraya menegaskan bahwa tahap dua ini berjalan dengan lancar dan taat akan prokes dengan ketat.

Tumundo mewarning kepada seluruh Kepala Desa agar bekerjalah sesuai dengan regulasi, jangan berani main-main. “Intinya kami serius menangani kasus korupsi dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran,” harapnya. (Romansyah Banjar)

Most Read

Artikel Terbaru

/