Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Boltim diprediksi batal dilaksanakan. Pasalnya, pembatalan bisa saja terjadi mengingat tidak adanya ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Boltim dipertegas harus tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Plt.
Dinas Sosial Kabupaten Boltim mencatat sekitar 4000 warga di 81 Desa belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim.
Kondisi jalan perkebunan Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim sangat memprihatinkan. Pasalnya, akibat curah hujan yang sangat tinggi membuat ruas jalan perkebunan nyaris putus terbawa tanah longsor.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim Jamal Rahman memberikan tanggapan terkait dugaan banyak pelanggaran di Pilkada Boltim 2020. Dugaan pelanggaran itu sebelumnya telah dibeber kuasa hukum pasangan calon (paslon) Amalia Ramadhan Landjar - Uyun Kunaifi Pangalima (AMA-UKP) dan Suhendro Boroma – Rusdi Gumalangit (SB-RG) dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (29/1).
Koordinator Media Center SB-RG Hairil Paputungan meminta pendukung untuk tetap tenang dan solid sambil menunggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Yang pasti, dia menegaskan, gugatan tim SB-RG sudah diterima dan teregister di MK per Senin (18/1), kemarin.Â
Tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Boltim, Drs H Suhendro Boroma MSi – Drs Rusdi Gumalangit (SB-RG), tidak main-main dalam menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Â
Pertarungan Pilkada Boltim 2020 memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dan meregistrasi permohonan gugatan dari paslon bupati dan wakil bupati Boltim, Drs H Suhendro Boroma MSi – Drs Rusdi Gumalangit (SB-RG), Senin (18/1).
Bukti-bukti dugaan pelanggaran secara sistematis, terstrukur dan massif di Pilkada Boltim mulai terkuak. Salah satunya pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Boltim Drs H Rusmin Mokoagow. Diduga kuat, Kadis Dukcapil dengan sengaja menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan salah satu kandidat.